Berakit Demokrasi Menuju Kemakmuran

Berakit Demokrasi Menuju Kemakmuran

Oleh: Yulianto

 

Tingkat kehidupan perpolitikan Indonesia telah menyentuh level yang tinggi dan bahkan masih memungkinkan untuk menaik kembali. Sebagai buah dari gerakan reformasi, berbagai proses demokrasi politik telah mengalami kemajuan luar biasa pesat. Hak-hak politik masyarakat sipil semakin terjamin dalam UUD dan berbagai aturan perundang-undangan lainnya. Kebebasan mengemukakan pendapat, berserikat, dan partisipasi dalam proses pengisian jabatan politik merupakan bukti meningkatnya demokrasi Indonesia.

Kebebasan berpendapat telah menyebabkan setiap orang untuk tidak lagi takut mengkritik penguasa. Kebebasan bersuara semakin luas dengan adanya kemerdekaan pers yang jauh lebih luas dalam memberikan informasi kepada publik. Kesadaran atas keberanian masyarakat pada akhirnya memaksa penguasa untuk tak lagi tipis telinga. Sayangnya kelapangan dada dalam mendengar kritik dan aspirasi warga belum diikuti dengan tindakan nyata di lapangan.

Partai politik sebagai pilar utama demokrasi banyak didirikan. Tumbuhnya bermacam partai politik yang tak kenal musim juga menawarkan beragam aliran ideologi. Disamping parpol berbagai lembaga profesi, organisasi massa, dan LSM juga tumbuh sebagai wadah perjuangan kepentingan kelompok.

Kesejahteraan di Tepian
Perkembangan demokrasi yang terjadi di bidang politik tersebut sayangnya belum sebanding dengan perkembangan dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil kajian berbagai lembaga menunjukkan bahwa angka kemiskinan masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun belakangan justru semakin tinggi. Mengenai besaran angkanya jumlah rakyat miskin sejauh ini masih menjadi perdebatan baik antara LIPI, BPS, dengan Bank Dunia maupun lembaga-lembaga masyarakat yang lain.

Berlepas dari besaran angka tersebut, mengingat dasar parameter orang miskin juga berbeda, ada fakta bahwa biaya pendidikan masih cukup mahal. Anggaran pendidikan yang diamanatkan Konstitusi sebesar 20% dari APBN sampai sekarang masih belum mampu dipenuhi. Pada aspek kesehatan biaya pencegahan dan pengobatan juga masih cukup mahal. Program subsidi kesehatan masyarakat melalui biaya berobat gratis dan obat murah masih belum mencapai sasaran. Dua kebutuhan yang paling mendasar tersebut merupakan hitungan pokok dalam menilai kemakmuran seseorang. Indikator meningkatnya kemiskinan dapat juga dilihat dari bertambahnya jumlah pengangguran yang tidak terserap lapangan kerja yang ada. Sementara kegiatan ekonomi tradisional sering terganggu dengan proyek pembangunan yang tidak berperasaan. Catatan-catatan tentang tingkat kemakmuran tersebut membawa kesadaran bahwa cita-cita dan tujuan bangsa masih sebatas rumusan konstitusi.

Kontradiksi antara kemajuan demokrasi dan kemakmuran masyarakat tersebut membuat sebagian masyarakat menjadi sempit hati. Demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa ternyata tidak mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Krisis ekonomi yang tak kunjung mereda ini kemudian menjadi landasan untuk memutar haluan negara kembali ke era orde baru yang dianggap lebih baik.

Menanggapi pemikiran semacam ini tidak cukup dengan mengatakan bahwa itu hanyalah suara mereka yang selama orde baru menikmati ketakutan masyarakat dan kemudian tertelan gelombang reformasi. Adalah penting untuk menjelaskan kembali hubungan antara demokrasi yang dipilih sebagai jalan dengan kemakmuran yang ingin dituju.

Demokrasi Berganti Muka
Paska reformasi 1998 hingga saat ini pengembangan demokrasi masih berkisar pada ruang politik seperti kebebasan berpendapat, berserikat, peningkatan hak berpolitik, maupun akses informasi. Yang paling menonjol adalah perubahan dalam proses partisipasi politik. Setidaknya ada delapan ruang politik yang dapat diikuti masyarakat dalam penentuan isinya. Proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota hingga Kepala Desa semuanya melibatkan partisipasi langsung masyarakat. Meski tetap dipandang sebagai suatu kemajuan, tetapi sejauh ini demokrasi yang berjalan masih bersifat prosedural dan belum sampai pada demokrasi yang bersifat substansial.

Terbukanya kebebasan berpolitik, berpendapat dan berserikat memunculkan berbagai wadah/lembaga yang semuanya berlomba menarik simpati publik. Dukungan sistem yang lemah mendorong proses persaingan melalui cara-cara yang tidak sehat. Selain melalui mobilisasi massa, perolehan dukungan dan simpati juga melibatkan pers dan media. Pers yang mestinya dapat memainkan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pada akhirnya lebih mengedepankan orientasi profit dan cenderung mengabaikan keseimbangan dan kebenaran informasi. Lagi-lagi rakyat masih diletakkan pada bidang obyek yang coba dimanfaatkan meraih kepentingan sekelompok elit politik

Ketika independensi pers/media sudah terbeli maka demokrasi mengalami perubahan makna dalam teori dan praktek. Demokrasi yang mulanya bermakna by the people (oleh rakyat), of the people (dari rakyat), dan for the people (untuk rakyat) telah menjelma menjadi buy the people (membeli rakyat), off the people (meninggalkan rakyat), dan poor the people (menyengsarakan rakyat).

Kekuasaan yang diperoleh dari hasil pembelian suara rakyat pada akhirnya menjelma menjadi hutang plus bunga yang harus dibayar. Menganggap bahwa kedaulatan rakyat sudah dibeli, maka tanggung jawab penguasa yang demikian kepada rakyat menjadi rendah. Bukan hanya jauh dari melayani kepentingan rakyat, proses pengembalian modal bahkan dilakukan melalui pengalihan anggaran-anggaran publik ke arah proyek yang menguntungkan diri dan kelompoknya. Akibatnya anggaran yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat menjadi minim. Hasil analisis para ekonom menyimpulkan bahwa tingkat kebocoran anggaran rata-rata sebesar 30%.

Korupsi sistemik ini kemudian diperparah lagi dengan proses penegakan hukum yang lemah. Data yang dimiliki Kejaksaan mencatat sampai dengan awal 2007 ada 265 kasus korupsi yang melibatkan 967 anggota DPRD dan 46 kasus yang melibatkan 61 Kepala Daerah. Dari keseluruhan kasus korupsi tersebut banyak yang kemudian diputus bebas. Pedang kebenaran dan palu keadilan yang dihantamkan aparat penegak hukum hanya mengarah kepada pelaku figuran atau mereka yang secara politik berseberangan dengan pemegang kekuasaan.

Demokrasi Belum Berjalan
Berbagai perubahan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi masih berputar di ruang politik. Demokrasi di bidang politik-pun belum benar-benar dilaksanakan. Proses kontrol terhadap kekuasaan dan keseimbangan antar lembaga negara masih belum berjalan optimal. Sementara pada aspek yang lain seperti ekonomi, bangsa Indonesia masih jauh dari sistem demokrasi. Kegiatan perekonomian masih dikuasai oleh segelintir orang. Padahal UUD pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, bekelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Kesengsaraan yang dialami bangsa Indonesia saat ini bukan karena memilih jalan demokrasi tetapi salah satunya karena terjadi pengebirian terhadap makna dan praktek demokrasi itu sendiri. Demokrasi mensyaratkan adanya kontrol terhadap kekuasaan, penegakan hukum yang adil, dan adanya jaminan atas hak-hak manusia yang mendasar baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi-sosial. Demokrasi hanyalah merupakan alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita proklamasi. Kemerdekaan tidak hanya di bidang politik tetapi juga merdeka dari penjajahan di bidang ekonomi. Karena itu tidak perlu membuat pertentangan antara pengembangan demokrasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saatnya bersama merakit demokrasi untuk mencapai tepian kemakmuran.[]

Sumber: http://reformasihukum.org/konten.php?nama=Konstitusi&op=detail_konstitusi&id=30

About hmibecak

Kami adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal kampus Fakultas Hukum yang bergerak di lingkup kampus UNS Surakarta. Kami selaku OKP yang bergerak di dalam kampus selalu berusaha untuk mengusung berbagai isu kampus FH UNS pada khususnya dan UNS itu sendiri pada umumnya. kami juga selalu berusaha untuk bekerjasama dengan element eksternal lainnya dengan tujuan selain untuk mendukung usaha kami juga untuk membina tali silaturahmi kami dengan rekan seperjuangan dan sejalan dengan tujuan kami. personel kami terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dari segala angkatan, baik yang sekarang duduk di kursi kepengurusan atau berstatuskan anggota.dan rencana kami dalam waktu dekat ini akan berusaha untuk meningkatkan kader HMI kami, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Amienn.. YAKIN USAHA SAMPAI

Posted on November 26, 2007, in Artikel. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: