PROBLEMETIKA PIDANA MATI DI INDONESIA

PROBLEMETIKA PIDANA MATI DI INDONESIA

Oleh: Anung Razaini F*

Dalam hukum positif Indonesia kita mengenal dengan adanya hukuman mati atau pidana mati. Dalam KUHP Bab II mengenai Pidana, pasal 10 menyatakan mengenai macam-macam bentuk pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dan pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan yang pertama.

Peraturan perundang-undang yang lain yang ada di Indonesia, juga banyak yang mencantumkan ancaman pemidanaan berupa pidana mati, misalkan Undang-undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotik dan Psikotropika, Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia, Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi Undang-undang.

Namun perdebatan muncul ketika banyak orang yang mulai menanyakan apakah  pidana mati masih relevan atau layak diterapkan sebagai suatu hukuman di Indonesia. Pertanyaan tersebut dilontarkan bukan tanpa alasan, namun kebanyakan dari mereka menganggap pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak untuk hidup. Hak itu terdapat dalam UUD 1945 pasal 28A yang mengatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sehingga mereka menganggap bahwa hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.


Dari perspektif internasional ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak hidup dapat ditemukan dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang mengatur hak untuk hidup (right to life). Pasal 6 ayat (1) ICCPR berbunyi setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menyatakan bagi negara yang belum menghapus ketentuan pidana mati, putusan tersebut hanya berlaku pada kejahatan yang termasuk kategori yang serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tak bertentangan dengan kovenan ini dan Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide. Pidana tersebut hanya dapat melaksanakan merujuk pada putusan final yang diputuskan oleh pengadilan yang kompoten

Ada juga yang menyatakan jika pidana mati sudah tidak relevan dan ketinggalan zaman. Karena dari studi ilmiah terhadap hukuman-hukuman mati yang dilakukan beberapa lembaga di dunia pun menunjukkan bahwa hukuman mati gagal membuat jera dan tidak efektif dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. Hasil survei PBB antara 1998 hingga 2002 tentang korelasi antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan menyebutkan hukuman tidak lebih baik daripada hukuman seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Hasil studi tersebut secara significan mempengaruhi keputusan beberapa negara untuk menghapuskan hukuman mati. Hingga tahun lalu telah 129 negara yang menghapuskan hukuman mati dari sistem hukumnya, terdiri dari 88 negara menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 11 negara menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan pidana biasa dan 29 negara melakukan moratorium (de facto tidak menerapkan) hukuman mati. Hingga saat ini tingal 68 negara yang masih belum memberlakukan penghapusan hukuman mati, termasuk Indonesia.

Mengenai hak asasi manusia (HAM), di Indonesia juga melindunginya dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini di tunjukan dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai HAM, yaitu Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang ini mengenai hak hidup tercantum dalam pasal 9 ayat 1 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”, secara sekilas pasal ini tidak jauh dengan ketentuan pasal 28A UUD 1945 yang tersebut di atas. Namun jika teliti lagi, dalam penjelasan pasal ini menyatakan :

“setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan melekat pada bayi yang baru lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dibatasi.”

Dari penjelasan tersebut dapat kita garis bawahi pada kalimat “…berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan…” sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam keadaan tersebut hak untuk hidup dapat dihilangkan. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang mengatur hak untuk hidup (right to life), yang menyatakan dalam pasal 6 ayat1 “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu”.

Keadaan seperti ini yang membuat problematika yang membawa pengaruh cukup besar terhadap pelaksanaan eksekusi dalam kasus-kasus pidana mati. Konon, Indonesia adalah salah satu negara yang dalam sejarahnya tidak pernah tepat waktu dalam mengeksekusi para terpidana hukuman mati. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan, pemerintah Indonesia selalu menunda-nunda eksekusi bagi terpidana mati yang telah dijadualkan sebelumnya. Bahkan, ada pelaksanaan eksekusi mati yang memakan waktu lama hingga bertahun-tahun karena berbagai alasan dan pertimbangan tersebut. Misalnya dalam kasus Mahar bin Matar, pria asal Riau ini harus menanggung derita tak terkira. Mahar dijatuhi hukuman mati melalui keputusan Pengadilan Negeri Tembilahan Indragiri Hilir pada 5 Maret 1970. Namun hingga kini, 37 tahun berselang, ia belum dieksekusi. Ini sesuatu yang tidak adil. Dia harus menjalani tiga hukuman yakni hukuman mati, hukuman penjara selama 37 tahun, dan hukuman psikologis. Kemudian kasus Bom Bali dengan terpidana mati, Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron yang ditunda pelaksanaan eksekusinya yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Agustus 2006. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain yang hampir sama dengan dua kasus tersebut.

Kesimpulan

Terdapat dua kubu yang muncul dalam penerapan pidana mati di Indonesia. Yang pertama adalah kubu yang menentang diterapkannya pidana mati dalam hukum di Indonesia, dengan berbagai alasan yang kebanyakan dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yaitu hak untuk hidup. Dengan dasar UUD 1945 pasal 28A yang menyatakan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan perjanjian-perjanjian luar negeri, seperti International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang mengatur hak untuk hidup (right to life), yang menyatakan dalam pasal 6 ayat1 “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu”.

Kubu yang kedua adalah hukum positif di Indonesia sendiri. Masih banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih menerapkan pidana mati di dalam ketentuan-ketentuannya. Hal ini di pertegas dengan pernyataan dalam penjelasan pasal 9 (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya membatasi hak untuk hidup dalam dua hal, yaitu tindakan aborsi demi kepentingan hidup ibunya dan berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati.

Kedua kubu tersebut bertolak belakang sehingga menyebabkan probematika dan mengakibatkan dampak negatif terhadap penerapan hingga pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia. Tampaknya mustahil jika kita menentang pidana mati sementara peraturan perundang-undangan kita termasuk yang lahir pada era reformasi masih mencantumkan ancaman pidana tersebut.[]

* Departemen Bidang Pembinaan dan Pengembangan Anggota (PPA) HMI Kom. Hukum UNS

About these ads

Tentang hmibecak

Kami adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal kampus Fakultas Hukum yang bergerak di lingkup kampus UNS Surakarta. Kami selaku OKP yang bergerak di dalam kampus selalu berusaha untuk mengusung berbagai isu kampus FH UNS pada khususnya dan UNS itu sendiri pada umumnya. kami juga selalu berusaha untuk bekerjasama dengan element eksternal lainnya dengan tujuan selain untuk mendukung usaha kami juga untuk membina tali silaturahmi kami dengan rekan seperjuangan dan sejalan dengan tujuan kami. personel kami terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dari segala angkatan, baik yang sekarang duduk di kursi kepengurusan atau berstatuskan anggota.dan rencana kami dalam waktu dekat ini akan berusaha untuk meningkatkan kader HMI kami, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Amienn.. YAKIN USAHA SAMPAI

Posted on Juni 14, 2007, in Artikel. Bookmark the permalink. 7 Komentar.

  1. harapan damai zega

    haruskahku mati karenamu terkubur dalam kesedihan yang sangat menyiksaku

  2. Bayi Sehat koms FH UB

    Assalamualaikum wr.wb. ya kakanda…
    Maaf sebelumnya, waktu saya menulis komentar ini, saya sendiri tidak tahu saya termasuk dalam kubu yang mana.
    penjatuhan hukuman mati sendiri, saya melihat dari beberapa contoh kasus.
    problematika yang sampai sekarang masih ambigu sendiri sebenarnya disebabkan karena waktu atau tenggang penjatuhan dan pelaksanaan eksekusi itu sendiri.
    sanksi yang diberikan diharapkan dapat memberi efek jera terhadap pelaku maupun calon pelaku.
    sehingga kedepannya perbuatan seperti (ex:pembunuhan) dapat diminimalisir.
    konkretnya:Sebaiknya eksekusi dilakukan secepatnya setelah adanya kepastian hukum, sehingga tidak akan menimbulkan opini, ‘SETELAH TUJUH TAHUN BERLALU, PELAKU SUDAH INSYAF, MASAK MASIH MAU DI EKSEKUSI MATI!’

  3. salam.

    salam kenal buat Bayi Sehat Koms FH ..
    sebenarnya yang memunculkan problematika bukan hanya lambatnya waktu pelaksanaan eksekusi, namun jika rancunya penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak hidup dan pidana mati ..

    menurut saya apabila memang benar terdapat opini ‘SETELAH TUJUH TAHUN BERLALU, PELAKU SUDAH INSYAF, MASAK MASIH MAU DI EKSEKUSI MATI!’ , maka jika ada kemungkinan untuk insyafnya pelaku, pidana mati sebenarnya tidak perlu dilakukan ..

  4. Salam,
    pendapat saya tentang hukuman mati ini masih antara iya dan tidak.

    Dari sisi pelaku, memang ia bersalah, tapi jika sudah menyesal, kasihan juga kan kalo tetap di hukum mati.

    Tapi dari sisi korban, kita tidak bisa tutup mata bahwa mereka mengalami kehilangan yang tidak bisa diganti hanya dengan menyesal dan maaf.

    Subyektifitas hakim terkadang juga diperlukan terutama untuk menambah nilai-nilai kemanusiaan dalam kasus-kasus yang diancam hukuman mati.

  5. Salam,
    Menurut saya persoalan pro dan kontra terhadap hukuman mati di Indonesia perlu dilakukan suatu kajian yang lebih dalam dimana hasil kajian tersebut diharapkan dapat memberikan suatu argumentasi yang kuat dan menjadi masukan buat lembaga legislatif dan Yudikatif untuk merumuskan secara pasti, jelas dan berlaku menyeluruh (di Indonesia) tentang putusan pidana mati tersebut.

    Secara pribadi saya masih setuju dengan masih adanya hukuman mati di Indonesia tercinta ini, karena sebagai negara yang pernah dijajah selama berabad-abad maka disadari atau tidak telah menciptakan suatu kepribadian secara turun temurun bagi sebagian warga negara (masyarakat) yang tingkat kesadaran untuk benar-benar cinta, berbankti dan mengabdi kepada negara masih sangat rendah. Salah satu contoh adalah tingginya angka kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang sampai saat ini masih sangat sulit untuk ditekan, contoh lain penegakan hukum masih sangat lemah.

    Ringkas kata, selama pola pikir dan pola tindak dari seluruh warga masyarakat Indonesia belum berubah maka segala macam produk hukum yang sangat banyak dan baik-baik tersebut tidak akan akan banyak berarti.

    Trimakasih,

    Salam
    Lobo

  6. Maruli Lumban Gaol

    Menurut Lamboroso dan Garafalo, pidana mati itu adalah alat mutlak yang harus ada dalam masyarakat untuk melenyapkan individu2 yg telah melakukan perbuatan yang melanggar suatu peraturan atas perbuatannya yang tidak dapat diperbaiki lagi, jadi untuk apa lg kita berbeda pendapat tentang pidana mati ada yang menolak karna sangat jelas, kita apa bila berbicara tentang HAK, kita sebagai orang Hukum harus tau dulu apa HAK itu, apa batasan Hak,,didalam hukum islam dan Kristen sangat jelas mendukung pidana mati, jadi untuk apa kita menolak pidana mati, karna pasti akan semakin banyak terpidana dan manusia y tidak akan jera. Eksistensi pidana mati jelas di akui di peraturan Indonesia dalam Hukum positif (ius constitun) melainkan dimasa depan (ius constituendum).sebagai contoh bagaimana apa bila ada keluarga kita(ayah,ibu,adik,kakak,istri,anak) semua dibunuh orang,apa pidana yang cocok menurut saudara yang menolak.sperti bom bali ,dll. Penerapan pelaksanaan pidana mati harus benar2 ditegakkan secara tegas, undang-undang yang baik belum tentu pelaksanaannya baik/undang-undangnya tidak baik tapi pelaksanaannya tegas dan baik/undang-undangnya tegas dan pelaksanaannya tegas,baik dan benar jangan sampai lama untuk pelaksanaan eksekusinya. UU di indonesia harus tegas mengatur batas waktu Grasi kapan dikeluarkan Presiden, tentang PK juga harus tegas mengatur batas waktu, yang terakhir UU jaksa RI selaku Eksekutor harus jelas mengatur waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati karena UU indonesia masih sangat KABUR, agar jangan sampai ada Sumiarsih-sumiarsih dan sugeng-sugeng yang lainnya pelaksanaan eksekusinya lama.. Terimakasih

  7. Maruli Lumban Gaol

    Jadi untuk apa kita memikirkan Hak Asasi Manusia mereka yang akan divonis atau akan dieksekusi pidana mati,karena mereka yang melakukan kejahatan juaga tidak memikirkan apa HAK orang lain..Hak Asasi Manusia, Hak yang paling hakiki…Tujuan dasar Negara adalah UUD 1945 dan Pancasila mewujudkan tata kehidupan …………….(coba Buka dech lagi) dan apa ajaran tiap-tiap agama (kan ada hukum juga disana baru kita komentar apa pantas kita menolak) apa tujuan dari hukum itu sendiri menurut diatas tersebut. salam damai dan tegakkan hukum dengan adil dan benar. jgn KUHP (Kasi Uang Habis Perkara),HAKIM (Hubungi Aku Kalo Ingin Menang), UU tindak pidana korupsi jelas mencamtumkan pidana mati tapi kenyataannya masih banyak yang korupsi apa itu pidananya mau hanya vonis beberapa tahun saja…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: