“Demokratisasi”, di manakah kau kini?

“Demokratisasi”, di manakah kau kini?

Oleh: Irman Abdurrahman 

 

Terdapat keyakinan yang umum di kalangan para teoritisi politik bahwa negara-negara demokrasi tidak akan saling menyerang. Faktanya, paradigma politis ini menjadi sebuah justifikasi utama bagi retorika pemerintahan George W. Bush untuk “mendemokratisasikan” Timur Tengah.

Sejak invasi Irak pada 2003, retorika “demokratisasi” ini menjadi topik utama dalam diskursus politik di Amerika, dan nyaris selalu menyertai setiap pembicaraan tentang dunia Muslim dan apa yang disebut sebagai peran Amerika di dalamnya.

Simaklah pernyataan Menlu AS Condoleezza Rice, 25 bulan lalu (Juni 2005) di American University, Kairo, yang mengkritik kebijakan masa lampau negaranya, “Selama 60 tahun, negara saya—Amerika Serikat—mengupayakan stabilitas dengan mengorbankan demokrasi di wilayah ini, di sini di Timur Tengah,” kata Rice dalam pidato yang dihadiri para aktivis demokrasi di seluruh kawasan. “Dan kami tidak mencapai hasil apa pun. Kini, kami mengambil jalan yang berbeda. Kami mendukung aspirasi-aspirasi demokratis seluruh masyarakat.”

Namun, respon rezim di Washington terhadap perkembangan situasi kontemporer, khususnya di Timur Tengah, memperlihatkan hipokritas pemerintahan ini.

Dan sekarang simaklah pernyataan Rice baru-baru ini, ketika ia bersama para pejabat senior pemerintahan berupaya menjelaskan sebuah kebijakan baru, dimana milyaran dolar bantuan militer AS akan mengucur kepada rezim-rezim otokratik di Arab Saudi, Mesir, dan negara-negara Teluk lainnya.

“Mereka adalah sekutu-sekutu dekat dan teman-teman lama kami. Ini adalah hubungan strategis yang kembali pada dekade-dekade sebelumnya. Dan kami bersungguh-sungguh menunjukkan komitmen kami untuk membantu keamanan sekutu-sekutu kami…ini berkaitan dengan stabilitas dan kemakmuran wilayah Teluk, yang merupakan kepentingan besar bagi AS dan juga bagi teman-teman kami,” kata Rice seakan lupa terhadap apa yang ia nyatakan 25 bulan lalu.

Dan, semua kita tahu bahwa paket bantuan baru itu adalah tentang bagaimana membendung Iran. Rice sendiri dalam pernyataannya tidak mengingkari hal itu, “Situasi-situasi berbeda tetapi tidak ada keraguan, menurut saya, bahwa Iran menjadi negara satu-satunya yang menghadirkan tantangan strategis bagi AS dan jenis Timur Tengah yang kami inginkan.”

Memutar balik jarum jam sejarah. Ketika dekade-dekade lampau AS mendukung para raja, diktator, dan emir dari negara-negara Arab Teluk untuk menghadapi ancaman Soviet, kini AS juga merapat kepada rezim-rezim anti-demokratik itu guna menghadapi ancaman Iran.

Dan dalam konteks menghadapi Iran, maka memicu konflik sektarian, khususnya antara Suni dan Syiah, menjadi potensi strategis yang dapat dimanfaatkan.

Perhatikan bagaimana para analis dan jurnalis Timur Tengah, yang menjadi favorit kaum liberal-neokonservatif di Amerika, secara konstan menulis dan membahas apa yang mereka sebut ‘sejarah permusuhan’ antara Syiah dan Suni di kawasan. Nama-nama seperti Dexter Filkins, Vali Reza Nasr, dan Martin Peretz adalah sebagian di antara mereka yang menyimpulkan bahwa Suni adalah musuh sesungguhnya bagi Syiah, dan demikian sebaliknya; serta bahwa sejarah kekerasan di Timur Tengah adalah kebencian Suni kepada Syiah dan sebaliknya.

Dan, kebijakan baru mengenai paket persenjataan AS ini menyediakan bagi kita indikasi bahwa Washington ingin menegaskan kepada sekutu-sekutu Arabnya, bahwa Iran yang Syiah itu adalah ancaman sesungguhnya bagi mereka, bukan Israel atau Amerika.

Dan, menariknya bahwa para penguasa Arab yang tidak populer itu adalah satu-satunya yang terobsesi oleh perpecahan sektarian di kawasan. Raja Abdullah II dari Yordania, sekutu dekat AS, memperingatkan Barat dari apa yang disebutnya “Bulan Sabit Syiah”, yang membentang dari Iran, Irak, Suriah, dan berakhir di selatan Lebanon.

Tak perlu dikatakan lagi, para raja dan diktator Arab itu ingin menakut-nakuti rakyat mereka dengan ancaman sektarian sehingga mengalihkan perhatian dari isu-isu demokrasi untuk kemudian memperkuat cengkeraman mereka terhadap kekuasaan.

Perlu dicatat Deplu AS sendiri mengakui bahwa 80 % negara yang menerima persenjataan dari Amerika sejak 2003 masuk dalam klasifikasi tidak demokratis dan memiliki catatan HAM yang buruk. Israel konon memang negara demokratis tetapi pada 2006, Deplu AS, dengan mengutip sebuah sumber, menegaskan bahwa 322 dari 660 rakyat Palestina yang dibunuh militer Israel “tidaklah terlibat dalam aktivitas kekerasan ketika dibunuh”.

Faktanya, AS terus mempersenjatai rezim-rezim yang tidak dipilih secara demokratis untuk melawan Iran, yang rezimnya merupakan pilihan populer rakyatnya. Lalu di manakah retorika “demokratisasi” itu?

Faktanya, target-target utama AS dan Israel adalah Hamas dan Hizbullah, kelompok-kelompok perlawanan yang populer di mata rakyat masing-masing dan memiliki wakil-wakil di eksekutif dan legislatif, yang juga dipilih secara demokratis.

Mari kita perjelas, di satu sisi ada Iran, Hamas, dan Hizbullah, mereka semua hadir di dalam kekuasaan melalui sebuah proses pemilihan. Dalam kasus Iran dan Hamas kita bahkan mempunyai pemerintahan yang terpilih secara mayoritas. Sementara dalam kasus Hizbullah, kita memiliki sebuah organisasi populer yang terpilih menjadi bagian dari sebuah pemerintahan.

Di sisi lain, kita punya Mesir, Yordania, dan Arab Saudi. Yang pertama adalah penguasa yang tidak dipilih sementara yang kedua dan ketiga adalah para raja, yang tentu saja tidak dipilih. Semuanya kini bersanding dengan Amerika Serikat, ‘sang kampiun’ demokrasi, untuk menerima, membiarkan, dan bahkan mendukung agresi dan ambisi Israel.

Jelas sudah. Kebijakan AS di Timur Tengah tampaknya memiliki dua komponen utama: pertama, pemerintah Bush berupaya menghindari demokrasi sejati di Timur Tengah; kedua, AS benar-benar membutuhkan terpicunya perang sipil di seluruh kawasan.

Sumber: ICC Jakarta 

About hmibecak

Kami adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal kampus Fakultas Hukum yang bergerak di lingkup kampus UNS Surakarta. Kami selaku OKP yang bergerak di dalam kampus selalu berusaha untuk mengusung berbagai isu kampus FH UNS pada khususnya dan UNS itu sendiri pada umumnya. kami juga selalu berusaha untuk bekerjasama dengan element eksternal lainnya dengan tujuan selain untuk mendukung usaha kami juga untuk membina tali silaturahmi kami dengan rekan seperjuangan dan sejalan dengan tujuan kami. personel kami terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dari segala angkatan, baik yang sekarang duduk di kursi kepengurusan atau berstatuskan anggota.dan rencana kami dalam waktu dekat ini akan berusaha untuk meningkatkan kader HMI kami, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Amienn.. YAKIN USAHA SAMPAI

Posted on Agustus 14, 2007, in Artikel. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: