Mahasiswa Solo Tuntut Realisasi Anggaran Pendidikan 20 Persen

Mahasiswa Solo Tuntut Realisasi Anggaran Pendidikan 20 Persen
Muchus Budi R. – detikcom

 

Solo – Empat organisasi kemahasiswaan di Kota (HMI, KAMMI, PMMI dan IMM) mendesak pemerintah merealisasikan amanat konstitusi dengan menaikkan anggaran pendidikan 20 persen.

Seruan tersebut disampaikan keempat organisasi kemahasiswaan yang menamakan diri sebagai Forum Mahasiswa Islam Bersatu (Formib) itu dalam aksi bersama memperingati Hari Pendidikan Nasional, Rabu (2/5/2007). Aksi tersebut dimulai dari depan Balai Muhammadiyah menuju Balaikota Surakarta.

Dalam pernyataan resminya, Formib menyatakan bahwa sesuai UUD dan UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dipersyaratkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. “Tetapi hingga saat ini pemerintah masih saja membual dan mengacuhkan amanat konstitusi tersebut,” tuding Formib.

Formib menilai hingga saat ini Pemerintah belum menetapkan standar minimal pembiayaan yang diperlukan siswa untuk menyelesaikan jenjang pendidikan, termasuk standar minimal biaya kebutuhan operasional sekolah, pemenuhan fasilitas dan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak.

Padahal kalkulasi itu sangat penting untuk menuntaskan jenjang wajib belajar, mengurangi beban biaya orangtua siswa, serta menghindarkan terjadinya penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh kalangan birokrat pendidikan.

Pemenuhan anggaran 20 persen itu, menurut Formib, dapat dialokasikan pada pembiayaan bagi operasional unit-unit sekolah, termasuk rehabilitasi infrastruktut pendidikan yang rusak.

Tuntut Pendidikan Gratis

Di tempat terpisah, juga dalam rangka peringatan Hardiknas, puluhan aktivis BEM UNS juga menggelar aksi di dalam kampus UNS di Kentingan, Solo. Para peserta aksi menuntut pendidikan gratis dengan mendesak kepada pimpinan universitas agar membebaskan mahasiswa dari pungutan SPP.

Mereka melakukan aksi simbolis penyegelan gedung rektorat dan menuntut dilakukan dialog langsung terbuka antara mereka dengan Rektor UNS, Syamsul Hadi. Pembicaraan melalui telepon antara perwakilan aksi dengan rektor dinilai tidak memadai oleh para peserta aksi.(mbr/djo)

About hmibecak

Kami adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal kampus Fakultas Hukum yang bergerak di lingkup kampus UNS Surakarta. Kami selaku OKP yang bergerak di dalam kampus selalu berusaha untuk mengusung berbagai isu kampus FH UNS pada khususnya dan UNS itu sendiri pada umumnya. kami juga selalu berusaha untuk bekerjasama dengan element eksternal lainnya dengan tujuan selain untuk mendukung usaha kami juga untuk membina tali silaturahmi kami dengan rekan seperjuangan dan sejalan dengan tujuan kami. personel kami terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dari segala angkatan, baik yang sekarang duduk di kursi kepengurusan atau berstatuskan anggota.dan rencana kami dalam waktu dekat ini akan berusaha untuk meningkatkan kader HMI kami, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Amienn.. YAKIN USAHA SAMPAI

Posted on Mei 4, 2007, in Reportase. Bookmark the permalink. 3 Komentar.

  1. Pasal 31 ayat (4) UUD telah tentukan anggaran pendidikan 20% dari APBN/APBD. formulasi anggaran pendidikan 20% kemudian dirumuskan oleh Pres & DPR dalam UU 20/2003 tentang Sisdiknas. bahwa gaji pendidik dan biaya kedinasan tidak termasuk dalam anggaran 20%. bahwa pemenuhan amanah konstitusi dengan cara bertahap seperti dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) UU sisdiknas adalah tidak dibenarkan. hal ini dapat dilihat pada putusan MK No 011/PUU-III/2005, Putusan No. 012/PUU-III/2005, dan Putusan No. 026/PUU-III/2005.
    kenyataan Presiden dan DPR masih tetap membuat APBN 2007 tidak sesuai dengan amanah konstitusi. anggaran pendidikan masih berada pada level 11,8%. karenanya MK dalam Putusan No. 026/PUU-IV/2007 kembali menegaskan bahwa UU No. 18/2006 tentang APBN 2007 menyangkut anggaran pendidikan adalah bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
    anehnya Pemreintah dalam hal ini Wapres secara terang benderang menyatakan bahwa pemenuhan anggaran 20% baru akan dapat dilakukan 5-6 tahun kemudian. suatu pernyataan yang dapat dibaca bahwa Pemerintah akan terus menyimpangi Konstitusi. pernyataan tersebut juga sebagai wujud bahwa Pemerintah telah menafikkan keberadaan MK sebagai penjaga Konstitusi. Putusan MK menjadi tidak berarti. harus dengan cara apa supaya penguasa mau menghormati konstitusi seperti yang selalu mereka katakan ketika berhadapan dengan aksi massa? mari tanyakan pada lumpur lapindo yang terus mengalir…

  2. pelecahan konstitusi!!!
    sudah jelas sekali dimata kita apa yang terjadi…bagaimana mungkin sebuah negara yang dikatakan dalam uud adalah sebuah negara hukum tetapi para negarawannya sendiri malah melecehkan konstitusi…konstitusi = amanat rakyat yang berartai suara tuhan… dan jelas sekali pemerintahan kita ini tidak akan pernah berpihak kepada rakyat..

  3. sangat disayangkan pandangan pihak pembuat/penganggar apbd yang mayoritas beriorientasi pada bidang/sektor dengan hasil yg langsung dirasakan/yg ingin langsung terlihat, seperti halnya sektor ekonomi. sedang pendidikan hanyalah sektor investasi masa depan dengan result yang dapat dirasakan setelah proses panjang. wajar mereka berpikiran begitu akibat dibatasinya masa jabatannya sedang mereka menginginkan “terbaik” yg dihasilkan stelah masa berakhirnya. saat ini dibutuhkan aparatur negara yang tidak hanya berorientasi pada hasil tapi juga pada proses.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: