Tidak Cabut PP 37/2006 Mandat Presiden Dicabut?

 

Tidak Cabut PP 37/2006 Mandat Presiden Dicabut?

Oleh : Yulianto

 

Setelah mengkaji ulang keberadaan PP 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemerintah menegaskan sikap untuk tidak mencabut atau sekedar merevisi. Pemerintah hanya akan mereview keberadaan PP dan membuat klasifikasi daerah berdasarkan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Atas dasar klasifikasi tersebut tunjangan komunikasi dan dana operasional bagi anggota DPRD dibedakakn antara daerah yang satu dengan lainnya. Selain itu, Pemerintah meminta kepada daerah-daerah agar menunda pembayaran rapelan tunjangan komunikasi anggota DPRD yang sebelumnya diberlakukan mundur.

 

Secara tidak langsung sikap Pemeritah tersebut ingin menganulir ketentuan mengenai besaran tunjangan dan pemberlakuannya yang ada dalam PP 37/2006. Bagaimana dengan daerah yang sudah terlanjur membayarkan tunjangan tersebut? Sampai sekarang sudah ada 8 Propinsi dan 18 Kabupten/Kota yang telah mencairkan dana rapelan TKI dan DO paska PP dikeluarkan 14 Nopember 2006. Total pengeluaran dana rapelan 26 daerah tersebut tidak kurang dari Rp 112,074 Miliar.

Menurut ketentuan dalam PP 37/2006, TKI bagi setiap anggota perbulan maksimal sebesar tiga kali gaji pokok Ketua DPRD, sementara batasan maksimal untuk DO setiap bulannya adalah enam kali uang representasi (gaji pokok) bagi Ketua DPRD dan empat kali uang representasi bagi Wakil Ketua DPRD.

 

Menteri berharap supaya penerapan PP khususnya tunjangan komunikasi intensif (TKI) dan dana operasional (DO) tidak mengambil batasan maksimal tetapi didasarkan pada kemampuan keuangan daerah masing-masing sesuai dengan klasifikasi yang telah dibuat. Pemerintah membedakan kemampuan keuangan daerah ke dalam tiga kelompok yaitu kemampuan tinggi, kemampuan sedang dan kemampuan keuangan rendah. Pengelompokkan dilakukan berdasarkan pendapatan umum daerah yang dihitung dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

 

Daerah yang termasuk dalam kategori tinggi adalah daerah yang pendapatan umum daerah setelah dikurangi belanja pegawai masih lebih dari Rp 1,5 Trilyun untuk Propinsi dan Rp 500 Milyar untuk Kabupaten/Kota. Tunjangan dana operasional bagi Ketua DPRD daerah dengan keuangan tinggi maksimal enam kali dana representasi dan tunjangan Wakil Ketua maksimal empat kali dana representasi. Ini berarti seorang Ketua dan Wakil Ketua DPRD Propinsi akan menerima dana sampai Rp 35,2 Juta dan Rp 25,1 Juta setaip bulan sementara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota mendapat sampai Rp 24,7 Juta dan Rp 17,6 Juta perbulan.

 

Klasifikasi kedua adalah daerah dengan kapasitas keuangan sedang. Yaitu daerah dengan pendapatan umum setelah dikurangi dengan kebutuhan belanja pegawai masih memiliki dana antara Rp 600 Miliar hingga Rp 1,5 Trilyun untuk Propinsi dan Rp 200 Miliar hingga Rp 500 Miliar untuk Kabupaten/Kota. Dana operasional untuk Ketua DPRD dalam kategori sedang maksimal empat kali dana representasi dan Wakil Ketua DPRD 2,5 kali dana representasi. Dengan perhitungan tersebut Ketua DPRD Propinsi akan mendapat tambahan penghasilan hingga Rp 26,2 Juta sementara Wakil Ketua DPRD Propinsi Rp 18,4 Juta setiap bulan. Sedangkan Ketua dan Wakil Ketua DPRD tingkat Kabupaten/Kota setidaknya Rp 18,4 Juta dan Rp 13 Juta perbulan.

 

Daerah yang termasuk dalam kategori ketiga atau daerah dengan kapasitas keuangan rendah yaitu daerah yang saldo anggarannya tidak lebih dari Rp 600 Miliar untuk Propinsi dan Rp 200 Miliar untuk Kabupaten/Kota. Tunjangan dana operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD di daerah yang termasuk dalam kelompok ini paling banyaka hanya 2 kali dan 1,5 kali dari dana representasi.

 

Meski baru dibuat dan disahkan pada 14 Nopember 2006, Pembayaran TKI dan DO diberlakukan mundur per 1 Januari 2006. Pemberlakuan ini tertuang dalam Pasal 14d PP 37/2006. Hal ini dikuatkan kembali oleh Mendagri melalui Surat Edaran Nomor 188.31/1121/BAKD bertanggal 20 Nopember 2006 yang mengarahkan agar daerah yang telah melakukan perubahan APBD tetapi belum mengalokasikan TKI dan DO supaya tetap dapat membayarkan selama tersedia anggarannya dalam kas daerah.

 

Selain itu PP 37/2006 juga telah menempatkan Anggota DPRD sebagai warga negara istimewa. Pasal 15 mengatur supaya Pajak Penghasilan (PPh) anggota DPRD ke dalam APBD atau pajak ditanggung oleh daerah. UU 17/2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 15 mengatur bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan. Karena itu pengecualian wajib pajak bagi anggota DPRD sebagaimana ditentukan dalam PP 37/2006 merupakan bentuk pembohongan kepada publik yang dilakukan secara kasar.

 

Disamping tunjangan komunikasi dan dana operasional PP 37/2006 masih mengatur berbagai tunjangan bagi anggota DPRD seperti uang representasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan kesejahteraan, tunjangan panitia, rumah jabatan dan kendaraan dinas, uang duka/wafat, pakaian dinas, dan uang jasa pengabdian.

 

Himbauan Mendagri agar Pemerintah Daerah menunda pemberian rapelan tunjangan dan menetapkan tunjangan berdasarkan kondisi keuangan daerah tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Himbauan atau intruksi lisan tidak dikenal dalam hierarkhi perundang-undangan. Sabda Presiden sekalipun tidak seketika menjadi aturan perundang-undangan kecuali dituangkan secara tertulis sesuai dengan aturan yang ada.

 

Pintu Masuk Mencabut Mandat

Secara legal formal PP 37/2006 bertentangan dengan aturan perundang-undangan di atasnya. Secara substansial PP 37/2006 melegalkan praktek korupsi yang pernah dilakukan para Anggota DPRD periode sebelumnya. Seperti diketahui bersama, PP 37/2006 merupakan revisi dari PP 110/1999 yang diperbarui dengan PP 24/2004 dan diganti dengan PP 37/2005. melalui PP 37/2006, berbagai tunjangan yang diharamkan dalam PP 110/1999.

 

Dalam ushul fiqh dikenal rumusan suatu aturan pada dasarnya tetap kapan dan dimana saja. Karena itu berbagai tunjangan yang diharamkan dalam PP 110/1999 sehingga menjebloskan para mantan Anggota DPRD ke dalam penjara pada dasarnya tetap dilarang meskipun telah diselimuti dengan PP 37/2006. korupsi tidak hanya dimaknai sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum formal (positivistik) tetapi berkaitan dengan unsur penyalahgunaan kekuasaan, merugikan negara, memberikan keuntungan bagi pribadi atau orang lain, dan menyalahi kewenangan.

 

Meski diakui sebagai bagian dari aturan perundang-undangan, PP 37/2006 tidak secara otomatis menghilangkan unsur korupsi. Pemberian tunjangan komunikasi dan dana operasional yang tidak wajar, pemberlakuan mundur, pembebasan Anggota DPRD dari kewajiban pajak jelas-jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, memberikan keuntungan bagi anggota DPRD dan merugikan keuangan negara. Ini berarti orang yang melegalisasi aturan ini turut serta dan menjadi penyebab terjadinya korupsi. PP 37/2006 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden sehingga dapat diartikan bahwa Presiden merupakan aktor terjadinya tindakan korupsi oleh Anggota DPRD.

 

UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usulan DPR, baik apabila telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7A UUD 1945.

 

Beberapa waktu lalu beberapa tokoh aktivis telah membuat pernyataan mencabut mandat kekuasaan yang diberikan rakyat kepada Presiden tetapi tidak mendapatkan landasan yang kuat. Gerakan ini bersambung dengan tuntutan Pemilu ulang karena legitimasi Konstiusi hasil amandemen dianggap tidak sah. Khawatir bahwa gerakan menggoyang istana terus berjalan, kemungkinan menggunakan isu PP 37/2006 sebagai peraturan yang korup tidaklah mustahil. Apabila kekawatiran ini terjadi maka PP 37/2006 dapat menjadi pintu masuk bagi kelompok oposisi untuk mencabut mandat kekuasaan Presiden. Di berbagai daerah, mahasiswa sudah turun ke jalan dan menyerbu kantor DPRD. Berbagai elemen masyarakat, LSM dan akademisi telah melakukan langkah-langkah hukum lewat somasi, pengaduan ke KPK dan sedang mempersiapkan uji materi ke MA. Di senayan para politisi sudah mengintai untuk menjajaki impeachment.

 

Tidak ada pilihan lain bagi Presiden Yudhoyono kecuali mencabut PP 37/2006. Jangan sampai gara-gara enggan mencabut PP yang korup, mandat Presiden dicabut. Jika mau bersama kita bisa memberantas korupsi. Kalau tidak, tanggung sendiri!

About hmibecak

Kami adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal kampus Fakultas Hukum yang bergerak di lingkup kampus UNS Surakarta. Kami selaku OKP yang bergerak di dalam kampus selalu berusaha untuk mengusung berbagai isu kampus FH UNS pada khususnya dan UNS itu sendiri pada umumnya. kami juga selalu berusaha untuk bekerjasama dengan element eksternal lainnya dengan tujuan selain untuk mendukung usaha kami juga untuk membina tali silaturahmi kami dengan rekan seperjuangan dan sejalan dengan tujuan kami. personel kami terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dari segala angkatan, baik yang sekarang duduk di kursi kepengurusan atau berstatuskan anggota.dan rencana kami dalam waktu dekat ini akan berusaha untuk meningkatkan kader HMI kami, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Amienn.. YAKIN USAHA SAMPAI

Posted on Januari 31, 2007, in Artikel. Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. Entah apa yang ada dipikiran Pak Presiden sehingga berani mengambil keputusan itu.
    Entah apa yang ada dibenak Pak Presiden.
    Tidakkah dia paham penderitaan rakyat?
    Tidakkah dia tahu jeritan rakyat miskin?

    Semoga PP itu menjadi senjata makan tuan bagi SBY (Susilo Bambang nYudo nyowo)

  2. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD. Akan tetapi, pelaksaan revisi yang di antara poin pentingnya mengharuskan para wakil rakyat di daerah untuk mengembalikan rapel yang telah mereka terima, ternyata tersendat-sendat. Akibatnya, implementasi dari revisi tersebut menuai kritik. Yang banyak disorot adalah tenggat waktu pengembaliannya yang dinilai terlalu lama.

    Ahli hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Denny Indrayana, sebagaimana dikutip Jawapos mengatakan, “Tenggat waktu sampai Desember 2007 terlalu lama. Karena itu, saya mendesak agar rapel segera dikembalikan. Itu perlu agar partai politik dan DPD tidak makin ternodai citranya.” Denny yang juga direktur Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fakultas Hukum UGM itu minta agar pimpinan dan anggota DPRD yang belum mengambil uang tersebut dari rekeningnya segera mengembalikan.

    Denny juga menegaskan bahwa berdasar hasil kajian lembaga yang dipimpinnya, Pukat Korupsi telah merekomendasikan agar PP tersebut dicabut, bukan direvisi. Sebab, mempertahankan substansi PP itu sama saja dengan memberi peluang untuk memperkaya elite politik. “Rencana pemerintah untuk merevisi PP itu juga bermasalah,” tegasnya. Sebab, dengan membuat pembagian daerah berdasar tinggi rendahnya pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah pusat berlaku diskriminatif dan tidak adil terhadap daerah-daerah miskin.

    Di tempat terpisah, anggota Komisi VI DPR dari FPDIP Irmadi Lubis menyatakan, keputusan pemerintah merevisi PP 37/2006 itu makin melegitimasi kepemimpinan SBY yang lemah dan bersikap ragu-ragu. “Ini bukti legitimasi sikap kepemimpinan dan keragu-raguan SBY”, katanya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: