Pengadilan HAM Ad Hoc

 

Pengadilan HAM Ad Hoc
Oleh: ROMLI ATMASASMITA

 

Pelanggaran HAM berat atau gross violation of human rights merupakan kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes) yang membedakannya dengan kejahatan biasa (ordinary crimes). Termasuk dalam pelanggaran HAM berat adalah genosida,kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi sebagaimana tercantum dalam Statuta ICC 1998 yang telah berlaku efektif tahun 2002. Keluarbiasaan pelanggaran HAM berat terletak pada sifat perbuatannya (kualitatif), korban, dan dampaknya terhadap kemanusiaan (kuantitatif). Contoh, kejahatan kemanusiaan (crime against humanity) dirumuskan: dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan secara sistematik dan meluas ditujukan terhadap setiap penduduk sipil, dengan sepengetahuan penyerangnya (Pasal 7 Statuta ICC).

Unsurunsur kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut tidak ditemukan dalam ketentuan tindak pidana di KUHP yang berlaku universal sehingga memerlukan kriminalisasi secara khusus di dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sejalan dengan bunyi ketentuan Pasal 103 KUHP,pembentukan undangundang (UU) pidana khusus, termasuk UU Pengadilan HAM, yang memuat jenis kriminalisasi baru, tidak dilarang. Bahkan, sesuai dengan sifat dan dampak negatif pelanggaran HAM berat, perlu dibentuk suatu pengadilan khusus sebagai suatu tindakan luar biasa pula (extra-ordinary measures) dan dengan menempatkan Komnas HAM selaku lembaga penyelidik satu-satunya untuk kasus pelanggaran HAM berat tersebut, bukan kepolisian selaku penyidik.

Karakter khusus pelanggaran HAM berat adalah keterlibatan dan peranan aparatur negara sebagai alat kekuasaan dalam kasus pelanggaran HAM berat sangat dominan dibandingkan dengan kejahatan biasa. Berangkat dari karakteristik tersebut, pelanggaran HAM berat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik negara dalam mengatur hak asasi setiap warga negaranya. Dengan perkataan lain, dalam kasus pelanggaran HAM berat, warga negara dan pemerintah (penguasa) merupakan pihak dalam beperkara. Atas dasar itulah,lembaga khusus seperti Pengadilan HAM perlu dibentuk dengan diisi oleh hakim-hakim karier dan nonkarier agar terjadi keseimbangan komposisi majelis hakim dengan harapan tercapai objektivitas dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusannya.

Pembentukan Pengadilan HAM dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 memang ditujukan untuk kasus pelanggaran HAM berat setelah diundangkannya UU ini (prospektif); tidak untuk tujuan pemberlakuan retroaktif. Namun, sejalan dengan euforia reformasi yang menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah dalam berbagai kasus masa lampau, termasuk kasus pelanggaran HAM berat seperti kasus Timor Leste, untuk memenuhi aspirasi kepastian hukum dan keadilan terhadap kasus tersebut di masa lalu,dalam UU Pengadilan HAM diatur juga tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Pola penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan sesuatu yang diharamkan karena telah sejalan dengan kebiasaan dan praktik (hukum) internasional dalam kasus pelanggaran HAM berat seperti pembentukan Mahkamah Militer ad hoc untuk kasus penjahat perang (Nuremberg dan Tokyo); ad hoc Tribunal untuk kasus di bekas jajahan Yugoslavia, di Rwanda, dan Sierra Leone.

Perkembangan konsep keadilan retributif dan komutatif sejak Aristoteles telah mengalami kemajuan pesat dengan munculnya konsep keadilan restoratif yang lebih menekankan pemulihan keseimbangan dan harmonisasi kehidupan dalam masyarakat sebagai tujuan penegakan hukum di mana terdapat kesetaraan antara aspirasi kepastian hukum dan keadilan pelaku pelanggaran HAM berat di satu sisi dengan aspirasi kepastian hukum dan keadilan korban pelanggaran HAM berat di sisi lain.Konsep keadilan terakhir ini justru sesuai dan sejalan dengan Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Hanya pola penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 berbeda dengan pola penyelesaian kasus yang sama di negara lain di atas. Disadari oleh tim penyusun UU No 26 Tahun 2000, ketika itu bahwa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu memerlukan solusi yang tepat dengan tidak menegasikan prinsip nonretroaktif secara telanjang serta dapat memenuhi aspirasi kepastian hukum dan keadilan masa lampau. Kesepakatan dalam pembahasan di DPR RI ketika itu adalah kasus pelanggaran masa lalu dapat diadili oleh Pengadilan HAM secara ad hoc, dalam arti hanya dibentuk untuk kasus-kasus tertentu saja dengan parameter tempus delicti dan locus delicti tertentu.

Penetapan tempus delicti dan locus delicti tertentu tersebut harus merupakan keputusan politik karena proses pemberlakuan surut suatu UU terhadap kasus masa lampau bertentangan secara diametral dengan prinsip nonretroaktif sehingga keputusan politik melalui DPR RI yang anggotanya merupakan representasi rakyat Indonesia adalah merupakan suatu keharusan. Jika disebut bahwa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lampau merupakan proses politik, dapat diakui kebenarannya dengan pertimbangan-pertimbangan di atas. Namun, tim penyusun UU Pengadilan HAM menyadari bahwa pemeriksaan dan pembuktian kasus pelanggaran HAM berat masa lampau tidak mudah.

Mungkin korbannya atau saksi-saksi masih hidup, tetapi dokumen otentik atau bukti-bukti tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh UU Hukum Acara yang berlaku. Atas dasar pertimbangan tersebut, dimasukkan ketentuan mengenai penyelesaian melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Tim penyusun menaruh harapan bahwa pembentukan KKR merupakan solusi yang tepat untuk mencapai titik temu antara pemenuhan aspirasi kepastian hukum dan keadilan masa lampau dengan aspirasi politik yang berkembang sesuai dengan masanya.

Namun kemudian kita saksikan bahwa UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 berdasarkan Putusan MK RI dua tahun yang lalu. Uraian mengenai sekelumit kisah proses penyusunan UU Nomor 26 Tahun 2000 dengan ketentuan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc di atas mungkin bermanfaat bagi MK RI yang tengah digelar untuk memeriksa hak uji materi terhadap ketentuan Pasal 43 UU No 26 Tahun 2000.

ROMLI ATMASASMITA
Guru Besar Hukum Pidana Internasional Unpad

Koran Sindo

sumber: KRHN

About hmibecak

Kami adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal kampus Fakultas Hukum yang bergerak di lingkup kampus UNS Surakarta. Kami selaku OKP yang bergerak di dalam kampus selalu berusaha untuk mengusung berbagai isu kampus FH UNS pada khususnya dan UNS itu sendiri pada umumnya. kami juga selalu berusaha untuk bekerjasama dengan element eksternal lainnya dengan tujuan selain untuk mendukung usaha kami juga untuk membina tali silaturahmi kami dengan rekan seperjuangan dan sejalan dengan tujuan kami. personel kami terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dari segala angkatan, baik yang sekarang duduk di kursi kepengurusan atau berstatuskan anggota.dan rencana kami dalam waktu dekat ini akan berusaha untuk meningkatkan kader HMI kami, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Amienn.. YAKIN USAHA SAMPAI

Posted on November 4, 2007, in Artikel. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: