Yusril vs Ruki

Yusril vs Ruki

 

images.jpg images1.jpg

 Kasus perseteruan antara Yusril Ihza Mahendra dan Taufiequrrahman Ruki dalam beberapa hari terakhir menjadi pemberitaan hangat di Indonesia. Padahal jika dirunut dengan teliti dan bijak, masalah cukup sederhana. Hanya saja ada perhitungan lain yang membuat masalah ini memanas. Hal inilah yang coba diangkat oleh Suara Pembaruan dalam Tajuk Rencana-nya.

Kamis tanggal 15 Februari lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus pengadaan barang berupa alat sidik jari di Departemen Hukum dan Perundang-undangan, yang diduga merugikan negara sampai enam miliar rupiah. Ketika itu Yusril menjabat menteri di departemen tersebut.

Sehari setelah diperiksa, Yusril balik ke kantor KPK namun kali ini untuk mengadukan ketua KPK Taufiequrrahman Ruki berkaitan dengan penunjukkan langsung dalam pengadaan alat penyadap yang diperlukan komisi ini untuk menangkap koruptor. Pengaduan ini menimbulkan pertanyaan apakah korupsi telah terjadi di komisi yang justru ditugasi memberantas korupsi? Jika benar, berarti korupsi di Indonesia makin tak terbendung. Namun ada klarifikasi dari kantor presiden yang menyebutkan bahwa pengadaan barang oleh KPK itu telah memenuhi prosedur dan kelayakan, bahkan Yusril sebagai Mensesneg juga menyetujui.

Jadi sebenarnya kalau kasus pengadaan barang oleh KPK harus diusut, Yusril pun bisa ikut bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengaduan Yusril ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik, ada apa di antara Yusril dan KPK? Apakah ini sebuah gertakan kepada KPK untuk memikirkan ulang pengusutan kasus pengadaan barang di departemen yang pernah dipimpin Yusril? Apa pun latar belakangnya, KPK tidak boleh gentar. Pengusutan kasus tersebut harus terus berjalan dan sampai tuntas.

Selain itu jika terbukti, KPK harus berani mengambil tindakan tegas menindak orang dalam, termasuk ketuanya. Karena memang tugas yang diemban lembaga ini. Keseriusan penyelesaian kasus ini justru menjadi ujian kredibilitas KPK. Sebab, kita telah menyatakan perang terhadap korupsi. Presiden sebagai atasan Yusril maupun Ruki harus mengambil sikap yang tegas dan melihat masalah ini sebagai bagian penting memberantas korupsi. Kasus ini tidak bisa diselesaikan secara politik. Sebab kasus menyangkut korupsi dan nama baik KPK.[]

Sumber: IRIB Bahasa Indonesia

About hmibecak

Kami adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal kampus Fakultas Hukum yang bergerak di lingkup kampus UNS Surakarta. Kami selaku OKP yang bergerak di dalam kampus selalu berusaha untuk mengusung berbagai isu kampus FH UNS pada khususnya dan UNS itu sendiri pada umumnya. kami juga selalu berusaha untuk bekerjasama dengan element eksternal lainnya dengan tujuan selain untuk mendukung usaha kami juga untuk membina tali silaturahmi kami dengan rekan seperjuangan dan sejalan dengan tujuan kami. personel kami terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dari segala angkatan, baik yang sekarang duduk di kursi kepengurusan atau berstatuskan anggota.dan rencana kami dalam waktu dekat ini akan berusaha untuk meningkatkan kader HMI kami, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Amienn.. YAKIN USAHA SAMPAI

Posted on Februari 22, 2007, in Reportase. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: