UU PM Cermin Hegemoni Asing

UU PM Cermin Hegemoni Asing
Oleh: Yulianto

 

UU PM seperti cermin yang memperlihatkan betapa pemodal asing telah menghegemoni para penyelenggara negara ini demikian kuatnya. Kelahiran UU PM terjadi tanpa permintaan maupun tekanan, Pemerintah telah secara sukarela menundukkan diri dihadapan pemodal asing. Ironisnya para wakil rakyat yang sering rekreasi ke luar negeri dengan gampang mengamini rencana tersebut.

Dalam pandangan Antonio Gramsci, hegemoni merupakan sebuah upaya pihak yang lebih berkuasa untuk mendikte kelompok masyarakat yang lain tentang kebenaran suatu nilai, bagaimana berpikir, dan berperilaku sehingga bertindak sesuai kehendaknya. Ibarat candu hegemoni masuk secara halus dan tanpa kekerasan tetapi membawa dampak yang sangat besar. Kelahiran UU PM terjadi tanpa permintaan maupun tekanan, Pemerintah telah secara sukarela menundukkan diri dihadapan pemodal asing. Ironisnya para wakil rakyat yang sering rekreasi ke luar negeri dengan gampang mengamini rencana tersebut. Dalam sidang paripurna pengesahan RUU PM pada 29 Maret 2007 tercatat hanya FPDI Perjuangan dan FPKB yang melakukan penolakan atas rencana ini.

Beberapa Permasalahan

Membaca konsideran pada huruf c bahwa UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dengan segala perubahannya dan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dengan segala perubahannya perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang investasi. Kenyataan dibandingkan dengan UU PMA dan UU PMDN, UU PM tidak memberikan hal yang baru kecuali semakin terbuka dan ramah terhadap pemodal asing. Setidaknya UU PMA masih menutup pintu bagi penguasaan asing terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan mengharuskan kesertaan modal dalam negeri dalam perputaran modal asing.

UU PM tersebut merupakan karpet merah yang digelar para penyelenggara negara (DPR dan Presiden) untuk memanjakan kehadiran tuan investor asing sebagai kolonialisme ekonomi baru. UU PM membangkitkan kembali ruh Perjanjian Den Haag 1949 yang mengharuskan Indonesia memberikan hak yang sama kepada semua orang asing di bidang perdagangan, kegiatan ekonomi, dan pembangunan industri di Indonesia (C. Himawan, 2003). Berpijak pada asas perlakuan yang sama, UU PM tidak lagi membuat perbedaan perlakuan antara investor asing dan investor lokal tetapi memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor dari negara manapun tanpa membedakan dari negara mana berasal. Padahal kondisi riel masyarakat kita sangat timpang saat dihadapkan pada kekuatan modal asing. Apa yang pernah disampaikan Moh. Hatta bahwa struktur sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia yang terbagi dalam tingkatan-tingkatan sampai saat ini masih terjadi. Pada tingkat atas diisi oleh orang asing, kelas pertama adalah bangsa eropa serta keturunannya, dan kelas kedua diisi oleh masyarakat timur asing terutama kaum taipan sementara kaum pribumi pemilik tanah air dan sumber daya alam Indonesia menempati lapisan bawah perekonomian nasional. Jadi mendudukan perlakuan yang sama terhadap semua kasta ekonomi-sosial dalam pemanafaatan modal hanya melanggengkan struktur sosial ekonomi yang timpang.

Indonesia sebagai negara yang merdeka secara politik memiliki hak dan berdaulat untuk mengatur sistem ekonominya dengan mengutamakan kepentingan negara dan rakyatnya dan bukan justru mendahulukan kepentingan asing. Para founding fathers karenanya memilih bentuk perekonomian Indonesia yang disusun bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 dan tidak dihapuskan bahkan pada perubahan keempat, MPR memberi penegasan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Atas dasar demokrasi ekonomi tersebut Pemerintahan pada era Soekarno pernah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing terutama Belanda (1956), Amerika dan Inggris (1961). Hal yang sama juga dilakukan India, salah satu negara pendiri Gerakan Non Blok, terhadap perusahaan kolonial paska kemerdekaannnya pada tahun 1947 sehingga menimbulkan ketakutan bagi para pengusaha kolonial di negara-negara koloninya. Perjanjian investasi antar negara kemudian dibuat untuk melindungi kepentingan investor dari upaya nasionalisasi. Dan UU PM memberikan jaminan bagi investor dari upaya nasionalisasi tersebut. 1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilan hak kepemilikan modal kecauli dengan undang-undang. 2) Kalaupun nasionalisasi dilakukan, pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasar atas harga pasar. 3) Jika ternyata kompensasi atau ganti rugi tidak disepakati, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur arbitrase (lihat pasal 7).

Meski mengaku menganut asas perlakuan yang sama namun dalam hal penyelesaian sengketa, UU PM membuat perbedaan antara investor lokal dan asing seperti dapat dilihat pada pasal 32. Dalam hal terjadi sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak menyelesaikannya melalui arbitrase. Apabila pilihan arbitrase tidak dapat disepakati maka penyelesaian sengketa ditempuh melalui jalur pengadilan. Adapun sengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing, akan diselesaikan melalui arbitrase internasional yang harus disepakati para pihak. Adanya perbedaan dalam penyelesaian sengketa memperkuat dugaan UU PM bertujuan untuk melindungi asing tetapi membunuh anak sendiri. Pilihan mekanisme ini seakan menjadi pembenar tuduhan bahwa sistem peradilan Indonesia tidak dapat dipercaya sehingga asing lebih memilih arbitrase interasional. Padahal lokasi terjadinya sengketa dalam penanaman modal berada di Indonesia.

Babak Baru UU PM

Kelahiran UU PM dilatarbelakangi oleh lesunya iklim investasi di Indonesia. Bukan hanya pemodal asing yang enggan berinvestasi di Indonesia, investor lokal juga lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di luar negeri. Kehadirian UU PM diharapkan dapat membuka minat investor, membuka lapangan kerja sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Harapan tersebut akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja pemerintah, pemberantasan korupsi, jaminan keamanan dan memberikan kepastian hukum. Jadi yang lebih dibutuhkan sebenarnya adalah supremasi hukum dan bukan hanya memperbanyak regulasi.

Kontroversi UU PM saat ini sudah memasuki babak baru. Beberapa koalisi masyarakat sipil yang sejak semula menentang rencana pembahasan RUU PM ini sedang berencana melakukan uji undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Koalisi akan mengajukan permohonan agar MK membatalkan UU PM yang baru disahkan ini karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal 33 mengenai sistem dan tujuan perekonomian nasional. Dalam hal majelis hakim konstitusi berpendapat bahwa UU PM bertentangan dengan Konstitusi, maka sesuai dengan kewenangannya, MK dapat menyatakan UU PM menjadi tidak berlaku.

Kewenangan MK untuk dapat membatalkan suatu undang-undang sebagaimana diatur secara limited dalam Konstitusi yang dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 24/2003 memang terkesan berlebihan. Banyak pihak menilai bahwa MK menjadi super body karena dengan anggota yang hanya 9 (sembilan) orang dapat membatalkan suatu undang-undang yang dibuat DPR yang beranggota 550 orang bersama Presiden. Kesan tersebut dapat dihilangkan jika dilihat lebih jauh bahwa keberadaan MK diperlukan untuk melakukan kontrol terhadap tindakan cabang-cabang kekuasaan negara agar tidak menyimpang dari Konstitusi. Salah satu cabang kekuasaan itu adalah DPR dengan produknya berupa undang-undang.

Judicial review penting sebagai ruang koreksi atas kealpaan legislatif dalam merumuskan suatu undang-undang sehingga tetap sejalan dengan Konstitusi. Bagi masyarakat, judicial review merupakan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang terlanggar oleh tindakan penyelenggara negara. Sebagai negara yang berdasar atas hukum maka meletakkan hukum dan konstitusi dalam posisi yang tinggi menjadi penting. Bagaimana masyarakat memperjuangkan kehendaknya melalui jalur hukum (mekanisme yang dibenarkan) dan bagaimana perjuangan melalui mekanisme tersebut juga dapat dihargai.

Selama ini untuk dapat didengar dan diperhatikan, seringkali perjuangan masyarakat harus dilakukan melalui tekanan politik dengan pengerahan massa bahkan disertai dengan tindakan yang cenderung merusak. Untuk itu penting bagi penyelenggara peradilan menjaga agar proses peradilan berjalan secara fair sehingga menjadi peradilan yang dapat diandalkan. Dengan demikian kesan MK sebagai lembaga super body dan ogah dikontrol dapat ditepis bahkan menjadi tumpuan bagi rakyat untuk menjaga hak-hak konstitusionalnya tidak saja dari kesalahan penguasa tetapi juga dari agenda jahat kekuatan asing. Akankah putusan judicial review UU PM sama seperti UU SDA ataukah senasib dengan UU Kelistrikan? Kita tunggu saja babak berikutnya!

Yulianto
Kepala Divisi Politik KRHN dan Alumni FH UNS dan HMI Kom. FH UNS

Sumber: KRHN

About hmibecak

Kami adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal kampus Fakultas Hukum yang bergerak di lingkup kampus UNS Surakarta. Kami selaku OKP yang bergerak di dalam kampus selalu berusaha untuk mengusung berbagai isu kampus FH UNS pada khususnya dan UNS itu sendiri pada umumnya. kami juga selalu berusaha untuk bekerjasama dengan element eksternal lainnya dengan tujuan selain untuk mendukung usaha kami juga untuk membina tali silaturahmi kami dengan rekan seperjuangan dan sejalan dengan tujuan kami. personel kami terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dari segala angkatan, baik yang sekarang duduk di kursi kepengurusan atau berstatuskan anggota.dan rencana kami dalam waktu dekat ini akan berusaha untuk meningkatkan kader HMI kami, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Amienn.. YAKIN USAHA SAMPAI

Posted on Mei 1, 2007, in Artikel. Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. melihat realita yang terjadi sekarang ini dimana pasar didominasi oleh para pemodal asing dan pemerintah sebagai penjamin kesejahteraan masyarakat tidak berfungsi.
    badan-badan donor dunia dijadikan kendaraan dengan diselipkannya kompensasi yang harus dikakukan oleh negara peminjam terhadap setiap pinjaman yang diberikan.
    doktrin neo liberalisme sebagai satu-satunya obat mujarab bagi negara-negara miskin dan berkembang ubtuk dapat bangkit dari krisis ekonomi.
    globalisasi didengungkan sebagai penghilang jarak antara si miskin dan si kaya, namun realita yang terjadi adalah sebaliknya. kaum elit borjuis semakin kaya dan kaum miskin semakin tertindas.
    dapatkah negeri kita tercinta dapat bangkir dari keterpurukan?
    akankah penguasa negeri ini mempunyai sedikit keberanian untuk mengambil sikap melepaskan rakyat negerinya dari cengkeraman pasar?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: