RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi

RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi

RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang dajukan untuk dibahas antara DPR dan Pemerintah sebagai usul inisiatif DPR mengundang polemik. Terjadi Pro dan Kontra di masyarakat. Eskalasinya meninggi seiring pembahasan yang terus bergulir. Kabar terakhir dari Senayan mengatakan bahwa akan ada revisi atas RUU tersebut. Konon namanya tidak lagi menggunakan kata ‘anti’ di depan frase ‘pornografi dan pornoaksi’, definisi pornografi dirubah, dan sejumlah materi dihilangkan.

Sejauh yang dapat kita amati sikap pro dan kontra berkisar pada dua hal, yakni pertama, tentang layak atau tidaknya suatu UU mengatur tentang pembatasan hal-hal berbau pornografi dan pornoaksi dan kedua, seputar materi-materi yang tercantum dalam RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi.

Kedua permasalahan di atas hendaknya dilihat dalam kerangka pemahaman bahwa membuat UU merupakan wilayah otoritas mutlak negara yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR. UU dibuat untuk mengatur tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, negara memiliki otoritas untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan wilayah publik dan tidak boleh mengatur hal yang bersifat private (pribadi). Definisi atau batasan tentang pronografi dan pornoaksi yang dimaksud RUU harus disesuaikan dengan batasan otoritas negara tersebut. Artinya sah-sah saja dibuatkan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi selama yang diatur didalamnya adalah hal-hal yang terkait dengan publik, bukan dan tidak membatasi ruang gerak individu warga negara secara private. Hanya saja kita perlu perdebatan yang intensif tentang batas-batas ruang publik dan private yang terkadang menjadi samar secara kasuistis.

Mengingat dampak dari pornografi dan pornoaksi yang sangat negatif bagi anak-anak, generasi muda dan potensial menurunkan tingkat peradaban masyarakat, maka sepatutnya RUU Antipornografi dan Pornoaksi kita dukung untuk dijadikan UU. Tentu saja dengan batasan bahwa UU tersebut berada dalam lingkup otoritas negara sebagaimana disebutkan di atas. RUU juga hendaknya difokuskan pada upaya menghentikan komersialisasi pornografi dan pornoaksi yang selama ini sudah mengarah pada terbentuknya industri tersendiri. Maraknya foto, video, dan acara yang berbau pornografi dan pornoaksi adalah karena upaya komersialisasi tersebut.

Jadi jangan lama-lama terjebak di soal perlu dan tidak perlu; dan soal apa definisi pornografi dan pornoaksi. Tahapan ini harus segera dilewati dan kemudian membuat formulasi yang tepat dalam UU untuk menghadapi pihak-pihak yang menarik keuntungan ekonomi dengan mengkomersialkan pornografi dan pornoaksi. Karena sesungguhnya merekalah yang selama ini bekerja secara intensif dan rapi untuk mengkaburkan pemahaman kita tentang pornografi dan pornoaksi.

Selain itu kita juga harus sibuk mengisi pikiran masyarakat Indonesia dengan hal-hal lain yang lebih positif, biar pikirannya gak porno terus.

About hmibecak

Kami adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal kampus Fakultas Hukum yang bergerak di lingkup kampus UNS Surakarta. Kami selaku OKP yang bergerak di dalam kampus selalu berusaha untuk mengusung berbagai isu kampus FH UNS pada khususnya dan UNS itu sendiri pada umumnya. kami juga selalu berusaha untuk bekerjasama dengan element eksternal lainnya dengan tujuan selain untuk mendukung usaha kami juga untuk membina tali silaturahmi kami dengan rekan seperjuangan dan sejalan dengan tujuan kami. personel kami terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dari segala angkatan, baik yang sekarang duduk di kursi kepengurusan atau berstatuskan anggota.dan rencana kami dalam waktu dekat ini akan berusaha untuk meningkatkan kader HMI kami, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Amienn.. YAKIN USAHA SAMPAI

Posted on Januari 9, 2007, in Press Release. Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. porno? asyik tu!! Porno tu sah-sah aja lha wong tuhan telah menganugrahkannya kepada manusia. cuma harus diperhatikan penempatannya, jadi harus dibedakan antara wilayah umum (publik) dengan wilayah pribadi (privat). karena sebagai seorang muslim semestinya jangan pernah menyakiti orang lain. tidak semua orang bisa menerimanya dan akibatnya akan menghasilkan dosa-dosa yang lain. semua agama mengakui norma ini bahwa setiap orang tidak boleh menyakiti orang lain. tanpa sadar penempatan porno di wilayah publik telah menyakiti orang lain dan berakibat keburukan tak langsung bagi peradaban manusia.
    bagi yang ga suka porno di muka umum, jika anda berani laporkan saja kepada kepolisian karena KUHP telah mengaturnya. sekarang tinggal diperlukan keberanian anda dan aksi konkret anda.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: