Memperbaiki Pelayanan Masyarakat Tidak Cukup Dengan Reshufle

Memperbaiki Pelayanan Masyarakat Tidak Cukup Dengan Reshufle
Oleh: Yulianto

 

Sudah menjadi rahasia bersama bahwa kinerja birokrasi kita sampai saat ini sangat payah. Tingkat kepayahan tersebut kemudian berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi, hilangnya rasa aman, dan pada akhirnya dapat menandaskan rasa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Bagi sebagian masyarakat, meminjam istilah ushul fiqh, “wujuduhu pemerintah ka adamihi”. Tidak dapat dirasakan bedanya.

Reshufle Birokrat Yang Buruk

Sudah menjadi rahasia bersama bahwa kinerja birokrasi kita sampai saat ini sangat payah. Tingkat kepayahan tersebut kemudian berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi, hilangnya rasa aman, dan pada akhirnya dapat menandaskan rasa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Sebagian kelompok masyarakat sudah sampai pada taraf mati rasa. Baginya keberadaan pemerintah dengan ketiadaannya sudah tidak dapat dirasakan bedanya. Dalam kazanah ushul fiqh kondisi ini dikenal dengan istilah wujuduhu ka adamihi. Namun begitu masih banyak yang berpandangan optimis kondisi saat ini meski tidak banyak tetapi tetap labih baik dari masa lalu setidaknya masih ada ruang kebebasan untuk menyuarakan masa depan bangsa. Karena itu maka perbaikan terhadap birokrasi merupakan hal yang fardlu hukumnya.

Tuntutan dan desakan reshufle anggota Kabinet Indonesia Bersatu merupakan salah satu wujud kepedulian atas buruknya kinerja birokrasi. Dari berbagai informasi di media anggota kabinet yang mesti diganti tersebut adalah mereka yang dianggap tidak memberi kontribusi positif bagi kinerja Presiden apakah karena terkena kasus hukum dan moral, kondisi kesehatan yang tidak baik, maupun karena tidak mampu menunjukkan kerja yang cukup menggembirakan. Dengan adanya pergantian pembantu Presiden tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi meningkat, hukum dapat ditegakkan, HAM dihargai, dan keamanan lebih terjamin.

Sebagian lain berpandangan bahwa selama sistem pemerintahan tidak berubah, maka pergantian kabinet bahkan Presiden sekalipun tidak akan mengubah keadaan. Karena itu yang utama harus diubah adalah sistem dan budaya kerja birokrasi dengan merubah paradigma berpikir kaum birokrat. Idealnya birokrasi bersifat netral dan mampu berperan sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan negara seperti diharapkan Hegel. Kenyataan menunjukkan bahwa birokrasi merupakan perwujudan dari negara dan tidak selalu mewakili kepentingan umum. Menggunakan penilaian Marx, birokrasi merupakan instrumen yang digunakan kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya (Miftah Thoha, 2004). Meski berasal dari rakyat, birokrasi telah mengkristal menjadi satu kelas tersendiri yang memiliki kepentingan. Pemikiran dan perilaku birokrasi sebagai pangreh praja yang mesti dilayani rakyat harus diubah menjadi pamong praja (pelayan masyarakat). Kesadaran dan kesediaan birokrat menjadi pammoong telah meletakkan rakyat sebagai pemilik negara yang berdaulat.

Bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar bukan hanya pasal mati tetapi aturan yang berbunyi di lapangan. Sebagai pelayan rakyat, maka pelayanan yang terbaik merupakan hal yang prioritas. Fakta di lapangan menunjukkan pelayanan birokrasi masih merupakan barang langka dan mahal. Untuk mendapatkan pelayanan, seringkali harus ada biaya tambahan dan ucapan terima kasih yang berlebih. Terlebih bagi warga masyarakat yang awam dalam urusan administrasi negara. Birokrasi yang demikian bukan saja menghambat tujuan reformasi tetapi juga telah menjadi sarang korupsi.

Perkembangan RUU Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan pelayanan umum bagi masyarakat maka dipandang perlu adanya suatu undang-undang yang secara khusus mengatur pelayanan umum (publik). Adanya Undang-undang Pelayanan Publik adalah untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh pelayanan dari lembaga-lembaga publik dan untuk memaksa secara sah lembaga-lembaga dan aparat publik menjalankan kewajibannya kepada warga negara (A. Chaniago). UU Pelayanan Publik nantinya melengkapi aturan perundang-undangan lainnya dalam rangka mereformasi birokrasi.

RUU Pelayanan Publik yang merupakan inisiatif Pemerintah telah disepakati menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional. Namun sejak diajukan sampai saat ini belum ada kemajuan yang berarti. DPR sendiri telah melakukan enam kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang berbagai kalangan seperti masyarakat, institusi pemerintah, kalangan akademis maupun ahli. Berdasar hasil RDPU tersebut DPR menilai RUU Pelayanan Publik usulan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) tersebut masih banyak rumusan dan ketentuan yang perlu diperbaiki. Untuk itulah maka DPR mengembalikannya kepada Pemerintah untuk direvisi. Beberapa permasalahan yang muncul dalamm RDPU dan perlu diperjelas tersebut antara lain :

Menyangkut definisi dari pelayanan publik itu sendiri. Meski ada kesepakatan bahwa pelayanan publik penting dan terkait dengan kepetniangan langsung masyarakat tetapi apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup pelayanan publik, siapa yang disasar dalam RUU pelayanan publik, dan siapa penyelenggara pelayanan publik dimaksud, masih terdapat perbedaan.

Pilihan siapa yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik berimplikasi pada sumber pembiayaan kegiatan pelayanan apakah ditanggung sepenuhnya oleh negara ataukah perlu membebankan juga kepada swasta dan masyarakat. Terkait dengan masalah pembiayaan adalah pilihan lembaga pengawas regulasi pelayanan publik apakah perlu membentuk komisi independen yang baru atau mengoptimalkan lembaga yang sudah ada semisal Komisi Ombudsman Nasional.

Hal lain yang masih perlu untuk dijabar lebih detail adalah standar pelayanan. Standar pelayanan setidaknya meliputi prosedur, batasan waktu, besaran biaya, produk/kualitas layanan, sarana-prasarana, dan kompetensi pelaksana layanan. Pilihan ini mengacu pada putusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sebagai perbandingan dapat dilihat adalam Surat Edaran Mendagri No. 100/757/OTDA tahun 2002 tentang Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Apabila pengembalian ini dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap RUU tersebut maka konsekuensinya RUU Pelayanan Publik tidak dapat lagi diajukan ke DPR dalam masa persidangan yang sama. Dengan demikian maka harapan untuk adanya payung hukum bagi pelayanan masyarakat masih jauh panggang dari api. Tetapi kalau pengembalian ke Pemerintah dengan tujuan untuk direvisi menjadi draft atau RUU baru, maka peran dan tugas DPR perlu dipertanyakan. Pasal 20 UUD telah menetapkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR yang juga bagian dari MPR dalam Amandemen Kedua telah mengembalikan fungsi DPR sebagai lembaga legislasi di samping fungsi kontrol dan fungsi anggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A UUD. Karena itu RUU yang diajukan Presiden dan dipandang penting bagi masyarakat semestinya dapat segera dibahas meski RUU tersebut tidak sempurna. Terlebih RUU tersebut telah disepakati termasuk dalam agenda Prolegnas. Proses penyempurnaan dapat dilakukan pada saat pembahasan dengan mengacu pada pendapat anggota Dewan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Adanya regulasi mengenai pelayanan masyarakat memang tidak serta merta membuat kinerja birokrasi menjadi bagus. Masih diperlukan elemen lain yang dapat memaksakan para pelayan masyarakat untuk mematuhinya. Merupakan hal yang lebih penting adalah bagaimana menjaga regulasi tentang pelayanan masyarakat nantinya dapat dilaksanakan.

Peran Komisi Ombudsman Nasional

Seiring dengan pengajuan RUU Pelayanan Publik adalah RUU tentang Ombudsman Republik Indonesia yang umum dikenal dengan RUU KON. Sayangnya RUU KON yang terdiri dari 16 Bab dan 49 pasal sejak diajukan DPR ke Presiden pada pertengahan 2005 lalu sampai sekarang masih belum dibahas.

Poin penting keberadaan Ombudsman adalah sebagai tempat atau sarana bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat supaya menjadi baik. Pilihan KON sebagai lembaga pengawas pelayanan publik sebenarnya sudah tepat. KON yang dibentuk melalui Keppres No. 44 tahun 2000 dan diperkuat dengan Tap MPR No. VIII/MPR/2001 memiliki potensi yang cukup besar untuk menampung keluhan masyarakat atas kinerja lembaga-lembaga publik.

Beberapa alasan untuk memilih ombudsman sebagai mekanisme panyampaian keluhan dan koreksi masyarakat atas pelaksanaan kinerja pelayanan publik terutama karena 1) sebagai lembaga kontrol eksternal sehingga diharapkan dapat independen, bebas dari campur tangan kepentingan negara/pemerintah 2) pendekatan yang dilakukan bersifat persuasif yang dianggap lebih sesuai dengan kultur kekuasan Indonesia dan 3) sudah banyak contoh keberhasilan ombudsman di negara lain dalam mendorong pelayanan publik menjadi lebih baik.

Namun tujuh tahun usianya masih banyak anggota masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaannya. Bisa jadi KON sebagai lembaga kontrol semestinya masuk dalam ranah legislatif tetapi saat ini masih bekerja dalam wilayah eksekutif maka geraknya menjadi kurang berani. Bisa jadi sosialisasi selama ini masih belum cukup tetapi jika malihat kiprah lembaga lain semisal KPK, KY atau MK, persoalan eksistensi mestinya sudah terlewati. Barangkali karena masyarakat Indonesia masih belum terbiasa dengan Ombudsman. Untuk itu maka pilihan strategi sosialisasi dengan sasaran dan hasil yang lebih riel perlu dipikirkan. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan pelayanan lembaga publik bagi masyarakat menjadi lebih baik. Dengan demikian diharapkan KON tidak ikut direshufle dari lembaga negara yang ada saat ini.

Penulis adalah Alumni FH UNS dan HMI FH UNS.  

Sumber:  KRHN

About hmibecak

Kami adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal kampus Fakultas Hukum yang bergerak di lingkup kampus UNS Surakarta. Kami selaku OKP yang bergerak di dalam kampus selalu berusaha untuk mengusung berbagai isu kampus FH UNS pada khususnya dan UNS itu sendiri pada umumnya. kami juga selalu berusaha untuk bekerjasama dengan element eksternal lainnya dengan tujuan selain untuk mendukung usaha kami juga untuk membina tali silaturahmi kami dengan rekan seperjuangan dan sejalan dengan tujuan kami. personel kami terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dari segala angkatan, baik yang sekarang duduk di kursi kepengurusan atau berstatuskan anggota.dan rencana kami dalam waktu dekat ini akan berusaha untuk meningkatkan kader HMI kami, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Amienn.. YAKIN USAHA SAMPAI

Posted on Mei 4, 2007, in Artikel. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: