MELIHAT FENOMENA PEDAGANG KAKI LIMA MELALUI ASPEK HUKUM

MELIHAT FENOMENA PEDAGANG KAKI LIMA MELALUI ASPEK HUKUMOleh Iqbal tp[1]

Pengantar

Di kota-kota besar keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil. Akhir-akhir ini fenomena penggusuran terhadap para PKL marak terjadi. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi sosial dan budaya (EKOSOB). Saya melihat PKL ini merupakan fenomena kegiatan perkonomian rakyat kecil, yang mana mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

Pedagang Kaki Lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata diseluruh NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia ) ini. PKL ini juga timbul dari akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam berproduksi. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab didalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan. Ketentuan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tertinggi yaitu UUD 45. Diantaranya adalah :

Pasal 27 ayat (2) UUD 45 : “ Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 31 UUD 45 :

(1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pasal 33 UUD 45 :

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 34 UUD 45 :

(1) Fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara

(2) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dengan adanya pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam UUD 45, hal ini menunjukkan bahwa Negara kita adalah Negara hukum. Segala hal yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, kewajiban, dan hak serta sanksi semuanya diatur oleh hukum.

Akan tetapi ternyata ketentuan-ketentuan diatas hanya berkutat pada kertas saja. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah dalam bidang pendidikan, perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan belum pernah terealisasi secara sempurna. Hal ini dapat dibuktikan dengan besarnya jumlah rakyat miskin di Indonesia . Kemiskinan ini diakibatkan oleh tidak adanya pemerataan kemajuan perekonomian, peningkatan kwalitas pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah. Data terakhir dari jumlah rakyat miskin di Indonesia adalah 18 juta keluarga, jika setiap keluarga terdiri dari 3 orang, itu berarti terdapat sekitar 54 juta jiwa penduduk Indonesia termasuk kategori miskin (sumber Badan Pusat Statistik).[2]Jumlah ini masih yang terdata, bagaimana dengan orang-orang miskin yang tidak terdata, mungkin jumlahnya akan semakin besar.

Mengapa rakyat miskin ini sangat besar jumlahnya ???. Padahal pemerintah telah diberi tangung jawab oleh UUD 45. Permasalahan ini timbul diakibatkan oleh adanya watak atau mental para birokrat kita yang korup. Sudah banyak sekali dana baik itu dari RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah) atau bantuan dari Negara-negara maju didalam menuntaskan masalah kemiskinan. Dana-dana tersebut banyak yang tidak jelas penggunaannya, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang penggunaannya hanya untuk memperkaya para pihak birokrat saja.

Jadi sangat wajar sekali fenomena Pedagang Kaki Lima ini merupakan imbas dari semakin banyaknya jumlah rakyat miskin di Indonesia . Mereka berdagang hanya karena tidak ada pilihan lain, mereka tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai, dan tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik dan tidak adanyanya lapangan pekerjaan yang tersedia buat mereka. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk membiayai keluarganya ia harus berdagang di kaki lima . Mengapa pilihannya adalah pedagang kaki lima ???? Karena pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan mereka, yaitu modalnya tidak besar, tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, dan mudah untuk di kerjakan.

Di NKRI ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur Pedagang Kaki lima . Padahal fenomena pedagang kaki lima sudah merupakan permasalahan yang pelik dan juga sudah merupakan permasalahan nasional, karena disetiap kota pasti ada pedagang kaki limanya. Pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima ini hanya terdapat dalam peraturan daerah (perda). Perda ini hanya mengatur tentang pelarangan untuk berdagang bagi PKL di daerah-daerah yang sudak ditentukan. Namun mengenai hak-hak PKL ini tidak diatur didalam perda tersebut. Untuk kota Bandung , ketentuan mengenai PKL ini diatur didalam Perda no 03 2005 jo. Perda no.11 tahun 2005.

Perlindungan hukum bagi Pedagang Kaki Lima

Walaupun tidak ada pengaturan khusus tentang hak-hak Pedagang Kaki Lima, namun kita dapat menggunakan beberapa produk hukum yang dapat dijadikan landasan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima. Ketentuan perlindungan hukum bagi para Pedagang Kaki Lima ini adalah :

Pasal 27 ayat (2) UUD 45 : “ Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 11 UU nomor 39/199 mengenai Hak Asasi Manusia : “ setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”

Pasal 38 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia :

(1) “ Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang di sukainya dan ……….”

Pasal 13 UU nomor 09/1995 tentang usaha kecil : “ Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindunga, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk :

a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima , serta lokasi lainnya.

e. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Dengan adanya beberapa ketentuan diatas, pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya pedagang kaki lima , harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil.

Walaupun didalam Perda K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) terdapat pelarangan Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di trotoar, jalur hijau, jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yang bukan peruntukkannya, namun pemerintah harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi pedagang kaki lima .

Hak-hak PKL ketika dilakukan pembongkaran

Fenomena dalam pembongkaran para PKL ini sangat tidak manusiawi. Pemerintah selalu menggunakan kata penertiban dalam melakukan pembongkaran. Sangat disayangkan ternyata didalam melakukan penertiban sering kali terjadi hal-hal yang ternyata tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri. Kalau kita menafsirkan kata penertiban itu adalah suatu proses membuat sesuatu menjadi rapih dan tertib, tanpa menimbulkan kekacauan atau masalah baru.

Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kali tidak memperhatikan, serta selalu saja merusak hak milik para pedagang kaki lima atas barang-barang dagangannya. Padahal hak milik ini telah dijamin oleh UUD 45 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Diantaranya berbunyi sebagai berikut :

o Pasal 28 G ayat (1) UUD 45, berbunyi “ setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi; keluarga; kehormatan; martabat; dan harta benda yang dibawah kekuasaannya , serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

o Pasal 28 H ayat (4) UUD 45, berbunyi “ setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.”

o Pasal 28 I ayat (4) UUD 45, berbunyi “ perlindungan; pemajuan; penegakan; dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah.”

Sedangkan didalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai HAM, berbunyi sebagai berikut :

o Pasal 36 ayat (2) berbunyi “ tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang.”

o Pasal 37 ayat (1) berbunyi “ pencabutan hak milik atas sesuatu benda demi kepentingan umum; hanya dapat diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan serta pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

o Pasal 37 ayat (2) berbunyi “ apabila ada sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik itu untuk selama-lamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakuakan dengan mengganti kerugian.

o Pasal 40 berbunyi “ setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”

Pemerintah didalam melakukan penertiban harusnya memperhatikan dan menjunjung tinggi hak milik para PKL atas barang dagangannya. Ketika pemerintah melakukan pengrusakan terhadap hak milik para PKL ini, maka ia sudah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakni ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana dan juga ketentuan yang terdapat didalam hukum perdata.

Adapun ketentuan yang diatur didalam hukum pidana adalah :

Pasal 406 ayat (1) KUHPidana berbunyi : “ Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

Sedangkan ketentuan yang diatur didalam Hukum Perdatanya adalah

Pasal 1365 berbunyi : “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Bagaimana kita mau menegakkan suatu hukum dan keadilan, ketika cara (metode) yang dipergunakan justru melawan hukum. Apun alasannya PKL ini tidak dapat disalahkan secara mutlak. Harus diakui juga memang benar bahwa PKL melakukan suatu perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada didalam perda. Akan tetapi pemerintah juga telah melakukan suatu perbuatan kejahatan ketika ia melakukan pengrusakan atas hak milik barang dagangan PKL, dan pemerintah juga harus mengganti kerugian atas barang dagangan PKL yang dirusak.

Pemerintah belum pernah memberikan suatu jaminan yang pasti bahwa ketika para PKL ini di gusur, mereka harus berjualan di tempat seperti apa. Jangan-jangan tempat yang dijadikan relokasi para PKL tersebut, ternyata bukanlah suatu pusat perekonomian. Sekarang ini penguasaan pusat kegiatan perekonomian justru di berikan pada pasar-pasar hipermart atau pasar modern dengan gedung yang tinggi serta ruangan yang ber AC. Para pedagang kecil hanya mendapatkan tempat pada pinggiran-pinggiran dari kegiatan perekonomian tersebut.

Pasal-pasal mengenai PKL yang bermasalah didalam perda K3 kota Bandung

Didalam perda K3 ini terdapat pasal mengenai PKL yang rancu bila kita mencoba untuk menafsirkannya. Adapun pasal tersebut adalah :

Pasal 49 ayat (1) Perda nomor.11 tahun 1005 berbunyi : “ bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan berupa :

bb) berusaha atau berdagang di trotoar ; badan jalan/jalan; taman; jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukkannya tanpa izin dari walikota dikenakan biaya paksa penegakan hukum sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah ) dan/atau sanksi administrative berupa penahanan untuk sementara waktu KTP atau kartu tanda identitas penduduk lainnya.

jj) mendirikan kios dan/atau berjualan di trotoar; taman; jalur hijau; melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman atau jalur hijau dikenakan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah ) dan atau sanksi administrative berupa penahanan sementara KTP atau kartu identitas penduduk lainnya.

Didalam pasal ini terdapat kata-kata yang berbunyi “tempat-tempat lain yang bukan peruntukkannya tanpa mendapat izin dari walikota”. Kata-kata ini dapat menimbulkan peluang adanya kesewenang-wenangan pemkot didalam menentukan tempat yang tidak memperbolehkan para PKL untuk berjualan. Harusnya kata-kata ini lebih diperinci lagi hingga tempat-tempat seperti apa saja yang tidak memperbolehkan PKL untuk berjualan. Karena bila tidak DIPERINCI, maka akan dapat memberi peluang untuk mematikan hak-hak Ekonomi PKL pada suatu tempat, yang mana tempat tersebut dapat memberi peluang untuk mendapatkan keuntungan didalam berdagang.

Untuk itu pemerintah kota harus menjelaskan secara terperinci tempat-tempat seperti apa saja yang dilarang atau pun yang diperbolehkan didalam berdagang. Apabila hanya tempat2 yang dilarang saja yang disebutkan, maka pemerintah sama saja dengan menghilangkan hak-hak rakyat dalam mengakses pendapatan dari perputaran kegiatan ekonomi di suatu tempat yang strategis. Secara hukum para PKL ini sudah dijamin hak nya dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Mengenai sanksi adanya biaya paksa penegakan hukum ini juga hal yang aneh. Karena didalam penegakan hukum tidak pernah ada biaya paksa penegakan hukum. Biaya mengenai penegakan hukum itu sudah merupakan bagian dari anggaran instansi-instansi penegak hukum, seperti Kepolisian, TNI, dan Polisi Pamong Praja. Masing-masing instansi tersebut sudah memiliki anggaran didalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannnya. Jadi adanya biaya paksa penegakan hukum ini sangat tidak rasional dan tidak jelas apa tujuannya. Adanya biaya paksa penegakan hukum ini memiliki dasar hukum didalam pasal 143 UU Nomor 32 mengenai Pemerintahan Daerah. Akan tetapi adanya pasal ini juga harus di pertanyakan karena tidak jelas apa fungsi dan kegunaannya serta instansi apa yang berwenang mengelola biaya ini. Dan juga hal ini akan memberikan peluang akan adanya praktek korupsi didalam penegakan hukum itu sendiri.

Penutup

Harus diakui bahwa PKL ini timbul dari adanya ketimpangan sosial dan pembangunan perekonomian serta pendidikan yang tidak merata di Negara ini. Untuk mengakhiri tulisan ini, saya coba mengutip perkataan Bernard Haring “Moralitas dan kemerdekaan kita hanya akan tetap menjadi impian belaka jika tidak melahirkan dampak pada kehidupan sosial-ekonomi dan politik.”

“ Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak halal); dan kamu bawa perkaranya kepada hakim (pemerintah) supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya.”

(QS Al-Baqarah ayat 188)

—————————————————–

[1] Iqbal Tawakkal Pasaribu, Mahasiswa Fakultas Hukum UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

[2] Lihat koran harian KOMPAS, edisi rabu, 1 februari 2006, hal 23

About these ads

About hmibecak

Kami adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal kampus Fakultas Hukum yang bergerak di lingkup kampus UNS Surakarta. Kami selaku OKP yang bergerak di dalam kampus selalu berusaha untuk mengusung berbagai isu kampus FH UNS pada khususnya dan UNS itu sendiri pada umumnya. kami juga selalu berusaha untuk bekerjasama dengan element eksternal lainnya dengan tujuan selain untuk mendukung usaha kami juga untuk membina tali silaturahmi kami dengan rekan seperjuangan dan sejalan dengan tujuan kami. personel kami terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dari segala angkatan, baik yang sekarang duduk di kursi kepengurusan atau berstatuskan anggota.dan rencana kami dalam waktu dekat ini akan berusaha untuk meningkatkan kader HMI kami, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Amienn.. YAKIN USAHA SAMPAI

Posted on Agustus 1, 2007, in Makalah. Bookmark the permalink. 35 Komentar.

  1. klasifikasi hak asasi manusia itu kalau dilihat dari bentuknya terdapat dua bentuk pemenuhan hak. yaitu hak yang sifatnya positif dan negatif.
    posisif dan negatif adalah bukan baik atau buruknya suatu hak tersebut. tetapi bagaimana bentuk pemenuhan, perlindungan dan promosi dari hak tersebut.
    nah kalau melihat mengenai hak ekosob disini klasifikasi ham dalam bidang hak ekonomi dan sosial budaya termasuk dalam hak yang positif.
    yaitu hak yang pemenuhan, perlindungan dan promosinya pemerintah haruslah ikut campur atau bisa dikatakan turut aktif dalam usaha perlindungan, pemenuhandan promosinya.
    ketika pemenuhan, perlindungan dan promosinya tidak dilakukan berarti sudah terjadi sebuah pelanggaran ham dan kalau kita melihat negara indonesia yang menganut asas konstitusionalisme yang berarti negara berdasarkan hukum maka negara sudah melakukan pelanggaran ham ekosob dan negara dapat dituntut.
    saya ingin membicarakan disini adalah mengenai bagaimana kita berbicara prosedur hukum terhadap pelanggaran hak ekonomi sosial budaya. mungkin istilahnya yang lebih tepat itu mengenai yustisiability ecosoc rights.
    bagaimana kita menuntut hak kita terhadap sekolah yang gratis atau katakanlah murah, menuntut hak untuk bekerja sebisa kita. lapangan pekerjaan yang terbuka lusa, kebebasan berbudaya yang patut dilindungi dan banyak lagi.
    apakah kita bisa menuntut negara dan memaksa memenuhi melindung dan mempromosikan hak ekosob ini?

    nb: salam buat firman ama rizky yah….

  2. wah,,membantu banget bwt tugas…. thanks yea

  3. setuju, setiap orang mempuyai hak yang sama dalam hal pekerjaan dan yang pasti pemerintah harus lebih memerhatikan hak-hak rakyat kecil

  4. Assalammualaikum wr wb…
    Setuju banget klo rakyat mang harus diperlakukan adil, tapi apa hanya sekedar setuju???
    Adakah usul konkirt untuk solusi bagi pemerintah????
    Kenyataannya PKL memang sektor informal dengan legalitas yang dipertanyakan, mereka menggunakan lahan diluar kebijakan pemerintah, mereka terkadang juga mengganggu keberlangsungan prasarana lainnya???
    Pkl memang masalah yang pelik, tapi saya yakin pasti hal ini bisa diselesaikan tanpa harus melanggar hak asasi para PKL maupun merugikan pemerintah dan masyarakat lainnya.
    Bila ada yang ingin berdiskusi lebih jauh tentang PKL saya sangat tertarik,saya menerima segala statement, pertanyaan dan segala bentuk diskusi, silakan kirim ke email saya, thx b4.
    wass…

  5. waduh………

    kok gag ada tentang kayak karya tulis gto……….

    biar bisa jadi pelajaran buat anak-anak esempe

  6. salam.

    PKL juga manusia. Mereka mempunyai hak untuk mencari pekerjaan dan hidup layak yang dilindungi pemerintah.

    Jika berbicara soal PKL, saya salut dengan walikota solo..
    entah bagaimana caranya beliau sanggup membuat kota Solo menjadi kota yang bersih .. tidak seperti dulu PKL dimana mana dan tidak tertata .. Entah terjadi perbincangan apa didalamnya , namun itu sebuah hal yang patut di contoh oleh pemerintahan daerah lain..

    salam.

  7. nii san9attt mmbantu ban9ett buat nyeLesaiin tU9ass.Qw ..

    thankzz daHHH …

  8. thanks ya ini sangat membantu gue untuk mengerjakan tugas gue

  9. panjaang amattt n gax jelas bngt!!!!!!

  10. thx atas artikelnya, jadi gampang nih buat bikin tugas :)

  11. lumayan neh, dijadiin bahan buat motion debat

  12. Terima kasih, saya akan menggunakan dasar hukum untuk bahan debat.

  13. hidup rakyat

  14. terima kasih, dengan adanya ini saya punya dasar hukum n bahan untuk membuat skripsi,

  15. tdk bsa terelakkan.yg jelas ada solusi dan tempat yg disediakan pemerintah itu lebih baik.

  16. Dea Paramita, S.H.

    hmmmm…. aku sih ga terlalu apriori dengan HAM, tp ak juga tidak menuhankan HAM.. Itu kan Amrik bangeeettt… hehehehe… HAM yg paling asasi adalah HAM yg diberikan oleh ALLOH…

  17. Tidak ada salahnya dengan amrik.

    Hak yang paling asasi itu memang diberikan Tuhan. Tetapi kita harus membela pemenuhan akan hak asasi itu. Hak beragama, Hak hidup, dll.

  18. pernyataan anda memang ada benarnya, namun kita tidak boleh memandang dari satu sisi saja.

    pada dasarnya setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak. tetapi karena jumlah penduduk indonesia yang sangat banyak dan lapangan pekerjaan tidak lagi mencukupi bagi seluruh rakyat usia produktif,maka pedagang kaki lima pun semakin merajarela.

    kita tidak boleh selalu menyalahkan apa yang diperbuat pemerintah terhadap PKL liar,karena tujuan pemerintah adalah untuk melindungi hak warga negara lainnya

  19. Menarik untuk dikaji dan diketahui banyak orang agar rakyat juga tahu akan hak haknya.
    izin copas artikel Bro ya,..

  20. iya-ya-ya baguss jadi tw hukum…tanks yaps

  21. cocok buat tugas sekolaah asekk nyontek yaaaa

  22. suka kali q ni……
    dapat tugas kelompok q………..

  23. jd gmn dunk penyelesaiannya?

  24. untuk masukan bagi pemerintah,jangan hanya bs ngegusur doang,cb dong cr alternatif laen agare pedagang kaki lma ga berrjualan di pinggir jlan lgi.misalnya dgn membuat kios untuk pra pdgang,tap[i dgn harga sewa yang tentunya sesuai dg pghsln mrka dung,kasian kan pdgang yang kcl hanya untuki meraup untung yang kcl jdi tdk bs beroperasi gr2 satpol pp yang klo aku blg lebayyy.mrk tuh ge ngrsain gmn rsx kehlgn apalg disetiap brt yang aku liat gerobak samp dihancurkan ,ya alah sungguh kerjam dan tidak berprikemanusiaan…

  25. saya sependapat dg anda,, seharus nya pemerintah jgn asal gusur aja PKL,, sebelum menggusur PKLharus di sediakan dulu tempat berjualan mereka,yg layak, kalau gk di sediain tempat, mereka mau berjualan di mana..??
    terus anak istri mereka makan apa,, kalau tidak berjualan….
    ini nama nya melanggar HAM….

  26. Aturan pemerintah sebenarnya cukup jelas,yang tidak jelas itu adalah oknum yg di beri tanggung jawab yang menyalah gunakan wewenang hingga terjadilah apa yg ada pada masyarakat yg saling menyalahkan.

  27. thanks..bs buat referensi tgz TUN..

  28. dilema ketika kita menilik aturan2 yang ada di negara ini.. yang jelas penegakannya tidak bisa kita hanya menafsirkan secara gamblang apa yang ada di aturan..
    permasalahan PKL biasanya seperti ini:
    1. PKL menempati suatu lahan
    2. PKL tidak punya hak atas lahan tersebut
    3. Negara mengakuinya
    4. Berdasar UU negara merampasnya
    5. PKL jg warga negara
    6. PKL menuntut atas hak sebagai warganegara jg berdasar UU

    Nahh noh repot gak?? itu baru 1 scene permasalahan, dan biasanya 1 scene permasalahan dipengaruhi ribuan scene permasalahan lainnya…

  29. yeee , thx deh yg bikin tulisan nii .. gw jdi bisa dapet bahan buat debat (diskusi) kelompok di kls ^^

    Thx.Thx :D

  30. Sangat berguna untuk bahan tugas kuliah,,,mkasih yaa

  31. dalam hal ini PKL emang harus di perhatikan ,,,,dalam PERDA no 11,,tahun 2005 tntang ketertiban umum dan surat pemberitahuan ,,nomor 30/peng/21/2006 tentang batas waktu pembongkaran kios yg di miliki PKL,,,namun ,,yang tgerjadi tdk sesuai,,,
    ,,,e

  32. thank’s bgt ya…..bsa bwt slesai’in tgas pkn.bermanfaat bgt

  33. sangat baik unk d mengerti……..
    saya sependapat dengan anda kita harus mengerti
    akan UUD ini…
    (bertindak dengan sepantasnya)

  34. “Kolaborasi antar stakeholder dalam pelayanan perparkiran” di Kota Solo, Karaton, UPTD Perparkiran makin membabibuta, stiap tikungan selalu penuh transportasi parkir>

  35. izin copas mas, smg bermanfaat artikelnya,manfaat di dunia & akhirat (baca: pahala) :)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: