Langkah Kuda Menuju 2009

Langkah Kuda Menuju 2009

oleh: Yulianto, SH

Pernyataan bahwa hasil amandemen UUD 1945 tidak sah, karena dilakukan tidak melalui referendum maupun belum dimuat dalam Lembar Negara, merupakan bukti perlawanan gerilya kelompok status quo terhadap pemerintahan saat ini akan terus berlangsung. Hal ini dapat terbaca dari deretan nama pendukung yang semuanya merupakan stok lama peninggalan masa orde baru atau orang baru yang mengharap warisan kekuasaan orde baru. Dengan menilai Konstitusi sebagai tidak sah diharapkan terjadi arus balik kekuasaan sehingga terbuka peluang bagi mereka untuk kembali memegang kendali negara.
Adalah benar apa yang dinyatakan Presiden bahwa pemikiran kembali ke UUD 1945 yang asli merupakan pemikiran yang ahistoris dan tidak logis (Koran Tempo, 26/1).
Proses amandemen merupakan salah satu amanat reformasi 1999 paska runtuhnya Orde Baru. Pendiri bangsa ini juga mengintrusikan hal yang sama yaitu membuat Konstitusi yang lebih lengkap. Sekedar diingat bahwa UUD 1945 “asli” merupakan Konstitusi kilat (revolutiegrondwet) yang dibuat untuk sementara dan akan disempurnakan kemudian dalam suasana yang lebih tenteram seperti disampaikan Ketua PPKI, Soekarno pada 18 Agustus 1945.
Terlepas dari sifat “sementara”, secara substansi UUD 1945 banyak terdapat kelemahan antara lain ; ketiadaan check and balances, kekuasaan Presiden terlalu besar, kurang demokratis dan menjunjung HAM. Akibat substansi yang tidak lengkap tersebut Konstitusi RI sangat rentan untuk disalahtafsirkan. Memahami bahwa kekuasaan cenderung bersikap korup maka praktek UUD 1945 dalam kehidupan politik Indonesia mendorong sikap otoritarianisme dan KKN penguasa. Karena alasan itulah amandemen UUD 1945 dilakukan.
Hasil perubahan sendiri telah diimplementasikan dalam berbagai kehidupan kenegaraan. Berbagai lembaga negara sebagai institusi penyeimbang antar kekuasaan terus didirikan sebagai pelaksanaan amanat Konstitusi. Dengan demikian sudah banyak terjadi perubahan sistem bernegara maupun susunan kenegaraan di Indonesia. Adalah sulit membubarkan keberadaan lembaga-lembaga yang secara nyata menjadi kebutuhan. Kalau tidak dibubarkan tentu lebih sulit lagi bangsa ini untuk bekerja dalam bentuk yang sudah berubah jauh dengan sistem dan aturan lama yang terbukti salah.

Membuka Kotak Pandora
Bukan hanya kali ini tuntutan untuk kembali ke naskah UUD 1945 yang asli disuarakan. Beberapa waktu yang lalu, tuntutan untuk kembali ke naskah asli UUD 1945 juga disampaikan beberapa mantan pejabat militer pertengahan 2006, Keluarga Alumni HMI (KAHMI) Madiun 2005, bahkan beberapa anggota MPR dan sekelompok masyarakat pada saat proses amandemen sedang berjalan. Secara garis besar penolakan merubah Konstitusi lebih disebabkan adanya ketakutan hilangnya akses kekuasaan. Sebagian lagi menolak karena alasan ideologis.
Alasan ketidakabsahan amandemen UUD 1945 karena belum tercatat dalam Lembar Negara, tidak dilakukan melalui referendum ataupun bukan Ketetapan MPR merupakan alasan yang mengada-ada. Alasan ini melengkapi alasan lain yang ternyata tidak mendapat respon masyarakat seperti demikrasi kebablasan, telah menyimpang dari Pancasila atau bertentangan dengan Piagam Jakarta. Proses pencatatan dalam LN merupakan proses administrasi yang tidak mengurangi keberlakuan suatu Undang-undang. Pencatatan bertujuan untuk mendokumentasikan sehingga bisa terjaga keaslian dan kesesuaian naskah pada saat diputuskan dengan yang diberlakukan.
Munculnya kembali penolakan Konstitusi hasil amandemen belakangan ini tidak terlepas dari kondisi bangsa Indonesia saat ini. Di tengah langkanya barang sembako, BBM mahal, angka pengangguran tinggi, lahan usaha sempit, dan bencana beruntun, para pejabat justru memperlihatkan sikap yang sangat tidak simpatik. Anggota DPR terus saja “plesiran” ke luar negeri tanpa hasil yang jelas, Hakim Agung asik memperpanjang masa jabatannya, sementara pemberantas korupsi kehilangan wacana. Tak kalah ganasnya adalah Anggota DPRD yang makin serakah mencaplok keuangan daerah. Pada sisi yang lain Presiden dan Wakil Presiden masih disibukkan dengan masalah koordinasi.
Data BPS per Maret 2006 memperlihatkan 10,9 juta menganggur dan ada 39,05 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan penghasilan menurut Bank Dunia kurang dari US$ 2 perhari. Survei TII memperlihatkan DPR sebagai lembaga terkorup sementara riset ICW menjelaskan eksekutif sebagai lembaga terkorup. Masih banyak lagi deretan angka yang menguatkan penilaian minus terhadap perkembangan sektor ekonomi, keamanan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Satu windu reformasi berjalan tanpa banyak membawa perubahan yang berarti menyebabkan kesabaran masyarakat semakin menipis.
Semua menyadari bahwa proses dan hasil amandemen Konstitusi meski telah dilakukan berturut-turut empat kali tetapi masih belum sempurna. Ketidaksempurnaan tersebut tidak terlepas dari proses amandemen yang setengah hati, dilakukan secara gradual, dan tanpa didahului dengan paradigma yang jelas. Akibatnya Konstitusi mengadopsi berbagai ketentuan yang secara paradigmatik bertentangan atau berbeda sehingga tidak jelas apakah UUD 1945 menganut konsep presidensiel atau parlementer, negara kesejahteraan dengan praktek pasar bebas, bikameral tapi juga mempertahankan keberadaan MPR sebagai kamar ketiga.
Perubahan Konstitusi tidak dilakukan oleh komisi independen tetapi oleh MPR (DPR dan Utusan Golongan) yang syarat kepentingan maka banyak ketentuan yang dihasilkan merupakan kompromi politik yang didasarkan pada kepentingan jangka pendek. Namun begitu, meminjam istilah ushul fiqh, apa yang tidak dapat diperoleh seluruhnya tidak berarti harus ditolak semuanya. Amandemen kembali merupakan salah satu pilihan guna melengkapi dan menyemprunakan apa yang saat ini dianggap belum sempurna. Pilihan lainnya adalah dengan merumuskan Konstitusi baru seperti yang disuarakan Koalisi Nasional untuk Konstitusi Baru melalui Komisi Konstitusi yang independen.

Langkah Kuda Menghadang SBY
Baik tuntutan pemberlakuan kembali naskah UUD 1945 asli maupun melakukan Pemilu ulang menimbulkan impact yang sama : kepemimpinan SBY – Kalla saat ini tidak sah karena tidak memiliki landasan konstitusional. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan “Konstitusi hasil amandemen tidak sah” merupakan gerakan politik yang bertujuan untuk mendiskreditkan Presiden. Patut diduga gerakan kembali ke UUD 1945 merupakan langkah kuda yang bermuara pada momentum Pemilu 2009 mendatang.
Andaikan dugaan ini benar, maka tidak perlu benar ditanggapi karena hanya akan menguras energi dan mengalihkan kesibukkan SBY – Kalla memenuhi janji-janjinya saat berkampanye. setidaknya gerakan ini mendorong masyarakat Indonesia untuk membaca ulang Konstitusi negaranya apakah sudah cukup melindungi hak-haknya yang asasi atau justru mengancam kehidupannya.

* dimuat di reformasihukum.org dg judul yg sama

About hmibecak

Kami adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal kampus Fakultas Hukum yang bergerak di lingkup kampus UNS Surakarta. Kami selaku OKP yang bergerak di dalam kampus selalu berusaha untuk mengusung berbagai isu kampus FH UNS pada khususnya dan UNS itu sendiri pada umumnya. kami juga selalu berusaha untuk bekerjasama dengan element eksternal lainnya dengan tujuan selain untuk mendukung usaha kami juga untuk membina tali silaturahmi kami dengan rekan seperjuangan dan sejalan dengan tujuan kami. personel kami terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dari segala angkatan, baik yang sekarang duduk di kursi kepengurusan atau berstatuskan anggota.dan rencana kami dalam waktu dekat ini akan berusaha untuk meningkatkan kader HMI kami, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Amienn.. YAKIN USAHA SAMPAI

Posted on Januari 31, 2007, in Artikel. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: