Pancasila; Islam Tanpa Islam?

 

Pancasila; Islam Tanpa Islam?

Oleh: Luqman Vichaksana

“Even if something exists and is knowable, no knowledge or understanding of it can be connunicated to another person”. Sudah dari dulu, semenjak Gorgias dari Lentini (375-483 SM) mengumandangkan fatwa sofistrinya itu, gejala pengingkaran dan keraguan terhadap kenyataan dan pengetahuan atasnya telah menjadi penyakit nalar yang terus mewabah. Syukur-syukur Aristoteles berupaya mencegahnya dengan membakukan logika formal. Sayangnya, jauh berabad-abad setelahnya, embrio mazhab Gorgias yang pesakitan itu sudah mengakar dalam otak sejarah, hingga beranak-pinak dan menurunkan pelbagai bidah pemikiran yang aneh-aneh.

Karena itu, entah ironis atau tidak, meski kemajuan sains dan pengetahuan empiris telah menjulang begitu tinggi, tapi pondasi kemajuan tersebut sekedar berkaki kayu yang begitu rapuh. Ia hanya berpijak pada relativisme yang kadang justru berkelindan dengan bidah skeptisme yang begitu akut, hingga nasib ontologi dan epistemologi sebagai ruh pengetahuan sempat juga dinyatakan telah habis umurnya. Maka kuasa akal pun tak lagi mutlak seperti dulu, ia hanya alat metodologis untuk meluluskan kesahihan data-data empiris.

Kalaupun sudi untuk ditelusuri kembali, mungkin saja lantaran ulah Kant, sehingga otoritas akal menjadi cacat dan tak lagi diperkenankan mencawe-cawe ihwal yang dianggap metafisik. Barangkali juga gara-gara Heidegger, ketika pemahaman manusia begitu disangsikan, dan takwil hermeneutik menjadi kerasukan syak yang begitu dahsyat. Atau bisa jadi karena Wittgenstein yang mengubah takdir filosof untuk sekedar bersibuk-sibuk diri dengan membedah bahasa.

Alhasil, krisis keyakinan dan kepercayaan sudah merambah liar ke seluruh pelosok ranah pengetahuan dan alam sadar sejarah. Apalagi ketika gejala tersebut kita tarik ke bawah hingga menyentuh konteks kehidupan berbangsa kita sebagai bangsa Indonesia.
Kiranya, tak terlalu sulit untuk mencari benang relevansi dengan omongan di atas, karena sebagian dari kita bukan hanya mengidap keraguan atas eksistensi dirinya, tapi lebih politis lagi, sebagian dari kita telah syak dengan keberadaan bangsanya sendiri, syak dengan kemampuan bangsanya, syak dengan masa depannya, dengan ideologi kebangsaannya, dengan kontitusinya, atau bahkan dengan identitas nasionalnya! Lebih-lebih jika konsep “nation” itu hanya diimajikan sebagai term rekayasa politikus!
Maka jangan heran jika akhir-akhir ini, lagi-lagi bangsa kita disodori kembali oleh pelbagai wacana dan aksi yang terkadang saling terkukung dalam ifrath dan tafrith, hanya karena untuk memperkarakan kembali keberadaan Pancasila sebagai ideologi nasional, dan membuka peluang ideologi-ideologi lainnya sebagai alternatif. Beberapa pihak, lantaran merasa bahwa hingga kini ideologi Pancasila belum mampu meredam krisis kebangsaan yang masih saja bergejolak, menjadi amat bimbang atas kemampuan Pancasila sebagai dasar negara, lantas mengajukan syariat Islam sebagai solusi lain. Segolongan lagi, sambil meragukan keberdayaan agama sebagai ideologi, mereka begitu menjunjung luhur Pancasila laksana ajaran sakral yang tak dapat diganggu gugat. Sementara selebihnya lagi, kendati masih bersikukuh pada Pancasila namun tetap menghendaki adanya interpretasi yang lebih bijak atasnya.

Terlepas dari beragam motif dan tujuan yang melatari semuanya itu, yang jelas pelbagai gagasan itu harus disikapi sebagai dialektika sejarah yang tak dapat dipungkiri. Dan tentu saja, masing-masing dari kita, dengan ikhtiar atau terpaksa, kita perlu menegaskan ulang posisi kita dalam kancah tersebut. Jika tidak, mungkin kita hanya akan menjadi kelas rakyat yang “muqallid buta” atas nasib bangsanya sendiri!
UMAT DAN HAKIKAT HIDUP BERBANGSA
Dengan tanpa melupakan adanya perbedaan lapik filosofis dan historis yang melambari ihwal berikut ini, kiranya bukan sekedar kebetulan, jika mpu Tantular dan Mulla Shadra sama-sama mencapai pada kesimpulan yang semakna dalam menyikapi hubungan antara yang plural dengan yang tunggal. Bila Mulla Shadra sempat mengadopsi adagium falsafi Persia kuno (Fahlaviyun), “vahdat dar ain-e kesrat, va kesrat dar ain-e vahdat” (tunggal dalam sejatinya bineka, bineka dalam sejatinya tunggal), sebagai tawaran filsafat hikmahnya; maka mpu Tantular pun mengajukan petikan Kakawin Sutasoma, “Bhinneka Tunggal Ika” (bineka namun tunggal jua) sebagai intipati gagasannya.

Kenyataan ini bukan hanya melafalkan adanya relavansi ataupun sekedar kemiripan antara ungkapan mpu Tantular dengan tesis Mulla Shadra. Tapi lebih substansial lagi, filsafat hikmah gubahan Mulla Shadra itu bisa dijadikan sebagai landasan rasional dan falsafi atas falsafah dasar hayat kebangsaan kita. Tentu, hal ini adalah tugas para cendikiawan kita untuk mendedahnya lebih lanjut.

Yang jelas, kalau boleh konteks kebangsaan kita itu diibaratkan dengan celupan filsafat hikmah, maka hidup berbangsa adalah mengikhtiarkan secara nyata “vahdat dar ain-e kesrat, va kesrat dar ain-e vahda”t.Di sisi lain, ketika kita telisik ulang batin ungkapan mpu Tantular tadi, tampak tersirat jelas harapan luhur para pendiri bangsa kita dalam semboyan bahasa Kawi tersebut, sehingga menjadikannya sebagai motto nasional. Hal itu bisa disadari, karena kehadiran bangsa ini bukan semata-mata lahir disebabkan oleh kesamaan latar belakang etnis, agama, ataupun unsur-unsur primordial lainnya. Tapi lahir dari pelbagai anasir plural dan heterogen, yang beriradah secara bersama untuk menjadi satu bangsa.

Dengan demikian, tatkala telah diakui bahwa agama merupakan salah satu unsur plural yang turut membangun kemanunggalan bangsa. Maka keberadaan umat sebagai jelamaan agama dalam lokus sosialnya, mesti terlibat secara aktif dalam implementasi adagium Shadraian tadi pada tataran nyata.Karena itu sebagai anggota umat, yang sekaligus juga bagian dari satu bangsa, maka sudah semestinya jika konsep nation itu tidak lagi disikapi sekedar hasil rekayasa politik, sehingga siapapun pun berhak untuk meragukan keberadaanya dan cuek begitu saja dengannya. Tapi, hayat kebangsaan itu harus dimengerti sebagai iktikad baik dan jelmaan ikhtiar bersama kita sebagai sekumpulan manusia yang merasa memiliki latar sejarah, tujuan, dan tekad yang sama untuk berjuang secara berjamaah dalam ikatan satu bangsa.

Oleh sebab itu, hal yang demikian ini harus kita hormati dan rembesi keberadaanya hingga menelusuk ke dalam kesadaran sejarah yang sedang kita rajut. Meski demikian, ketika konteks kebangsaan itu bersentuhan secara langsung dengan agama. Disadari atau tidak, keduanya terkadang harus bergumul secara berhadap-hadapan. Lebih gawat lagi, jika logika tindakan para elite bangsa berupaya untuk memarjinalkan posisi agama, tentu hal ini akan menjadikan agama sebagai cabaran sekularisme yang patut dijinakkan. Pasalnya, dalam ihwal yang demikian itu mesti ada garis merah yang jelas untuk memisahkan lingkar kebangsaan dari lingkar umat sebagai jelmaan agama pada ranah sosialnya.Akan tetapi, hampir-hampir mustahil kiranya untuk membayangkan umat dan bangsa sebagai dua lingkaran yang saling terpisah. Apalagi ketika doktrin agama yang dikhotbahkan itu menghendaki sebuah kehidupan agamis yang menjiwai seluruh gatra dan matra kehidupan umatnya. Sudah barang tentu, hal ini akan menjadikan bangsa sebagai salah satu lingkaran lain dalam lingkupan lingkar umat, atau paling tidak sebagai dua lingkaran yang saling beririsan.

Kelaziman yang demikian itu, niscaya menuntut adanya dialektika yang nyata antara bangsa dengan umat (agama). Sebab, betapapun ketika hubungan dua lingkaran yang berbeda itu diterima semacam di atas. Adanya anasir kontradiktif dan plural dalam masing-masing lingkaran merupakan kenyataan lain yang harus disikapi secara bijak. Karena sesungguhnya, baik umat maupun bangsa, keduanya sama-sama menghendaki adanya kehidupan yang dinamis dan menyatu, namun dengan tetap mempertahankan segenap kebinekaan yang ada.

Maka amat tepat kiranya jika para founding fathers bangsa ini berijtihad menjadikan Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, sembari menjunjung tinggi semboyan “bhinneka tunggal ika”, sebagai syiar nasional.Meski begitu, kendati masing-masing dari kita adalah bagian dari umat dan bangsa sekaligus, namun di saat yang sama kedua-duannya menuntut ketaatan kita. Lantas bagaimana jika terjadi kontradiksi di antara keduanya? Mana yang lebih prinsipil? Dan apa pilihan kita?

ISLAM TANPA ISLAM
Islam tanpa Islam? Mungkinkah? Zahirnya, frase ini terbaca paradoks dan bebal. Namun dengan piranti lunak takwil, Anda pun bisa menyibak makna tersembunyi yang tersirat dibaliknya. Selama ini bagi sebagian orang, mendengar nama Islam saja, dalam sekejap benaknya menayangkan setumpuk doktrin dan aturan syariat yang begitu ketat dan keras. Tapi ini pun masih jauh beruntung ketimbang khayalannya sekonyong-konyong membayangkan wajah seram Bin Laden, dan perangai agama terroris.

Abstraksi di atas, sedikitnya merupakan bekal kita untuk “mentakwil” frase tadi. Yang jelas, diterima atau tidak, Islam (baca: term islam) bukanlah kata yang bermakna tunggal dan sesuci bayangan kita atasnya. Islam telah menjadi kata ekuivokal dengan bentangan makna yang bukan hanya bineka tapi juga kontradiktif. Ia menjadi kontradiktif lantaran merupkan kata yang melayang-layang dalam bahasa publik. Suatu waktu ia jauh tinggi melambung ke atas hingga begitu sakral, sekali waktu pula ia tumbang ke bawah menjadi amat profan. Dengan kata lain, Islam dalam bahasa publik mengandung serentang makna yang terkadang membentang secara mendatar dan terkadang juga melintang dari atas ke bawah.Terlepas dari konsekuensi teologisnya, kenyataan ini harus dijadikan sebagai variabel penting dalam telisik ilmiah kita atas agama. Jika tidak, kita menjadi teralienasi dari ranah sejarah kita.

Meski demikian, pada tataran teologisnya, sudah barang tentu hanya sebagian makna saja dari bentangan pelbagai makna itu yang dinyatakan sahih. Oleh karena itu sebagai seorang muslim, salah satu tugas kita adalah menampakkan dan meneguhkan makna sejati Islam dari pelbagai kesimpang-siuran maknanya. Upaya peneguhan makna yang sejati itu, niscaya tidak cukup hanya dengan membakukan artinya dalam sebuah kamus atau ensiklopedia, tapi upaya itu harus dilafalkan dalam kekuatan teologi kita dalam mempertahankan sakralitas ajarannya dan prilaku praktis kita sebagai seorang muslim.
Dengan demikian, salah satu makna “Islam” tanpa “islam” adalah memisahkan makna sejati Islam dari makna palsunya, atau bisa juga berarti menampilkan makna Islam yang lebih luhur lagi dari makna lainnya yang berderajad lebih rendah. Lantas manakah Islam yang sejati dan manakah Islam yang terluhur? (Sebaiknya, ini kita jadikan PR buat diri kita masing-masing!)

ISLAM DAN PANCASILA
Konon, lantaran kelompok Islam-politik berkali-kali gagal mengukuhkan syariat Islam dalam konstitusi dasar negara, akhirnya mereka pun rela bergerilya ke daerah-daerah untuk meluluskan beragam perda yang berbau syariat Islam. Karuan saja, puak-puak yang sok demokratis dan nasionalis mencurigai gejala Islam-politis itu sebagai upaya rejuvenasi (peremajaan ulang) ideologi Islam. Malahan, upaya itu telah didakwa sebagai aksi sentimen keagamaan yang bisa membahayakan posisi NKRI.

Menilik kenyataan ini, wajar kiranya jika sebagian pihak mulai melirik kembali dualitas klasik politik nasional; Islam dan Pancasila untuk diperbicangkan ulang. Upaya ini semakin dipandang perlu ketika kesadaran berbangsa itu mulai kian dirasa kehilangan jatidiri filosofisnya dalam memperjuangkan proses reformasi yang tengah digulirkan saat ini.

Namun begitu, sejarah bangsa ini masih demikian berat membebani kita untuk secara lantang dan lugas mendekonstruksi kembali dualitas klasik tadi.Yang jelas, kita tidak mungkin terus-menerus menjadikan Pancasila hanya sebagai repetisi bebal dalam retorika politik ataupun basa-basi politis yang cuman dipakai sebagai asas maya dalam format zahir politik bangsa. Kita juga tidak mungkin untuk masih saja curiga terhadap juang usaha sebagian saudara kita yang muslim, kala gigih berupaya meniupkan ruh Islam ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu dicari adanya solusi “amru baynal-amrain” atau jalan tengah yang adil dalam perkara ini. Mengingat bahwa pada satu sisi, Pancasila adalah hasil ijtihad politik para founding fathers bangsa ini yang telah menjadi kompromi bersama dan diakui telah mampu menjadi kalimatun sawa’ (kata sepakat) yang mengikat secara menyatu seluruh komponen bangsa yang berbagai-bagai itu. Sedang di sisi lain, andil besar umat Islam pun tidak bisa dilupakan dalam mewujudkan dan membangun bangsa ini. Bagi umat muslim, Islam bukan sekedar agama kultural, apalagi sekedar ajaran yang hanya mengurusi urusan personal, tapi Islam merupakan juga agama politis yang bermuatkan weltanschauung (pandangan dunia) universal yang selayaknya mesti diniscayakan dalam hayat praktis seorang muslim sejati.
Karena itu, perlu adanya ruang yang lebih adil untuk menempatkan esensi dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun dengan tetap menghormati kenyataan plural yang ada.

Terkait dengan ihwal tersebut, tepat rasanya jika kita ulang lagi secuplik pidato Soekarno menanggapi soalan Ranuwihardjo tentang posisi Islam dan Pancasila. Dalam pidatonya itu, Presiden pertama RI tersebut secara tak langsung menjawabnya dengan menukil kutipan kata-kata M.Natsir sewaktu melawat ke Pakistan:
“Pakistan is a moslem country. So is my country Indonesia. But though we recognize Islam to be the faith of the Indonesian people. We have not made an expressed mention of it in our Constitution. Nor have we excluded religion from our national life. Indonesia has expressed its creed in the Pancasila, or the five principles, which have been adopted as the spiritual, moral and ethical foundation of our nation and our state. Your part and our is the same. Only it is differently stated”

Sambil mencerap ulang kutipan Soekarno tadi, sepertinya pernyataan M.Natsir tersebut seolah menjadi ilham bagi sebagian cendikiawan muslim tanah air pada masa-masa Orba dulu saat menggagas ide “Islam Substansial” sebagai “style of action” gerakan Islam yang lebih ramah, tatkala rezim Soeharto masih begitu alergi dengan tampilan ideologis jaringan Islam-politik.

Pada masa itu, kalangan Islam Substansial beranggapan bahwa, ketika aksi-aksi formalisasi agama tak lagi menguntungkan maslahat umat, maka mewujudkan cita-cita universal Islam, seraya memegang teguh batin syariat, jauh lebih utama ketimbang sekedar menampakkan sampul Islam yang begitu formal. Di samping itu, upaya penggusuran Pancasila sebagai ideologi negara merupakan aksi yang amat membahayakan bagi maslahat umat dan bangsa, karenanya akan jauh lebih bijak, jika upaya radikal itu digantikan dengan usaha dekonstruksi tafsir Pancasila secara Islami, sebagai gaya bertindak untuk mengimbangi otoritas penafsiran tunggal Orba terhadap Pancasila. Pasalnya, siapapun akan amat susah untuk menampik bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka yang multi-tafsir.

Gagasan Islam Substansial ini, kendati masih memerlukan pelbagai penyempurnaan di banyak sisi, tapi buat saya hingga saat ini, gagasan tersebut merupakan format keindonesiaan Islam yang masih sangat relevan sampai kini. Dengan artian bahwa ketika kenyataan plural bangsa ini menghendaki adanya kalimatun sawa’ yang bisa dijadikan ikatan kesatuan bangsa, sementara ikatan tersebut sejauh ini hanya bisa dimufakati sebatas pada Pancasila, maka dalam hal ini tak ada jalan lain kecuali mempertahankan Pancasila dan Islam secara berbarengan. Toh, sila-sila yang terkandung dalam Pancasila pun merupakan jelmaan lain nilai-nilai universalitas Islam.

Maka itu, sambil meminjam gaya paradoks sufistik, yang diperlukan saat ini adalah bagaimana menampilkan Islam tanpa Islam, menawarkan Pancasila yang berjiwakan Islam tanpa ikon Islam.[] Wallahu a’lam.

Penulis adalah Redaktur Pelaksana Islam Alternatif

Dikutip dari: http://vichaksana.blogspot.com/

About hmibecak

Kami adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal kampus Fakultas Hukum yang bergerak di lingkup kampus UNS Surakarta. Kami selaku OKP yang bergerak di dalam kampus selalu berusaha untuk mengusung berbagai isu kampus FH UNS pada khususnya dan UNS itu sendiri pada umumnya. kami juga selalu berusaha untuk bekerjasama dengan element eksternal lainnya dengan tujuan selain untuk mendukung usaha kami juga untuk membina tali silaturahmi kami dengan rekan seperjuangan dan sejalan dengan tujuan kami. personel kami terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dari segala angkatan, baik yang sekarang duduk di kursi kepengurusan atau berstatuskan anggota.dan rencana kami dalam waktu dekat ini akan berusaha untuk meningkatkan kader HMI kami, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Amienn.. YAKIN USAHA SAMPAI

Posted on Juli 19, 2007, in Artikel. Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. Hebat tulisan saudara, perkenankan saya untuk ikiut berkomentar tulisan saudara. Saya sangat setuju perlunya untuk menampilkan Pancasila yang berjiwa Islam tanpa ikon Islam. Kondisi inilah yang sangat memungkinkan nilai-nilai Islam mewarnai kehidupan berbangsa saat ini.Ketika anak bangsa berlomba-lomba untuk berperan untuk memajukan bangsa Indonesia,dan semakin kerasnya perjuangan Islam Radikal dan semakin tajamnya perjuangan Partai Islam. Pemikiran saudara sangat cocok untuk dikedepankan dalam diskusi maupun tataran implementasi dikehidupan berbangsa dan bernegara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: