Heboh Dana DKP

Heboh Dana DKP

Oleh: Yulianto

Seperti kasus-kasus korupsi lainnya, kasus dana non budgeter Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tidak bermuara di satu titik tetapi mengalir ke banyak pihak. Karena itu dugaan ada banyak petinggi politik yang ikut menikmati dana DKP tidak terlalu mengejutkan. Tetapi karena menyangkut banyak petinggi dan mantan petinggi negara, maka kasus ini telah menjadi top news di berbagai media tanah air dalam empat pekan belakangan secara berturut-turut.

Kalaupun ada yang mengejutkan barangkali adalah penjelasan tersangka mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri bahwa aliran dana DKP juga mengalir ke dana kampanye para calon Presiden/Wakil Presiden RI dalam Pemilu 2004 lalu. Keterangan tersangka Rokhmin ternyata diakui oleh salah satu kandidat Presiden Amien Rais dan beberapa kandidat Wakil Presiden. Bahkan Amien menginformasikan bahwa selain dari dana DKP ada kandidat yang menerima dana asing untuk biaya kampanyenya.

Tak ayal pernyataan tersebut mengundang reaksi keras dari banyak pihak termasuk Presiden terpilih SBY-Kalla karena merasa pernyataan tersebut mengarah kepada dirinya. Pernyataan Amien tersebut dapat menjatuhkan kredibilitas SBY–Kalla karena telah melakukan tindak pidana pemilu. Sesuai dengan Undang-undang Pilpres, pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dilarang menerima dana untuk kampanye yang bersumber dari asing, pemerintah dan penyumbang yang tidak jelas indentitasnya. Sanksi bagi penerima dana pemerintah dan dana asing menurut UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 89 Ayat (7) adalah kurungan 2-24 bulan dan/atau denda Dua Ratus Juta sampai Satu Miliar Rupiah. Karena itu SBY merasa perlu menggelar konferensi pers untuk memberikan klarifikasi terhadap ”fitnah” tersebut.

Sayangnya ”nyanyian” Amien melunak setelah adanya pertemuan dengan SBY selama 12 menit di Bandara Halim Perdanakusumah. Khawatir dapat ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu, Amien enggan membuka informasi dana asing dalam Pilpres 2004 lalu dan memilih untuk menyerahkan proses penyelesaian kasus dana DKP dan dana asing kepada mekanisme hukum yang ada.

Kendala Yuridis

Banyak pihak meyakini itikad aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan dana asing yang mengalir ke pasangan capres dalam kampanye pemilu presiden 2004 tersebut sangat kecil. Hal ini disebabkan kasus tersebut akan menyeret banyak pejabat tinggi dan mantan pejabat tinggi negara. Indikasi tersebut tampak dari berbagai pernyataan para pejabat menghimbau agar para penerima dana DKP cukup mengembalikan dana sumbangan tersebut ke kas negara. Para pihak juga menganggap bahwa segala persoalan yang terjadi selama masa pemilu sudah tutup buku seiring dengan selesainya tahapan pemilu. Tidak terkecuali persoalan yang menyangkut dana kampanye.

Kesan tersebut muncul karena UU Pilpres memberi batasan pelaporan pelanggaran pemilu baik pelanggaran yang bersifat administratif, sengketa, maupun pidana selambatnya 7 hari setelah pelanggaran terjadi. Khusus mengenai pelanggaran yang tergolong pidana pemilu penyelesaian memakan waktu paling lama 86 hari semenjak penyidikan sampai dengan putusan di tingkat banding. Walaupun UU Pilpres tidak mengatur batasan tenggat waktu kapan perkara tindak pidana pemilu sudah ditutup, tetapi menurut ketentuan KUHP pasal 78, masa kadaluwarsa untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran adalah satu tahun. Namun karena pelanggaran dana kampanye yang menyangkut korupsi dana DKP termasuk pelanggaran yang serius dan untuk menghindari pemberantasan korupsi yang tebang pilih maka sangat beralasan untuk membuka dana kampanye Pilpres 2004 lalu. Proses hukum merupakan salah satu jalan menuntaskan dugaan pelanggaran pidana yang membuat Pilpres cacat dan ternoda. Dengan demikian legitimasi yuridis dan politis terhadap hasil Pilpres 2004 menjadi terang.

Pilihan membuka kembali pelanggaran pidana Pemilu 2004 saat ini memang mengandung resiko yang tidak kecil. Apabila terbukti SBY-Kalla menerima dana DKP, apalagi dana asing, maka kasus korupsi DKP yang menyeret Rokhmin bisa mengembang pada proses pemakzulan SBY-Kalla. Dalam hal impeachment DPR mendapat apembenaran dari MK dan disetujui oleh MPR maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla diberhentikan dari jabatannya secara bersamaan. Guna mengatasi kekosongan kekuasaan maka pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) UUD. Selambatnya 31 hari setelah itu MPR bersidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres 2004 lalu.

Menjadi persoalan adalah jika ternyata semua pasangan calon terbukti menerima dana DKP (Pemerintah) maupun dana asing mengingat Konstitusi dan aturan hukum yang ada belum mengatur mengenai hal tersebut. Guna mengatasi kebuntuan hukum tersebut perlu ada terobosan hukum dan politik berupa Pemilu Presiden yang dipercepat.

Puncak Gunung Es

Dana DKP bukanlah satu-satunya dana negara yang menyebar ke kas partai politik dan pejabat politik. Setidaknya beberapa kasus yang pernah muncul mengindikasikan dugaan tersebut. Kasus korupsi Dana Alokasi Umat yang menyeret mantan Menag Said Agil al Munawar ke balik jeruji, kasus Buloggate yang berpuncak pada pelengseran Gus Dur dari Istana, voucher pendidikan yang menyangkut Mendiknas Bambang Sudibyo beberapa waktu lalu dapat menjadi contoh. Bahkan disinyalir lahirnya PP 37/2006 yang dirubah menjadi PP 21/2007 menyangkur dana operasional dan dana komunikasi bagi Ketua dan Anggota DPRD tidak terlepas dari upaya mendanai kegiatan politik sejumlah parpol dan politisi. Dana DKP hanyalah sebagian dari puncak gunung es dari penyalahgunaan keuangan negara. Masih banyak dana departemen, lembaga negara, perusahaan negara dan persuahaan daerah yang mengalir ke kas partai politik dan politisi.

Penting ke depan adalah mengatur tentang dana politik dan dana kampanye dalam paket RUU Politik. Pengaturan mengenai dana politik setidaknya meliputi asal muasal dana, cara mendapat dan membelanjakan, batasan maksimum, proses pelaporan, dan sanksi yang tegas. Tanpa kejelasan tentang itu semua maka Pemilu, meminjam istilah Saldi Isra, hanya akan menjadi ajang pertarungan para koruptor.

(Penulis adalah Ketua Divisi Politik KRHN dan Alumni HMI Hukum UNS)

About hmibecak

Kami adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal kampus Fakultas Hukum yang bergerak di lingkup kampus UNS Surakarta. Kami selaku OKP yang bergerak di dalam kampus selalu berusaha untuk mengusung berbagai isu kampus FH UNS pada khususnya dan UNS itu sendiri pada umumnya. kami juga selalu berusaha untuk bekerjasama dengan element eksternal lainnya dengan tujuan selain untuk mendukung usaha kami juga untuk membina tali silaturahmi kami dengan rekan seperjuangan dan sejalan dengan tujuan kami. personel kami terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dari segala angkatan, baik yang sekarang duduk di kursi kepengurusan atau berstatuskan anggota.dan rencana kami dalam waktu dekat ini akan berusaha untuk meningkatkan kader HMI kami, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Amienn.. YAKIN USAHA SAMPAI

Posted on Juni 16, 2007, in Artikel. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: