HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

 

HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

MAKALAH LK II

Ahmad Marthin Hadiwinata*

 

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan dari sebuah negara untuk menjaminnya dalam konstitusinya. Melalui deklarasi universal ham 10 desember 1948 merupakan tonggak bersejarah berlakunya penjaminan hak mengenai manusia sebagai manusia. Sejarah HAM dimulai dari magna charta di inggris pada tahun 1252 yang kemudian kemudian berlanjut pada bill of rights dan kemudian berpangkal pada DUHAM PBB. Dalam konteks keIndonesiaan penegakan HAM masih bisa dibilang kurang memuaskan. Banyak faktor yang menyebabkan penegakan HAM di Indonesia terhambat seperti problem politik, dualisme peradilan dan prosedural acara (kontras, 2004;160).

Islam sebagai agama bagi pengikutnya meyakini konsep Islam adalah sebagai way of life yang berarti pandangan hidup. Islam menurut para penganutnya merupakan konsep yang lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia. Begitu juga dalam pengaturan mengenai hak asasi manusia Islam pun mengtur mengenai hak asasi manusia. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang berarti agama rahmat bagi seluruh alam. Bahkan dalam ketidakadilan sosial sekalipun Islam pun mengatur mengenai konsep kaum mustadhafin yang harus dibela.

Dalam Islam, konsep mengenai HAM sebenarnya telah mempunyai tempat tersendiri dalam pemikiran Islam. Perkembangan wacana demokrasi dengan Islam sebenarnya yang telah mendorong adanya wacana HAM dalam Islam. Karena dalam demokrasi, pengakuan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat yang spesial. Berbagai macam pemikiran tentang demokrasi dapat dengan mudah kita temukan didalamnya konsep tentang penegakan HAM.

Bahkan HAM dalam Islam telah dibicarakan sejak empat belas tahun yang lalu (Anas Urbaningrum, 2004;91). Fakta ini mematahkan bahwa Islam tidak memiliki konsep tentang pengakuan HAM. berangkat dari itu makalah ini akan mencoba memberikan sedikit penerangan mengenai wacana HAM dalam Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa yang menjadi topik sentral permasalahan dalam makalah ini yang akan dibahas adalah:

1.2.1 Apakah islam itu?

1.2.2 Apakah ham itu?

1.2.3 Adakah ham dalam islam

1.2.4 Seperti apa bentuk ham dalam Islam?

1.3 Tujuan Pembahasan Masalah

Setiap kegiatan yang dilakukan scara sistematis pasti mempunyai tujuan yang diharapkan, begitu pula makalah ini. Tujuan pembahasan makalah ini adalah:

1.3.1 Mengetahui apakah Islam itu

1.3.2 Mengetahui apakah HAM itu

1.3.3 Mengetahui apakah ada HAM dalam Islam

1.3.4 Mengetahui bentuk HAM dalam Islam


BAB II

Pembahasan

2.1. Apakah Islam Itu?

Apakah islam itu sebenarnya? Kata Islam berasal dari bahasa arab , dari kata aslama, yuslimu islaman yang berarti menyerah patuh (DR Zainuddin Nainggolan, 2000;9). Menurut Nurcholish Madjid yang dikutip dari buku Junaidi Idrus (2004;87) Islam itu adalah sikap pasrah kehadirat Tuhan. Kepasrahan merupakan karakteristik pokok semua agama yang benar. Inilah world view Al-Qur’an, bahwa semua agama yang benar adalah Al-Islam, yakni sikap berserah diri kehadirat Tuhan. Dan bagi orang yang pasrah kepada Tuhan adalah muslim.

Menurut Masdar F. Mas’udi (1993;29) klaim kepasrahan dalam pengertian Islam termaktub dalam tiga tataran. Pertama, Islam sebagai aqidah, yaitu sebagai komitmen nurani untuk pasrah kepada Tuhan. Kedua, Islam sebagai syari’ah, yakni ajaran mengenai bagaimana kepasrahan itu dipahami. Ketika, Islam sebagai akhlak, yakni suatu wujud perilaku manusia yang pasrah, baik dalam dimensi diri personalnya maupun dalam dimensi sosial kolektifnya. Berangkat dari pengertian diatas Islam adalah agama yang mengajarkan seseorang untuk menyerah pasrah kepada aturan Allah (Sunnatullah) baik tertulis maupun tidak tertulis. Dan orang yang menyerah pasrah kepada Tuhan dan hukum-Nya disebut seorang muslim.

Dalam Islam itu terdapat dua kelompok sumber ajaran Islam. Kelompok pertama disebut ajaran dasar (qat’I al-dalalah), yaitu Al-Qur’an dan Hadist sebagai dua pilar utama ajaran Islam. Al-Qur’an mengandung 6236 ayat dan dari ayat-ayat itu, menurut para ulama hanya 500 ayat yang mengandung ajaran mengenai dunia dan akhirat selebihnya merupakan bagian terbesar mengandung penjelasan tentang para nabi, rasul, kitab dan ajaran moral maupun sejarah ummat terdahulu. Kelompok kedua disebut ajaran bukan dasar (zhanni al-dalalah), yaitu ajaran yang merupakan produk ulama yang melakukan ijtihad dan muatan ajarannya bersifat relative, nisbi, bisa berubah dan tidak harus dipandang suci, sakaral ataupun mengikat (Junaidi Idrus, 2004;95-96).

2.2 Apakah Hak Asasi Manusia?

Tonggak berlakunya HAM internasional ialah pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 di Paris, Prancis. Disini tonggak deklarasi universal mengenai hak asasi manusia yang mengakui hak setiap orang diseluruh dunia. Deklarasi ini ditanda tangani oleh 48 negara dari 58 negara anggota PBB dan disetujui oleh majelis umum PBB. Perumusan penghormatan dan pengakuan norma-norma HAM yang bersifat universal, nondiskriminasi, dan imparsial telah berlangsung dalam sebuah proses yang sangat panjang.

Sejarah awal hak asasi manusia di barat berkembang sejak tahun 1215 yaitu dalam Magna Charta yang berisi aturan mengenai tindakan dan kebijakan negara supaya tidak berjalan sewenang-wenang. Isi dari Magna Charta ialah bermaksud untuk mengurangi kekuasan penguasa. Usaha untuk diadakannya Magna Charta ini dimulai dari perjuangan tuan tanah dan gereja untuk membatasi kekuasaan raja dan para anggota keluarga. Pada periode awal ini hubungan antara isi dasar HAM adalah mengenai (hubungan) antara anggota masyarakat yang berada dibawaha kekuasaan yang diatur kebendaanya.

Sekelompok tuan tanah dan ksatria menggalang kekuatan dan mereka berhasil mendesak raja untuk tidak lagi memberlakukan tindakan penahan, penghukuman dan perampasan benda benda secara sewenag-wenang. Raja Jhon terpaksa menyetujui tuntutan ini dengan memberikan cap pengesahan yang berlangsung pada juni 1215 di Runnymede, sebuah padang rumput di pinggir sungai Thames. Isi dari Magna Charta ini ada tiga. Pertama, raja dilarang menarik pajak sewenang wenang. Kedua, pejabat pemerintah dilarang mengambil jagung dengan tanpa membayar. Dan yang ketiga, tidak seorang pun dapat dipenjara tanpa saksi yang jelas. Pengesahan ini menjadi dokumen tertulis yang pertama tentang hak-hak tuan tanah, gereja, ksatria dan orang merdeka atau orang sipil yang belum menikmati kebebasan.

Berlanjut setelah keberhasilan tuan tanah, bangsawan dan orang merdeka untuk memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan raja membangkitkan kesadaran diberbagai kalangan masyarakat terhadap pentingnya hak-hak untuk dihormati dan dilindungi. Pada 1628, kaum bangsawan menuntut hak-hak mereka kepada raja. Mereka mencetuskan Petition Of Right. Yang menuntut sebuah negara yang konstitusional, termasuk didalamnya fungsi parlemen dan fungsi pengadilan. Jhon locke (1632-1704) bersama lord Ashley merumuskan tuntutan bagi toleransi beragama. Selain itu, juga menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama dan memiliki hak-hak alamiah yang tidak data dicabut seperti hak untuk hidup, kemerdekaan hak milik dan hak untuk meraih kebahagiaan.

Salah satu karya Locke yang terkenal ialah second treaties on civil government yang berisi mengenai negara atau pemerintah harus berfungsi untuk melindungi hak milik pribadi. Pemerintah dibentuk guna menjamin kehidupan, harta benda dan kesejahteraan rakyat. Gagasan locke ini sesuai dengan perkembangan didalam masyarakat inggris yang mulai berubah dari nehgara kerajaan yang absolut menuju kerajaan yang konstitusional.

Pada 1653 instrument of government berhasil didesakkan. Pembatasan kekuasaan raja semakin dikukuhkan dengan lahirnya Habeas Corpus Act pada Mei 1679. Lonceng kebebasan terus berdentang dan pada 16 desember 1689 Bill Of Rights lahir. Mereka tidak hanya berhasil membebaskan diri dari kesewenangan raja. Dan mereka juga berhasil membentuk parlemen yang mempunyai kewenangan untuk mengontrol kekuasaan raja. Itulah sekilas sejarah awal dari HAM yang berkembang di barat khususnya yang berkembang diwilayah Inggris.

Ada tiga prinsip utama dalam pandangan normatif hak asasi manusia, yaitu berlaku secara universal, bersifat non-diskriminasi dan imparsial. Prinsip keuniversalan ini dimaksudkan agar gagasan dan norma-norma HAM telah diakui dan diharapkan dapat diberlakukan secara universal atau internasional. Prinsip ini didasarkan atas keyakinan bahwa umat manusia berada dimana-mana,disetiap bagian dunia baik di pusat-pusat kota maupun di pelosok pelosok bumi yang terpencil. Berdasar hal itu ham tidak bisa didasarkan secara partikular yang hanya diakui kedaerahahan dan diakui secara local.

Prinsip kedua dalam norma HAM adalah sifatnya yang non-diskriminasi. Prinsip ini bersumber dari pandangan bahwa semua manusia setara (all human being are equal). Pandangan ini dipetik dari salah satu semboyan Revolusi Prancis, yakni persamaan (egalite). Setiap orang harus diperlakukan setara. Seseorang tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi latar belakang kebudayaan sosial dan tradisi setiap manusia diwilayahnya berbeda-beda. Hal ini tidak bisa dipandang sebagai suatu hal yang negatif, melainkan harus dipandang sebagai kekayaan umat manusia. Karena manusia berasal dari keanekaragaman warna kulit seperti kulit putih,hitam, kuning dan lainnya. Keanekaragam kebangsaan dan suku bangsa atau etnisitas. Kenekaragaman agama juga merupakan sesuatu hal yang mendapat tempat dalam sifat non-diskriminasi ini. Pembatasan sesorang dalam beragama merupakan sebuah pelanggaran HAM.

Prinsip ketiga ialah imparsialitas. Maksud dari prinsip ini penyelesaian sengketa tidak memihak pada suatu pihak atau golongan tertentu dalam masyarakat. Umat manusia mempunyai beragam latar belakang sosial aupun latar belakang kultur yang berbeda antara satu dengan yang lain hal ini meupakan sebuah keniscayaan. Prinsip imparsial ini diimaksudkan agar hukum tidak memihak pada suatu golongan. Prinsip ini juga dimaksudkan agar pengadilan sebuah kasus diselesaikan secara adil atau tidak meihak pada salah satu pihak. Pemihakan hanyalah pada norma-norma ham itu sendiri.

Terdapat dua garis besar pembagian hak asasi manusia yaitu Hak Negatif dan Hak Positif. Pembagian hak-hak ini berhubungan dengan dengan ukuran keterlibatan negara dalam pemenuhan hak asasi manusia. Pembagian ini tidak berdasarkan baik atau buruk dalam hak yang terkandung di dalamnya.

Mengenai Hak Negatif adalah hak meminimalkan peran campur tangan negara, maka semakin terpenuhi pula hak-hak sipil dan politik. Sebaliknya, bila negara terlalu banyak melakukan campur tangan, maka semakin terhambat pula pelaksanaan hak-hak sipil politik warganya. Peminimalisiran peran negara dalam pemenuhan hak-hak sipil dan politik karena hak-hak yang berkaitan dengan sipil dan politik adalah hak yang berkaitan dengan kebebasan. Karena sebagian besar kandungan hak-hak sipil politik adalah hak-hak atas kebebasan (rights to liberty).

Hak yang terkandung dalam hak sipil dan politik ada dua puluh dua hak. Pertama hak atas kehidupan, karena hidup seseorang harus dilindungi. Kedua hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan secara keji. Karena setiap orang berhak untuk memperoleh perlakuan secara manusiawi dan tidak merendahkan martabat. Ketiga, hak untuk tidak dperbudak dan dipekerjakan secara paksa. Keempat, hak atas kebebasan dan keselamatan pribadi. Kelima, hak setiap orang yang ditahan untuk diperlakukan secara manusiawi. Keenam, hak setiap orang untuk tidak dipenjara akibat tidak mampu memenuhi kewajiban kontrak. Ketidakmampuan sesorang dalam memenuhi suatu perjanjian kontrak, tidak boleh dipenjara. Hanya boleh melalui hukum perdata hanya melalui penyitaan. Ketujuh, hak atas kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal. Kedelapan hak setiap warga asing. Kesembilan, hak atas pengadilan yang berwenang, independen dan tidak memihak. Kesepuluh, hak atas perlindungan dari kesewenangan hukum pidana. Kesebelas, hak atas perlakuan yang sama didepan hukum. Keduabelas, hak atas urusan pribadi. Ketigabelas, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Keempatbelas, hak berpendapat dan berekspresi. Kelimabelas, hak atas kebeasan berkumpul. Keenambelas, hak atas kebebasan berserikat. Ketujuh belas, hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Kedelapanbelas, hak anak atas perlindungan bagi perkembangannya. Kesembilanbelas, hak untuk berpartisipasi dalam politik. Keduapuluh, hak atas kedudukan dan perlindungan yang sama didepan hukum. Keduapuluhsatu, hak bagi golongan minoritas. Keduapuluhdua, larangan propaganda perang dan diskriminasi.

Selain hak hak sipil dan politik diatas hak asasi manusia juga mencakup hak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Hak ini termasuk dalam pembagan hak positif yang mengusahakan peran negara secara maksimal dalam pemenuhannya. Adanya hak ini dalam HAM universal adalah buah dari perdebatan blok sosialis eropa timur dengan blok liberal. Karena blok sosialis lebih berpegangan pada ekonomi sebagai dasar masyarakat. Kebijakan negara sosialis lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seperti pendidikan gratis. Sedangkan masyarakat blok liberal lebih menekankan manusia sebagai individu yang bebas. Namun, akhirnya usulan dari blok sosialis diterima. Sehingga HAM universal menganjurkan melindungi dan memnuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya setiap warganya.

Pengakuan dan perlindungan universal atau jaminan normatif atas terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tercantum dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (international covenant on economic, social and culture rights). Ada sepuluh hak yang diakui dalam kovenan tersebut. Hak-hak tersebut dapat diuraikan sebaagai berikut.

Pertama, hak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya. Kedua, hak atas pekerjaan. Ketiga, hak atas upah yang layak, kondisi kerja yang aman dan sehat, peluang karir dan liburan. Keempat, hak berserikat dan mogok kerja bagi buruh. Kelima, hak atas jaminan sosial. Keenam, hak atas perlindungan keluarga termasuk ibu dan anak. Ketujuh, hak atas standar hidup yang layak, yakni sandang, pangan dan perumahan. Kedelapan, hak atas kesehatandan lingkungan yang sehat. Kesembilan, hak atas pendidikan. Kesepuluh, hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan.

Itulah sekilas gambaran singkat mengenai HAM internasional. Dari mulai sejarah awal Magna Charta sampai ke isi dari HAM internasional yang dibagi atas dua pokok garis besar yaitu hak positif dan hak negatif. Kedua hak itu didasarkan atas partisipasi negara dalam pemenuhannya.

2.3 Adakah HAM dalam Islam?

Pertanyaan adakah ham dalam Islam harus dirunut secara sejarah dialektika HAM dalam Islam. Menurut Anas Urbaningrum hak asasi manusia atau lebih dikenal manusia modern sebagai HAM, telah lebih dahulu diwacanakan oleh Islam sejak empat belas abad silam. Hal ini memberi kepastian bahwa pandangan Islam yang khas tentang HAM sebenarnya telah hadir sebelum deklarasi universal HAM PBB pada 18 Shafar 1369 Hijriyah atau bertepatan dengan 10 Desember 1948 Masehi (Anas, 2004;91). Secara internasional umat Islam yang terlembagakan dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 5 Agustus 1990 mengeluarkan deklarasi tentang HAM dari perspektif Islam. Deklarasi yang juga dikenal sebagai “Deklarasi Kairo” mengandung prinsip dan ketentuan tentang HAM berdasarkan syari’ah (Azra).

HAM dalam Islam telah dibicarakan sejak empat belas tahun yang lalu (Anas Urbaningrum, 2004;91). Ini dibuktikan oleh adanya Piagam Madinah (mitsaq Al-Madinah) yang terjadi pada saat Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Dalam Dokumen Madinah atau Piagam Madinah itu berisi antara lain pengakuan dan penegasan bahwa semua kelompok di kota Nabi itu, baik umat yahudi, umat nasrani maupun umat Islam sendiri, adalah merupakan satu bangsa (Idris, 2004;102). Dari pengakuan terhadap semua pihak untuk bekerja sama sebagai satu bangsa, didalam piagam itu terdapat pengakuan mengenai HAM bagi masing-masing pihak yang bersepakat dalam piagam itu. Secara langsung dapat kita lihat bahwa dalam piagam madinah itu HAM sudah mendapatkan pengkuan oleh Islam

Memang, terdapat prinsip-prinsip HAM yang universal; sama dengan adanya perspektif Islam universal tentang HAM (huqul al-insan), yang dalam banyak hal kompatibel dengan Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Tetapi juga harus diakui, terdapat upaya-upaya di kalangan sarjana Muslim dan negara Islam di Timur Tengah untuk lebih mengkontekstualisasikan DUHAM dengan interpretasi tertentu dalam Islam dan bahkan dengan lingkungan sosial dan budaya masyarakat-masyarakat Muslim tertentu pula.

Islam sebagai agama universal membuka wacana signifikan bagi HAM. tema-tema HAM dalam Islam, sesungguhnya merupakan tema yang senantiasa muncul, terutama jika dikaitkan dengan sejarah panjang penegakan agama Islam. Menurut Syekh Syaukat Hussain yang diambil dari bukunya Anas Urbaningrum, HAM dikategotrikan dalam dua klasifikasi. Pertama, HAM yang didasarkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia. Dan kedua, HAM yang diserahkan kepada seseorang atau kelompok tertentu yang berbeda. Contohnya seperti hak-hak khusus bagi non-muslim, kaum wanita, buruh, anak-anak dan sebagainya, merupakan kategori yang kedua ini (Anas, 2004;92).

Berdasarkan temuan diatas akan kita coba mencari kesamaan atau kompatibilitas antara HAM yang terkandung dalam Islam. Akan kita coba membagi hak asasi manusia secara klasifikasi hak negatif dan hak positif. Dalam hal ini hak negatif yang dimaksud adalah hak yang memberian kebebasan kepada setiap individu dalam pemenuhannya.

Yang pertama adalah hak negatif yaitu memberikan kebebasan kepada menusia dalam pemenuhannya. Bebrapa yang dapat kita ambil sebagai contoh yaitu:

Hak atas hidup, dan menghargai hidup manusia. Islam menegaskan bahwa pembunuhan terhadap seorang manusia ibarat membunuh seluruh umat manusia. Hak ini terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 63 yang berbunyi :

Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memlihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keternagan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantar amereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (QS 5;63)

Hak untuk mendapat perlindungan dari hukuman yang sewenarg wenang. yaitu dalam surat Al An’am : 164 dan surat Fathir 18 yang masing masing berbunyi :

Katakanlah: “Apakah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah sesorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”. (QS 6;164)

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika sesorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah kembali(mu). (QS 35;18)

Hak atas keamanan dan kemerdekaan pribadi terdapat dalam surat An Nisa ayat 58 dan surat Al-Hujurat : 6 yang berbunyi seperti ini:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS 4;58)

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaanya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS 49;6)

Hak atas kebebasan beragama memilih keyakinan berdasar hati nurani. Yang bisa kita lihat secara tersirat dalam surat Al Baqarah ayat 256 dan surat Al Ankabut ayat 46 yang berbunyi:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada yang thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS 2;256)

Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zhalim di antara mereka, dan katakanlah: “kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri”. (QS 29;46)

Hak atas persamaan hak didepan hukum secara tersirat terdapat dalam surat An-Nisa ayat 1 dan 135 dan Al Hujurat ayat13:

Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciotakan dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS 4;1)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS 4;135)

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjdaikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS 49;13)

Dalam hal kebebasan berserikat Islam juga memberikan dalam surat Ali Imran ayat 104-105 yang berbunyi:

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang yang beruntung. (QS 3;104)

Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. (QS 3;105)

Dalam memberikan suatu protes terhadap pemerintahan yang zhalim dan bersifat tiran. Islam memberikan hak untuk memprotes pemerintahan yang zhalim, secara tersirat dapat diambil dari surat An-Nisa ayat 148, surat Al Maidah 78-79, surat Al A’raf ayat 165, Surat Ali Imran ayat 110 yang masing masing berbunyi:

Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS 4;148)

Telah dila’nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan ‘Isa Putera Maryam. Yang demikian itu. Disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. (QS 5;78)

Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan yang munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. (QS 5;79)

Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. (QS 7;165)

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab Beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; diantara mereka yang ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS 3;110)

Dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti bentuk hak positif dalam hak ekonomi sosial dan Islam pun mengandung secara tersirat mengenai hak ini.

Hak mendapatkan kebutuhan dasar hidup manusia secara tersirat terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 29, surat Ad-Dzariyat ayat 19, surat Al Jumu’ah ayat 10, yang berbunyi:

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada dimuka bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS 2;29)

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS 51;19)

Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS 62;10)

Dalam hak mendapatkan pendidikan Islam juga memiliki pengaturan secara tersirat dalam surat Yunus ayat 101, surat Al-Alaq ayat 1-5, surat Al Mujadilah ayat 11 dan surat Az-Zumar ayat 9 yang masing-masing berbunyi berbunyi:

Katakanlah: “Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfa’at tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman”. (QS 10;101)

Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan:berdirilah kamu, maka berdirilah kamu, niscaya Allah akan meninggikan orang orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS 58;11)

(apakah kamu hai orang yang musyrik) ataukah orang-orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhrat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: “adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”. Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.


Bab III

Penutup

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan diatas dan pembahasan diatas dapat ditarik keimpulan berdasarkan beberapa analisis. Dari analisis diatas antara HAM yang berkembang di dunia internasional tidak bertentangan antara satu sama lain. Bahkan organisasi Islam internasional yang terlembagakan dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 5 Agustus 1990 mengeluarkan deklarasi HAM.

Kemudian Islam mematahkan bahwa dalam Islam telah dibicarakan sejak empat belas tahun yang lalu (Anas Urbaningrum, 2004;91). Fakta ini mematahkan bahwa Islam tidak memiliki konsep tentang pengakuan HAM. Ini dibuktikan oleh adanya piagam madinah (mitsaq Al-Madinah) yang terjadi pada saat Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Dalam dokumen madinah atau piagam madinah itu berisi antara lain pengakuan dan penegasan bahwa semua kelompok di kota Nabi itu, baik umat yahudi, umat nasrani maupun umat Islam sendiri, adalah merupakan satu bangsa (Idris, 2004;102). Dalam dokumen itu dapat disimpulkan bahwa HAM sudah pernah ditegakkan oleh Islam

Berdasar analisis diatas Islam mengandung pengaturan mengenai HAM secara tersirat. Dapat kita bagi menjadi sembilan bagian hak asasi manusia dalam islam yang pengaturannya secara tersirat.

Hak atas hidup, dan menghargai hidup manusia. surah Al-Maidah ayat 63. Hak untuk mendapat pelindungan dari hukuman yang sewenag wenang yaitu dalam surat Al An’am : 164 dan surat Fathir 18. Hak atas keamanan dan kemerdekaan pribadi terdapat dalam surat An Nisa ayat 58 dan surat Al-Hujurat ayat 6. Hak atas kebebasan beragama memilih keyakinan berdasar hati nurani secara tersirat dalam surat Al Baqarah ayat 256 dan surat Al Ankabut ayat 46. Hak atas persamaan hak didepan hukum secara tersirat terdapat dalam surat An-Nisa ayat 1 dan 135 dan Al Hujurat ayat13. Dalam hal kebebasan berserikat Islam juga memberikan dalam surat Ali Imran ayat 104-105. Dalam memberikan suatu protes terhadap pemerintahan yang zhalim dan bersifat tirani secara tersirat dapat dilihat pada surat an-nisa ayat 148, surat al maidah 78-79, surat Al A’raf ayat 165, surat Ali Imran ayat 110.

Dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti bentuk hak positif dalam hak ekonomi sosial dan budaya Islam pun mengandung secara tersirat mengenai hak ini. Hak mendapatkan kebutuhan dasar hidup manusia secara tersirat terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 29, surat Ad-Dzariyat ayat 19, surat Al Jumu’ah ayat 10. Dalam hak mendapatkan pendidikan Islam juga memiliki pengaturan secara tersirat dalam surat Yunus ayat 101, surat Al-Alaq ayat 1-5, surat Al Mujadilah ayat 11 dan surat Az-Zumar ayat 9.


Daftar Pustaka

Al-Qur’an

Thaha, Idris, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais, Jakarta: Penerbit Teraju, 2004

Radjab, Suryadi, Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia, Jakarta: PBHI, 2002

Idrus, Junaidi, Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid Membangun Visi dan Misi Baru Islam Indonesia, Jogjakarta: LOGUNG PUSTAKA, 2004

Pramudya, Willy, Cak Munir, Engkau Tak Pernah Pergi, Jakarta: GagasMedia 2004

Nainggolan, Zainuddin S., Inilah Islam, Jakarta: DEA, 2000

Urbaningrum, Anas, Islamo-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid, Jakarta: Penerbit Republika, 2004

About these ads

Tentang hmibecak

Kami adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal kampus Fakultas Hukum yang bergerak di lingkup kampus UNS Surakarta. Kami selaku OKP yang bergerak di dalam kampus selalu berusaha untuk mengusung berbagai isu kampus FH UNS pada khususnya dan UNS itu sendiri pada umumnya. kami juga selalu berusaha untuk bekerjasama dengan element eksternal lainnya dengan tujuan selain untuk mendukung usaha kami juga untuk membina tali silaturahmi kami dengan rekan seperjuangan dan sejalan dengan tujuan kami. personel kami terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dari segala angkatan, baik yang sekarang duduk di kursi kepengurusan atau berstatuskan anggota.dan rencana kami dalam waktu dekat ini akan berusaha untuk meningkatkan kader HMI kami, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Amienn.. YAKIN USAHA SAMPAI

Posted on Februari 14, 2007, in Makalah. Bookmark the permalink. 64 Komentar.

  1. menarik pilihan judul makalah sayang tampilan yg ada di layarku tidak utuh jd sulit utk membaca secara lengkap. (dulu saya berencana menulis skripsi tentang HAM dalam Islam tetapi batal dan mau diteruskan Muhari tp sepertinya batal jg)
    akan lebih menarik kalo ada perbandingan antara magna charta, DUHAM PBB dengan HAM OKI dimana letak perbedaannya
    selain itu, pisau bedah yg digunakan masih kurang tajam apakah DUHAM membedah Quran atau sebaliknya atau membidik HAM dalam praktek masyarakat muslim
    tapi saya menduga bahwa penulis belum baca kedua dokumen itu secara berdampingan karena ditulis utk syarat training
    agak aneh kalo tulisan untuk training formal tidak merujuk pada NDP sbg ajaran produk ulama intern HMI dan jg Hadis sbg ajaran dasar islam (spt disinggung dlm pengantar) ini terlihat dari daftar pustakanya
    selamat ber LK II, jgn keluyuran utk hal-hal yg kurang perlu selagi materi/training berlangsung !

  2. kalau hukuman mati itu termasuk melanggar HAM tidak?

  3. sebagian memandang bahwa hukuman mati melanggar HAM yaitu hak hidup manusia yg dalam DUHAM dan Konstitusi “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”
    bagaimana menurut anda?

  4. kalau kita lihatnya dari sudut pandang HAM memang hukuman mati itu bertentangan dengan HAM. beda lagi kalau dilihat dari sudut pandang Agama Islam, bahwa ada hukum Qishash. bunuh di balas bunuh juga. mau milih yang mana yach?

  5. Jakarta, 5/3/2007
    dalam diskusi informal di KRHN, MM Billah menjelaskan tentang pengarus utamaan perlindungan terhadap hak hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada Manusia. hak ini merupakan hak yang tidak dapat diperbaharui apabila dilanggar.
    anggota Komnas HAM yg pernah aktif di PII ini menjelaskan bahwa Qur’an memberi ruang adanya hukuman mati terhadap pelaku kejahatan pembunuhan yg dilakukan tanpa hak. tetapi pada akhir ayat tersebut di buka ruang yang lain “apabila engkau memaafkan, maka akan lebih baik”
    saya sepakat bahwa hak hidup merupakan anugerah Tuhan yang tidak tergantikan dan tidak boleh dicabut tetapi pertanyaan saya : “bagaimana dengan orang yg merampas hak hidup orang lain tanpa hak (wewenang) menurut hukum?”
    BARANGKALI ADA YG BISA MEMBANTU SAYA MENCARI JAWAB
    terima kasih qoblahu

  6. @mas yuli
    aku bingung ma pertanyaanmu. mksd dari pertanyaan mas yuli itu bagaimana dengan orang yang merampas hak hidup orang lain dengan wewenang menurut hukum atau tanpa wewenang menurut hukum?

  7. @ tuk ressay dan semua yg tertarik dan – syukur bisa terlibat

    mencabut nyawa orang lain maupun nyawa sendiri pada intinya dilarang. sebagai pengecualian, hukum memberi wewenang mencabut nyawa dalam kondisi tertentu seperti : dalam peperangan, pembelaan diri, dan eksekutor lembaga negara.
    dalam praktek hidup bermasyarakat, kadangkala konflik diselesaikan dengan jatuhnya korban kematian. menurutku ini merupakan contoh tindakan perampasan hak hidup orang lain di luar kewenangan.
    bagaimana tindakan kita terhadap orang semacam ini? layakkah dihukum mati (teori pembalasan) atau cukup dg pidana lainnya (memberi kesempatan kepada pelaku utk memperbaiki diri)

    * terkait dg pernyataan dan pertanyaan ressay :
    “kalau kita lihatnya dari sudut pandang HAM memang hukuman mati itu bertentangan dengan HAM. beda lagi kalau dilihat dari sudut pandang Agama Islam, bahwa ada hukum Qishash. bunuh di balas bunuh juga. mau milih yang mana yach”
    mestinya Marthin bisa kasih jawaban : apakah ini berarti nilai universal HAM bertentangan dengan ajaran Islam?

    ** mari kita diskusikan meski tanpa harus bikin tor dan surat undangan

    trims atas masukan dari temen yg masih seger”

  8. @Mas Yuli
    Makasih juga mas Yuli dah mau bergabung di sini untuk ikut berdiskusi, memberikan ilmu-ilmunya kepada kami semua. Beberapa mahasiswa memang saat ini masih gaptek mas. Mungkin ke warnet sebulan sekali. mereka belum terlalu memanfaatkan dunia maya ini untuk lebih mengembangkan dirinya.

    Mengenai nilai-nilai Universal HAM bertentangan dengan ajaran Islam, ada sebagian aktivis kampus yang mengatakan bahwa HAM itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. itu adalah salah satu ajaran yang muncul dari paham sekularisme, dll.

    Tetapi menurutku tidak bertentangan. Di dalam Islam dijunjung tinggi Hak untuk hidup, Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, dll. Bahkan menurut saya, Poligami yang dihalalkan oleh Islam pun sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

    Untuk kasus yang mas yuli lontarkan di sini menurutku masih glambyar. jadi konteksnya itu yang membunuh itu kelompok yang membela diri ataukah kelompok yang memulai peperangan terlebih dahulu?

  9. konteks diskusi kita adalah sanksi pidana berkaitan dengan lontaran “kalau hukuman mati itu termasuk melanggar HAM tidak?” terhadap tulisan/makalah ini
    karenanya tidak “terlalu” penting mempertanyakan dalam rangka apa pelaku merampas nyawa orang lain
    - kalau sepakat bahwa HAM tidak bertentangan dengan Islam,
    - hukuman mati bertentangan dengan HAM
    bagaimana menerapkan hukum qishas (pidana mati) dalam kehidupan bernegara di Indonesia?

  10. Saya setuju kalo Hukum mati itu tidak bertentangan dengan HAM, sebab seseorang dijatuhi hukuman mati pun pasti ada sebabnya.. apabila dia dijatuhi hukuman mati karena telah melakukan pembunuhan.. maka itu wajar diterima.. bukankah kita harus melaksanakan Kewajiban terlebih dahulu sebelum menerima Hak?? Hak asasi tidak berdiri sendiri menurut saya.. ada juga kewajiban asasi yang sebenarnya mencakup ini.. (kok saya baru tahu ada kajian via online gini ya??)

  11. kalau aku juga sepakat bahwa Qishash itu perlu kita terapkan di sistem hukum Indonesia. Sama seperti perkara perdata bahwa berhutang 100juta maka harus dibayar juga 100juga atau dengan barang yang senilai dengan nominal itu.

    hehehe…gak logis yach alasanku?

  12. pertama, selamat bergabung kepada satrio moga makin memeriahkan suasana
    kedua, jangan menghakimi mahasiswa atau siapapun yg blm mau bergabung dalam obrolan ini sebagai orang yg gaptek. bisa jadi ada kendala finansial, kesempatan, maupun jaringan. bisa jadi thema kita kurang menarik dan diangap tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan “inama anta mudzakkir” tidak lebih dan “la ikroha fi din”
    ketiga, mari lanjutkan perbincangan
    apakah ini dapat saya simpulkan sementara bahwa kita sepakat dengan penerapan hukuman mati (sanksi pidana mati masih dibutuhkan)di Indonesia?
    argumentasi yg muncul masih pada masalah teologis (qishas) dan psikologis (karena mereka jahat)
    sebelum kita sampai pada kesimpulan akhir (entah kapan), ada baiknya kita bincangkan pada hal yg lebih mendasar mengenai sanksi pidana. aku mengusulkan supaya kita melanjutkan dg melihat lebih dulu mengenai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.
    apa sich tujuannya?
    keempat, terima kasih anda sudah membaca

  13. pernah dengan Deklarasi Universal Islam tentang HAM, sejauh mana deklarasi ini mempunyai kekeuatan mengikat secara hukum?

  14. silahkan anggara baca makalah HAM dlm Islam di atas, dan meminta marthin utk menjawab isi/substansi tentang deklarasi dimaksud apakah materinya sama atau berbeda dengan DU HAM (jgn dipaksa kl tidak berminat diskusi : lasta alaihim bi musoitir)
    mengenai kekuatan mengikat, setahuku deklarasi/kovenan/traktat internasional mengikat secara moral kepada negara pihak (peserta yg terlibat dalam pembuatan perjanjian maupun yg dg sukarela menyetujui perjanjian)
    hirarki perUU dapat dilihat pada UU 10/2004

  15. AI Index: ACT 50/01/00
    Date: April 2000
    Distr: SC/DP/PO
    THE DEATH PENALTY

    Questions and Answers

    Why does Amnesty International oppose the death penalty?

    Amnesty International opposes the death penalty in all cases without exception. The death penalty is the ultimate denial of human rights. It is the premeditated and cold-blooded killing of a human being by the state in the name of justice. It violates the right to life as proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights. It is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment.

    There can never be any justification for torture or for cruel treatment. Like torture, an execution constitutes an extreme physical and mental assault on an individual. Consider the disgust most people feel when they hear accounts of individuals receiving 100 volts of electrictricity to sensitive parts of the body as a method of torture. Surely we should feel even more disgusted by the use of 2000 volts applied to a person’s body with the intent to deliberately kill? The physical pain caused by the action of killing a human being cannot be quantified, nor can the psychological suffering caused by foreknowledge of death at the hands of the state.

    The death penalty is discriminatory and is often used disproportionately against the poor, minorities and members of racial, ethnic and religious communities. It is imposed and carried out arbitrarily.

    The death penalty legitimizes an irreversible act of violence by the state and will inevitably claim innocent victims. As long as human justice remains fallible, the risk of executing the innocent can never be eliminated. Amnesty International continues to demand unconditionally the worldwide abolition of the death penalty.

    In opposing the death penalty, isn’t Amnesty International showing disrespect for victims of violent crime and their relatives?

    In opposing the death penalty, Amnesty International in no way seeks to minimize or condone the crimes for which those sentenced to death were convicted. As an organization deeply concerned with the victims of human rights abuses, Amnesty International does not seek to belittle the suffering of the families of murder victims, for whom it has the greatest sympathy. However, the finality and cruelty inherent in the death penalty render it incompatible with norms of modern-day civilized behaviour and an inappropriate and unacceptable response to violent crime.

    Is the death penalty used by governments to suppress dissenting voices?

    The death penalty has been and continues to be used as a tool of political repression, as a means to silence forever political opponents or to eliminate politically “troublesome” individuals. In most such cases the victims are sentenced to death after unfair trials.

    It is the irrevocable nature of the death penalty that makes it so tempting as a tool of repression. Thousands have been put to death under one government only to be recognized as innocent victims when a new government comes to power. As long as the death penalty is accepted as a legitimate form of punishment, the possibility of political misuse will remain. Only abolition can ensure that such political abuse of the death penalty will never occur.

    What does international law say about the use of the death penalty?

    The Universal Declaration of Human Rights — adopted by the United Nations General Assembly in December 1948 in response to the staggering extent of state brutality and terror witnessed during World War II — recognizes each person’s right to life and categorically states that “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”. In Amnesty International’s view, the death penalty violates these rights.

    Further support is also evident by the adoption of international and regional treaties providing for the abolition of the death penalty:
    • The Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, adopted by the UN General Assembly in 1989, provides for the total abolition of the death penalty but allows states parties to retain the death penalty in time of war if they make a reservation to that effect at the time of ratifying or acceding to the Protocol.
    • Protocol No. 6 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ["European Convention on Human Rights"] concerning the abolition of the death penalty, adopted by the Council of Europe in 1982, provides for the abolition of the death penalty in peacetime; states parties may retain the death penalty for crimes “in time of war or of imminent threat of war”.
    • The Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty, adopted by the General Assembly of the Organization of American States in 1990, provides for the total abolition of the death penalty but allows states parties to retain the death penalty in wartime if they make a reservation to that effect at the time of ratifying or acceding to the Protocol.
    Furthermore, under the Statue of the International Criminal Court adopted in 1998, the death penalty is excluded from the punishments which this court will be authorized to impose, even though it has jurisdiction over extremely grave crimes such as crimes against humanity, including genocide, and violations of the laws of armed conflict. Similarly, in establishing the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for Rwanda in 1993 and 1994 respectively, the UN Security Council excluded the death penalty for these crimes.

    An up-to-date list of states that have ratified the above treaties on the death penalty is available on the death penalty page of the AI website http://www.amnesty.org.

    But surely there are times when the state has no choice but to take someone’s life?

    Self-defence may be used to justify in some cases the taking of life by state officials, for example when a country is locked in warfare (international or civil) or when law enforcement officials must act immediately to save their own lives or those of others. Even in such situations the use of lethal force is surrounded by internationally accepted legal safeguards to inhibit abuse. This use of force is aimed at countering the immediate damage resulting from force used by others.

    However the death penalty is not an act of self-defence against an immediate threat to life. It is the premeditated killing of a prisoner who could be dealt with equally well by less harsh means.

    What do you say to the argument that the death penalty is an important tool for a state to fight crime?

    Too many governments believe that they can solve urgent social or political problems by executing a few or even hundreds of their prisoners. Too many citizens in too many countries are still unaware that the death penalty offers society not further protection but further brutalization.

    Scientific studies have consistently failed to find convincing evidence that the death penalty deters crime more effectively than other punishments. The most recent survey of research findings on the relation between the death penalty and homicide rates, conducted for the United Nations in 1988 and updated in 1996 , concluded: “…research has failed to provide scientific proof that executions have a greater deterrent effect than life imprisonment. Such proof is unlikely to be forthcoming. The evidence as a whole still gives no positive support to the deterrent hypothesis”.

    It is incorrect to assume that people who commit such serious crimes as murder do so after rationally calculating the consequences. Often murders are committed in moments when emotion overcomes reason or under the influence of drugs or alcohol. Some people who commit violent crime are highly unstable or mentally ill — the execution of Larry Robison, diagnosed as suffering from paranoid schizophrenia, in the USA on 21 January 2000 is just one such example. In none of these cases can the fear of the death penalty be expected to deter. Moreover, those who do commit premeditated serious crimes may decide to proceed despite the risks in the belief that they will not be caught. The key to deterrence in such cases is to increase the likelihood of detection, arrest and conviction.

    The fact that no clear evidence exists to show that the death penalty has a unique deterrent effect points to the futility and danger of relying on the deterrence hypothesis as a basis for public policy on the death penalty. The death penalty is a harsh punishment, but it is not harsh on crime.

    Isn’t it necessary to execute certain prisoners in order to prevent them from repeating their crimes?

    Unlike imprisonment, the death penalty entails the risk of judicial errors which can never be corrected. There will always be a risk that some prisoners who were innocent will be executed. The death penalty will not prevent them from repeating a crime which they did not commit in the first place.

    It is also impossible to determine whether those executed would actually have repeated the crimes of which they were convicted. Execution entails taking the lives of prisoners to prevent hypothetical future crimes many of which would never have been committed anyway. It negates the the principle of rehabilitation of offenders.

    There are those who argue that imprisonment alone has not prevented individuals who have been imprisoned from offending again once set free. The answer is to review the parole procedures in place with a view to preventing relapses into crime. The answer is certainly not to increase the number of executions.

    Surely a person who commits an horrendous crime or who kills another individual deserves to die?

    An execution cannot be used to condemn killing. Such an act by the state is the mirror image of the criminal’s willingness to use physical violence against a victim. Additionally, all criminal justice systems are vulnerable to discrimination and error. No system is or could conceivably be capable of deciding fairly, consistently and infallibly who should live and who should die. Expediency, discretionary decisions and prevailing public opinion may influence the proceedings from the initial arrest to the last-minute decision on clemency.

    Central to human rights is that they are inalienable — they are accorded equally to every individual regardless of their status, ethnicity, religion or origin. They may not be taken away from anyone regardless of the crimes a person has committed. Human rights apply to the worst of us as well as to the best of us, which is why they are there to protect all of us. They save us from ourselves.

    In addition experience demonstrates that whenever the death penalty is used some people will be killed while others who have committed similar or even worse crimes may be spared. The prisoners executed are not necessarily only those who committed the worst crimes, but also those who were too poor to hire skilled lawyers to defend them or those who faced harsher prosecutors or judges.

    Isn’t the death penalty needed to stop acts of terrorism and political violence?

    Officials responsible for fighting terrorism and political crimes have repeatedly pointed out that executions are as likely to increase such acts as they are to stop them. Executions can create martyrs whose memory becomes a rallying point for their organizations. For men and women prepared to sacrifice their lives for their beliefs — for example suicide bombers — the prospect of execution is unlikely to deter and may even act as an incentive.

    State use of the death penalty has also been used by armed opposition groups as a justification for reprisals, thereby continuing the cycle of violence.

    Isn’t it more cruel to lock up a prisoner for long periods or for life rather than to execute the individual?

    As long as a prisoner remains alive he or she can hope for rehabilitation or for exoneration in the case of a prisoner who is subsequently found to be innocent. Execution removes the possibility of compensation for judicial error or rehabilitation of the offender.

    The death penalty is a unique form of punishment entailing conditions not present in imprisonment: the cruelty of the execution itself, and the cruelty of being forced to wait on death row — often for many years — contemplating one’s intended execution.

    What do you say to those countries which claim that calling for a worldwide moratorium on capital punishment is in effect another attempt by the West to “impose their cultural values on us”?

    Amnesty International welcomes the multiplicity of discourses on human rights grounded in different cultures and religions and believes that different visions contribute to our understanding of human rights. At the same time, the organization believes that human rights are universal, indivisible and interdependent. Although they may have been often developed in a Western context, they are not Western in content but derive from many different traditions and are acknowledged by all the members of the United Nations as the standards by which they have agreed to abide.

    By opposing the death penalty is Amnesty International implicitly criticizing the major world religions which sanction its use?

    Major world religions emphasise mercy, compassion and forgiveness in their teachings. Amnesty International’s call for the cessation of all execution is consistent with these teachings.

    All major religious demoninations are to be found in states which continue to use the death penalty in different regions of the world. Likewise states that have abolished the death penalty either in law or in practice are also found throughout the world, cross-cutting religious lines. The death penalty is not exclusive to any particular religion; thus it is would be wrong to interpret Amnesty International’s campaign for the abolition of the death penalty as an attack on any particular religion. Amnesty International is an ethnically and culturally diverse, non-political organization which bases its work on international human rights. Its worldwide membership is drawn from across the globe and from a plethora of religions.

    How can states abolish the death penalty when the majority of public opinion is in favour of it?

    The reasons for a seemingly strong public support for the death penalty can be complex and lacking in factual foundation. If the public were fully informed of the reality of the death penalty and how it is applied, many people might be more willing to accept abolition.

    Opinion polls which often seem to indicate overwhelming support for the death penalty tend to simplify the complexities of public opinion and the extent to which it is based on an accurate understanding of the crime situation in the country, its causes and the means available for combating it.

    An informed public opinion is shaped by education and moral leadership. Governments should lead public opinion in matters of human rights and criminal policy. The decision to abolish the death penalty has to be taken by the government and legislators. The decision can be taken even though the majority of the public favour the death penalty which indeed has historically almost always been the case. Yet when the death penalty is abolished there is usually no great public outcry and it almost always remains abolished.

    A government would not be justified in torturing a notorious prisoner or persecuting an unpopular ethnic minority simply because the majority of the public demanded it. Slavery was once legal and widely accepted. Its abolition came about through years of efforts by those who opposed it on moral grounds.

    What signs are there that the battle to abolish the death penalty is being won?

    At the turn of the last century only three countries had permanently abolished the death penalty for all crimes. Today, at the beginning of the 21st century, over half the countries in the world have abolished the death penalty in law or practice. Indeed, over the past decade more than three countries a year on average have abolished the death penalty in law or having abolished it for ordinary crimes have gone on to abolish it for all crimes. Moreover, once abolished, the death penalty is seldom reintroduced.

    This trend reflects the growing awareness that there are alternative punishments to the death penalty that are effective and which do not involve the premeditated and cold-blooded killing of a human being by the state in the name of justice.

    Several petitions are currently being circulated calling for a worldwide moratorium on executions. Amnesty International is participating in the petition drive launched by the Community of Sant’Egidio, a small community in Rome that works to alleviate poverty in 20 countries. This petition, which has already been signed by over two million people, will be presented to the United Nations later in the year.

    A striking example of the growing public support against the death penalty is the illumination of the Colosseum in Rome for two consecutive nights whenever a death sentence is suspended or commuted anywhere in the world. It will also be illuminated whenever a country establishes a moratorium on executions or abolishes the death penalty during 2000.

    An up-to-date list of abolitionist and retentionist countries is available on the death penalty page of the AI website http://www.amnesty.org.

    Is lethal injection the most painless and humane way to kill an individual?

    Problems have arisen in the use of lethal injection. In the first lethal injection execution in Guatemala on 10 February 1998, those charged with carrying out the lethal injection against Manuel Martínez Coronado were apparently so nervous (reportedly due in part to the distressing sounds of the prisoner’s wife and children weeping) that it took them a long time to attach the line that was to deliver the poison. Then a power cut during the execution stopped the flow of poison and it took the prisoner 18 minutes to die. The entire ordeal was broadcast live on state television. In the USA, a number of lethal injection executions have been botched, with problems arising when the prisoner’s veins are in poor condition due to intravenous drug use.

    Lethal injection avoids many of the unpleasant effects of other forms of execution: bodily mutilation and bleeding due to decapitation, smell of burning flesh in electrocution, disturbing sights and/or sounds in lethal gassing and hanging, the problem of involuntary defecation and urination. For this reason it may be less unpleasant for those involved in carrying out the execution. However, lethal injection increases the risk that medical personnel will be involved in killing for the state, in breach of long-standing principles of medical ethics.

    Any form of execution is inhumane. All known methods can be painful and have their own unpleasant characteristics. Moreover, it must be remembered the death penalty is not only about the minutes during which the prisoner is brought from the cell and killed; a prisoner lives with the penalty of death hanging over their head from the moment he or she is sentenced to the moment of unconsciousness and death.

    The search for a “humane” way of killing people should be seen for what it is — a search to make executions more palatable to those carrying out the killing, to the governments which wish to appear humane, and to the public in whose name the killing is to be carried out.

    An extensive range of our materials on this and other subjects is available at http://www.amnesty.org.

    AI Index: ACT 50/001/2000 12 April 2000

  16. Facts and Figures on the Death Penalty
    1. Abolitionist and retentionist countries
    Over half the countries in the world have now abolished the death penalty in law or practice.
    Amnesty International’s latest information shows that:
    • 88 countries and territories have abolished the death penalty for all crimes;
    • 11 countries have abolished the death penalty for all but exceptional crimes such as wartime crimes;
    • 30 countries can be considered abolitionist in practice: they retain the death penalty in law but have not carried out any executions for the past 10 years or more and are believed to have a policy or established practice of not carrying out executions,
    making a total of 129 countries which have abolished the death penalty in law or practice.
    • 68 other countries and territories retain and use the death penalty, but the number of countries which actually execute prisoners in any one year is much smaller.

    2. Progress towards worldwide abolition
    Over 40 countries have abolished the death penalty for all crimes since 1990. They include countries in Africa (recent examples include Liberia, Côte d’Ivoire), the Americas (Canada, Paraguay, Mexico), Asia and the Pacific (Philippines, Bhutan. Samoa) and Europe and Central Asia ( Bosnia-Herzegovina, Cyprus, Moldova, Montenegro, Serbia, Turkey, Turkmenistan).

    3. Moves to reintroduce the death penalty
    Once abolished, the death penalty is seldom reintroduced. Since 1985, over 50 countries have abolished the death penalty in law or, having previously abolished it for ordinary crimes, have gone on to abolish it for all crimes. During the same period only four abolitionist countries reintroduced the death penalty. Two of them – Nepal and Philippines- have since abolished the death penalty again. There have been no executions in the other two (Gambia, Papua New Guinea).

    4. Death sentences and executions
    During 2005, at least 2,148 people were executed in 22 countries and at least 5.186 people were sentenced to death in 53 countries. These were only minimum figures; the true figures were certainly higher.

    In 2005, 94 per cent of all known executions took place in China, Iran, Saudi Arabia and the USA.

    Based on public reports available, Amnesty International estimated that at least 1,770 people were executed in China during the year, although the true figures were believed to be much higher. A Chinese legal expert was recently quoted as stating the figure for executions is approximately 8,000 based on information from local officials and judges, but official national statistics on the application of the death penalty remained classified as a state secret.

    Iran executed at least 94 people, and Saudi Arabia at least 86. There were 60 executions in the USA.

    The total figure for those currently condemned to death and awaiting execution is difficult to access, although human rights researcher Mark Warren has estimated the number at between 19,474 and 24,546. These figures are based on information from human rights groups, media reports and the limited official figures available. Again, the true total is probably higher.

    5. Methods of execution
    Executions have been carried out by the following methods since 2000:

    - Beheading (in Saudi Arabia, Iraq)
    - Electrocution (in USA)
    - Hanging (in Egypt, Iran, Japan, Jordan, Pakistan, Singapore and other countries)
    - Lethal injection (in China, Guatemala, Philippines, Thailand, USA)
    - Shooting (in Belarus, China, Somalia, Taiwan, Uzbekistan, Viet Nam and other countries)
    - Stoning (in Afghanistan, Iran)

    6. Use of the death penalty against child offenders
    International human rights treaties prohibit anyone under 18 years old at the time of the crime being sentenced to death or executed. The International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Rights of the Child, the African Charter on the Rights and Welfare of the Child and the American Convention on Human Rights all have provisions to this effect. More than 110 countries whose laws still provide for the death penalty for at least some offences have laws specifically excluding the execution of child offenders or may be presumed to exclude such executions by being parties to one or another of the above treaties. A small number of countries, however, continue to execute child offenders.

    Eight countries since 1990 are known to have executed 47 prisoners who were under 18 years old at the time of the crime – China, Congo (Democratic Republic), Iran, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia, USA and Yemen. China, Pakistan USA and Yemen have now raised the minimum age to 18 in law, The USA and Iran have each executed more child offenders than the other six countries combined and Iran has now matched the USA’s total since 1990 of 19 child executions.

    Eight child offenders were executed in Iran in 2005. A 17-year old boy was executed in May 2006.

    7. The deterrence argument
    Scientific studies have consistently failed to find convincing evidence that the death penalty deters crime more effectively than other punishments. The most recent survey of research findings on the relation between the death penalty and homicide rates, conducted for the United Nations in 1988 and updated in 2002, concluded: “. . .it is not prudent to accept the hypothesis that capital punishment deters murder to a marginally greater extent than does the threat and application of the supposedly lesser punishment of life imprisonment.”

    (Reference: Roger Hood, The Death Penalty: A World-wide Perspective, Oxford, Clarendon Press, third edition, 2002, p. 230)

    8. Effect of abolition on crime rates
    Reviewing the evidence on the relation between changes in the use of the death penalty and homicide rates, a study conducted for the United Nations in 1988 and updated in 2002 stated: “The fact that the statistics continue to point in the same direction is persuasive evidence that countries need not fear sudden and serious changes in the curve of crime if they reduce their reliance upon the death penalty”.

    Recent crime figures from abolitionist countries fail to show that abolition has harmful effects. In Canada, for example, the homicide rate per 100,000 population fell from a peak of 3.09 in 1975, the year before the abolition of the death penalty for murder, to 2.41 in 1980, and since then it has declined further. In 2003, 27 years after abolition, the homicide rate was 1.73 per 100,000 population, 44 per cent lower than in 1975 and the lowest rate in three decades.

    (Reference: Roger Hood, The Death Penalty: A World-wide Perspective, Oxford, Clarendon Press, third edition, 2002, p. 214)

    9. International agreements to abolish the death penalty
    One of the most important developments in recent years has been the adoption of international treaties whereby states commit themselves to not having the death penalty. Four such treaties now exist:
    • The Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, which has been ratified by 59 states. Seven other states have signed the Protocol, indicating their intention to become parties to it at a later date.
    • The Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty, which has been ratified by eight states and signed by one other in the Americas.
    • Protocol No. 6 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights), which has been ratified by 45 European states and signed by one other.
    • Protocol No. 13 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights), which has been ratified by 36 European states and signed by 8 others.

    Protocol No. 6 to the European Convention on Human Rights is an agreement to abolish the death penalty in peacetime. The Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Protocol to the American Convention on Human Rights provide for the total abolition of the death penalty but allow states wishing to do so to retain the death penalty in wartime as an exception. Protocol No. 13 to the European Convention on Human Rights provides for the total abolition of the death penalty in all circumstances.

    10. Execution of the innocent
    As long as the death penalty is maintained, the risk of executing the innocent can never be eliminated.

    Since 1973, 123 prisoners have been released in the USA after evidence emerged of their innocence of the crimes for which they were sentenced to death. There were six such cases in 2004, two in 2005 and one so far in 2006. Some prisoners had come close to execution after spending many years under sentence of death. Recurring features in their cases include prosecutorial or police misconduct; the use of unreliable witness testimony, physical evidence, or confessions; and inadequate defence representation. Other US prisoners have gone to their deaths despite serious doubts over their guilt. The state of Florida has the highest number of exonerations: 22.

    The then Governor of the US state of Illinois, George Ryan, declared a moratorium on executions in January 2000. His decision followed the exoneration of the 13th death row prisoner found to have been wrongfully convicted in the state since the USA reinstated the death penalty in 1977. During the same period, 12 other Illinois prisoners had been executed. In January 2003 Governor Ryan pardoned four death row prisoners and commuted all 167 other death sentences in Illinois.

    11. The death penalty in the USA
    • 60 prisoners were executed in the USA in 2005, bringing the year-end total to 1004 executed since the use of the death penalty was resumed in 1977.
    • Around 3,400 prisoners were under sentence of death as of 1 January 2006.
    • 38 of the 50 US states provide for the death penalty in law. The death penalty is also provided under US federal military and civilian law.

    Last updated: 3 October 2006

  17. trims nh atas informasi yg sangat lengkap mengenai perkembangan penerimaan tentang penerapan hukuman mati.
    bagaimana dg indonesia? banyak anggota masyarakat yg menganggap bahwa hukuman mati masih lalyak utk diterapkan dg berbagai petimbangan sebagian lain menolaknya. seperti sedang kita obrolkan di muka.
    saat ini MK sedang menguji pasal tentang hukuman mati terhadap yang dimohonkan oleh pengacara terdakwa kasus narkoba.
    saya berharap kenyataan ini tidak membuat kita menghentikan obrolan. kalo sepakat, apakah bisa kita lanjutkan dialog mengenai tujuan pemidanaan?

  18. 7an pemidanaan=pembalasan

  19. hah ahha ahha…. sama kayak nomor 18…..

    thanks bro!!!!

    lumayan untuk bacaan
    tau bener tau salah nan ti aja…
    yang penting di kaji dulu aja kaaaaaaaan….

  20. Want to start your private office arms race right now?

    I just got my own USB rocket launcher :-) Awsome thing.

    Plug into your computer and you got a remote controlled office missile launcher with 360 degrees horizontal and 45 degree vertival rotation with a range of more than 6 meters – which gives you a coverage of 113 square meters round your workplace.
    You can get the gadget here: http://tinyurl.com/2qul3c

    Check out the video they have on the page.

    Cheers

    Marko Fando

  21. I’ve got an Amazon gift certificate burning holes in my pocket,
    and I want to get the most bang for my buck.

    Enter the Secret Amazon Web Pages:

    http://tinyurl.com/38sojf

    This is where you’re going to find the “latest sales, rebates, and limited-time offers” from
    Amazon, and you can score some pretty deep discounts if you’re a savvy shopper.

    Next, there’s the special Sale link. This is open every Friday, and ONLY on Fridays.

    You can find the same good discounts here as you would in hidden Deals, although some
    Fridays you can really get lucky and make off like an Amazon bandit – I’ve seen discounts
    there as low as 75% off sticker price.

  22. mengenai hukuman mati bagi para pelanggar hukum tentu belum dapat dilakukan di negara kita karena sampai saat ini meskipun sebagian besar negara kita orang muslim namun negara kita belum mampu menegakkan HUKUM ISLAM yang sebenarnya meskipun mereka semua pantas menerimanya dan bahkan banyak yang melakukan penyalahgunaan hukum tersebut. nah kalau sudah begini berarti memang AKHLAK bangsa indonesia semakin BURUK saja dan bahkan semakin TERPURUK

  23. Mas aku minta izin copas ya, soalnya materinya sama kayak materi yang dikasih dosen saya buat nyusunin makalah…
    tak lupa juga saya cantumin sumbernya dari mas nanti.
    terimakasih…

  24. assalamualaikum …mas mohon izin na untuk mengcopy artikelnya….
    jazakumullahkhoiron….

  25. Salam kenal, perkenalkan saya Yandi FT06.

    saya mau minta ijin untuk memakai makalah ini untuk tugas kuliah saya.

    Terima kasih.

  26. mas.. saya ambil bwt tgas kuliah y,,
    makasih sebelumnya.

  27. buat kawan dafa….
    silahkan saja untuk anda2 yang meng-copy paste maklah saya diatas.
    tidak akan saya gugat dan sebgai macamnya yang mengganggu kepentingan anda semua.
    semoga berguna.

  28. ciye yang makalahnya laku. makalah terilmiah yang pernah lo buat tin?

  29. Makasih Bang, fadli Juga kader HMI Cabang Lhokseumawe Aceh Utara.
    Selamat berjaya

  30. assalam….
    saya minta izin copy makalahnya untuk bahan perbandingan..
    saya sepakat klu hukuman mati tidak melanggar hak asasi manusia jikalau objek atau individu yang di kenai hukuman melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan ia di hukum mati sesuai dengan hukum qishash yaitu bunuh di balas bunuh dan klu bisa saya ingin menanyakan pelaksanaan LK II HMI yg dekat ini?, yakusa

  31. aslm..

    saya minta ijin kopi ya untuk bahan perbandiingan juga..

    makasih

    waslm
    dewi

  32. assalamualaikum
    mohon izin na untuk mengcopy artikelnya….
    jazakumullahkhoiron…

    ..
    konsep HAM ok,tapi relaita di Indonesia-Raya sampai saat ini lum kelar2,,karena banyak yang berkelakar

    coba hukuman mati ato tembak di tempat ky tragedi lapangan merah tian an men, dicoba di Indonesia hampir sama toh ky semanggi 1998..

    percuma kalo pemimpin dan dedengkotnya mentalnya masih fragile..gak istiqomah,cuman omong doang

    cob dech latihan nulis..
    ato coba sekali,dan berkali2 dilakukan,

    kalo perlu coba pake metode ilmiah,,masalah>>observasi>>hipotesa>>eksperimen>>kesimpulan..

    afwan,bnyak omong :)..sebenarnya kalo metode shock terapy bagi koruptor ato penjahat HAM berat dg suddent death apa boleh dalam syari’at ?

    apa syariat islam itu,boleh pake cara2 manuasiawi..hukuman penjara,,ato terserah ulil amrinya ?

  33. bagus sekali

  34. artikel anda bagus dan mendalam pembahasannya….

  35. hatur nuhun akhi

  36. kamu adalah inspirasi ku…

  37. assalamu alaekum……makalah anda sangat2 bagus n sy minta isin untuk memakai sebagian dr makalah anda untuk tugas saya.trlma ksh sblmx n slm knl

  38. wahahaha…makalahnya marthin lagu berat.

  39. bang marthin pipit ikut baca makalahnya ya…

  40. makalah nya lumayan untuk tambahan wawasan, dan bisa juga untuk bahan perbandingan untuk LK II. Thank you

  41. Ass.wr.wb
    Sebelumnya saya minta maaf karena saya mencopy makalah anda, kebetulan saya ada tugas dari dosen yang judulnya persis.Namun saya tak lupa mencatumkan sumbernya dari mana dan akan saya buat bahan perbandingan dan menambah wawasan.Sekali lagi jazakah…

  42. ASSALAMUALAIKUM….
    MAAF YAC MAKALAHNYA AKU KOPI BUAT BAHAN PENELITIAN AKU..MAKASI SBLMUMNYA..

  43. MAS.. minta ijin copy makalahnya. makasih ya….

  44. silahkan saja mas… tenang aja tanpa royalti disini,, semoga berguna…

  45. Subhanallah, sukron ya akhi tas informasinnya, mudah” Allah S.W.T. Melimpahkan ilmu bagi yang memberi blog ini dan kami semua, amiin

  46. Ane juga minta maaf ya akhi.karena ane sudah mengcopy makalah ente, bkannya apa-apa ini untuk tugas agama dan untuk menambah ilmu pengetahuan ane dan sekalian, Sukron atas makalah nnya

  47. rahmaditya prima kusuma

    mas .. saya ambil buat tugas saya

    makasih sebelum na

  48. Assalamu’alaikum…

    Bicara tenteng hukum, semua manusia kehidupannya udah diatur ko, papa lagi tenteng HAM, sudah di ringkas oleh Sang Pencipta

  49. maaf tulusanku ada yamg salah n kurang jelas

  50. asalamualaikum.
    Luar Biasa penjelasannya.
    tapi maaf, spertinya ada yg khilaf, pada bagian hak hidup menurut Islam, ayat yg dimaksud sepertinya bukan Surat Al-Maidah ayat 63, tapi ayat 32. coba deh diperiksa.
    terimakasih.

  51. Subhanallah . . . indah
    bagus, ini memang zaman kebangkita Islam. Dengan adanya pemikir seperti anda semua, insyaAllah akan membangkitkan dunia ini dengan penih keadilan. Terus berkarya untuk agama, nusa n bangsa.
    By wong U N

  52. mas thanks aku copas yah buat tambah bahan tugas makalah kebetulan ada yang berkaitan

  53. terima kasih atas informasinya…..

  54. permisi..
    numpang copas yah..
    saya maba yang kebetulan dapet tugas diskusi agama dengan judul yang sama..
    matur nuwun..

  55. makasih banyak buat adminnya
    pkoknya ku doakan masuk surga…
    amiin insyaallah…
    ^_^

  56. makasih atas makalhnya….is good.
    kapan2 lagi

  57. HAM dalam Islam
    Mungkin ada sedikit perbedaan antara HAM versi barat dan versi islam,
    Tapi satu yang perlu diketahui “Barangsiapa merampas hak seorang muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga.” Seorang lelaki bertanya: “Walaupun itu sesuatu yang kecil, wahay rasulullah ?” Beliau menjawab: “Walaupun hanya sebatang kayu arak.” (HR. Muslim).
    Kebebasan pribadi adalah hak paling asasi bagi manusia, dan kebebasan paling suci adalah kebebasan beragama dan menjalankan agamanya, selama tidak mengganggu hak-hak orang lain
    Islam juga melarang pencabutan hak milik yang didapatkan dari usaha yang halal, kecuali untuk kemashlahatan umum dan mewajibkan pembayaran ganti yang setimpal bagi pemiliknya. Sabda nabi saw: “Barangsiapa mengambil hak tanah orang lain secara tidak sah, maka dia dibenamkan ke dalam bumi lapis tujuh pada hari kiamat.” Pelanggaran terhadap hak umum lebih besar dan sanksinya akan lebih berat, karena itu berarti pelanggaran tehadap masyarakat secara keseluruhan.
    Dan yang paling utama adalah hak kepada fakir miskin dan anak yatim, yang mana kalau dimabil haknya merupakan salah satu dari 10 dosa besar.

  58. assalamualaikum … terimakasih untuk kakanda, atas artikelnya n salam kenal dari saya. HMI fak. hukum brawijaya

    -YAKUSA-

    by: nestu onie

  59. mz thanks yaw,ini bisa jadi referensi bwt tugas kuliah saya……..saya mintak izin bwt saya copy

  60. Tulisan di atas sanggat menarik sekali dan saya sangat terharu karena sebenarnya banyak orang yang tahu tetapi… Bagaimana Fakultas Hukum UNS menanggapi kasus kejahatan yang berdalih proyek seduluran di Surabaya yang menggunakan dukun / JIn yang menyakiti orang / korban yang dijadikan obyek proyek tersebut??? Percobaan pembunuhan juga ia alami. terima kasih kalau mau bales tanggapan ini

  61. good article… :)

  62. MAKASIH ATAS PSOTINGANNYA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: