Seputar Demo HMI Solo dan Warga Teposanan

Jokowi Didemo soal Tower

SOLO (SINDO) – Ratusan warga Teposanan, Sriwedari, Laweyan bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Solo mendemo Wali Kota Solo Joko Widodo atau Jokowi.

Aksi demo itu terkait pendirian tower Base Transciever System (BTS) sebuah operator seluler di kampung tersebut. Warga menolak pembangunan tower, sementara Pemkot Solo justru menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin gangguan usaha (HO). Warga Teposanan RT 5/2 dengan didukung HMI tersebut sebelumnya menggelar aksi di lokasi tower. Setelah itu, mereka longmarch ke Balai Kota Solo ingin bertemu wali kota. Di sepanjang perjalanan, warga melakukan orasi menolak pembangunan tower tersebut.Warga RT 5/2 merasa tidak diminta izin untuk membangun tower.

”Sejak awal kami menolak pembangunan tower. Namun, kenapa pemkot justru menerbitkan IMB dan HO sementara kami tidak dimintai izin,” jelas warga Teposanan Joko Raharjo. Menurut dia, penerbitan IMB dan HO telah cacat hukum karena menyalahi Perda No 2/1983 tentang pelaksanaan pemberian izin tempat usaha. Seperti yang diatur dalam Perda itu, pemberian izin tempat usaha harus disertai persetujuan dari tetangga terdekat sekitar bangunan disaksikan kepala kelurahan.

Dua izin yang turun ini,ujarnya, dinilai warga sangat janggal. Pasalnya,saat proses persetujuan dengan warga masih berlangsung, tiba-tiba keluar IMB dan HO dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT) perizinan Pemkot Solo. ”Ketika masih ada warga yang menolak, seharusnya pemkot menunda pemberian izin. Bukan sebaliknya,” tegasnya. Dia juga mengatakan,sebelum izin turun, warga pada 27 November dan 1 Desember 2007 telah mengirim surat pada wali kota berisi penolakan pembangunan tower.

Warga menilai tidak ada transparasi pemkot terkait data persyaratan administratif perizinan IMB dan HO. Warga bersama HMI menuntut pada wali kota untuk mencabut IMB dan HO, membongkar tower, menolak segala bentuk investasi di Kota Solo yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat,serta menuntut Pemkot Solo bekerja secara proporsional, professional, dan berbasis transparansi. Aksi demo sempat diwarnai dengan pembakaran ban dan replika tower di depan pintu gerbang Balai Kota Solo.Dalam kesempatan itu, terlihat Koordinator UPT Toto Amanto menemui para pendemo.

Kepada para pendemo,Toto mengaku hanya menjalankan tuhas sesuai aturan yang ada. Kebijakan sepenuhnya ada di tangan wali kota.Toto mengatakan, keluhan warga akan disampaikan pada wali kota-dimana kemarin tidak dapat menemui pendemo karena sedang ada acara di DPRD. ”Keluhan dan tuntutan akan saya sampaikan. Namun, kebijakan sepenuhnya ada di tangan wali kota,” ujar Toto. (sumarno)

Sumber: Koran SINDO

————————————————————————-

Serbu Pemkot, Menyoal Tower

SOLO – Penolakan pendirian tower sebuah operator selular di Kelurahan Teposanan, Kecamatan Laweyan, terus berlanjut. Setelah beberapa waktu mengeluhkan keberatannya atas pendirian tower tersebut ke DPRD Kota Solo, kemarin siang puluhan warga yang tinggal di sekitar menara besi tersebut menggelar demo.

Aksi mereka tidak sendiri. Dimulai di sekitar tower dan berakhir di halaman Balai Kota Solo, aksi warga juga diikuti puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Surakarta. Puluhan demonstran ini memulai aksinya di sekitar lokasi pendirian tower, dengan menggelar orasi dan membentangkan spanduk dan poster berisi kecaman.

Yang mereka protes adalah pendirian tower di atas bangunan rumah milik Hendro Lukito, di Kampung Teposanan itu. Aksi di tepi jalan ini sempat memacetkan arus lalu lintas di kelurahan itu. Apalagi, ada sejumlah warga yang mencoba menutup jalan ketika aksi berlangsung.

Setelah beberapa saat, mereka memindahkan aksinya ke bundaran Gladak. Namun, hal itu tak berlangsung lama. Setelah masa terkumpul, mereka melanjutkan aksinya dengan berjalan kaki menuju Balai Kota Solo. Tak pelak, aksi ini membuat arus lalu lintas tersendat.

Apalagi, ketika di depan Balai Kota, rombongan kecil ini menghentikan perjalanannya. Seketika itu juga, arus lalu lintas berhenti total untuk beberapa saat lamanya. Polisi lalu lintas yang sejak awal mengawal aksi itu nyaris terpancing emosinya. Dengan nada tinggi, mereka menghardik rombongan itu untuk minggir ke depan gerbang balai kota.

Setelah beberapa saat bernegoisasi, akhirnya rombongan bersedia menuruti perintah tersebut. Di tempat itu, mereka melanjutkan aksi dengan berorasi secara bergantian. Bahkan, aksi bakar ban juga mereka lakukan di tempat itu. Dalam orasinya, seorang warga menyatakan pendirian tower tersebut dilakukan tanpa persetujuan warga asli kampung tersebut.

Kalaupun ada yang bertanda tangan, mereka adalah warga pengontrak yang tinggal di kawasan itu. “Kami tidak pernah dimintai izin. Tapi kenapa pemerintah kota bisa menerbitkan HO (izin lingkungan). Padahal, menurut kami, pembangunan tower tersebut sangat membahayakan,” ucapnya lantang.

Sementara itu, mahasiswa yang mendampingi warga terang-terangan menuding pemerintah kota menerapkan kebijakan investasi yang tidak berpihak pada rakyat. “Kami menuntut agar SK wali kota tentang perizinan pendirian tower tersebut dicabut. Tower itu juga harus segera dibongkar demi keselamatan warga,” katanya.

Setelah beberapa saat berorasi, rombongan ini ditemui oleh Kepala Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemkot Solo Toto Amanto. Kepada pendemo, dia mengatakan aspirasi akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada wali kota.

Dirinya juga mengatakan tidak bisa berbuat banyak, sebab semua kebijakan berada di tangan wali kota. “Saya akan sampaikan ini kepada bapak wali kota. Semua keputusan ada di tangan beliau,” katanya.

Rupanya jawaban yang disampaikan oleh Toto ini tidak membuat masa puas. Mereka kemudian meminta waktu beraudiensi dengan walikota. Sayangnya, keinginan ini tak dapat terpenuhi. Joko Widodo, walikota Solo. sedang tidak berada di tempat.

Mereka hanya ditemui oleh Sekretaris Daerah Qomaruddin MM dan pejabat terkait, seperti kepala dinas tata kota, kantor lingkungan hidup dan kantor kesbanglinmas. Dalam pertemuan yang digelar di ruang sidang balai kota, pejabat-pejabat tersebut menerangkan bahwa pendirian tower itu tidak menyalahi peraturan.

Pihak kontraktor pembangunan mampu memenuhi persyaratan yang diajukan pemkot. Namun, penjelasan itu tidak dapat diterima. Perwakilan warga menjelaskan dia tidak pernah dimintai persetujuan izin pembangunan dan izin gangguan tower.

Setelah terjadi debat kusir berkepanjangan, akhirnya dicapai kesepakatan bahwa pemerintah kota akan menurunkan tim. Tugas tim itu untuk mengecek ulang pembangunan tower. Selain itu, Qomaruddin juga berjanji akan menyampaikan keberatan warga kepada wali kota. Setelah mendapat penjelasan itu, masa pendemo akhirnya membubarkan diri dengan tertib.(mg5)

Sumber: Jawa Pos Online

About hmibecak

Kami adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal kampus Fakultas Hukum yang bergerak di lingkup kampus UNS Surakarta. Kami selaku OKP yang bergerak di dalam kampus selalu berusaha untuk mengusung berbagai isu kampus FH UNS pada khususnya dan UNS itu sendiri pada umumnya. kami juga selalu berusaha untuk bekerjasama dengan element eksternal lainnya dengan tujuan selain untuk mendukung usaha kami juga untuk membina tali silaturahmi kami dengan rekan seperjuangan dan sejalan dengan tujuan kami. personel kami terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dari segala angkatan, baik yang sekarang duduk di kursi kepengurusan atau berstatuskan anggota.dan rencana kami dalam waktu dekat ini akan berusaha untuk meningkatkan kader HMI kami, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Amienn.. YAKIN USAHA SAMPAI

Posted on April 9, 2007, in Reportase. Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. Sulastomo wrote:

    Kebangkitan HMI kembali, saran saya ( antara lain ) :

    1. Kembali ke khittah, bahwa HMI adalah orgnasiasi mahasiswa independen, kader umat / bangsa , non – praktis politik dan lain – lainnya. Wajah : mahasiswa” harus dominan. Hal ini, dalam kesan pertama, tertampil dari para pengurusnya. (Tolong dirinci )

    2. Lembaga Kekaryaan selayaknya mendapat perhtian yang besar.

    3. Alumni HMI jangan sibuk dengan dirinya sendiri. Tengok adik – adiknya, tetapi jangan membuat HMI dependen kepada almuninya, baik ketergantungan pada sikap politik atau karena ” dana “. Jangan ada alumni HMI yang ikut – ikut memecah HMI.

    Salam,

    Dr Sulastomo
    mantan Ketua Umum PB HMI periode 1963-1966

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: