Dilema UU Antisimbol Agama di Prancis

Dilema UU Antisimbol Agama di Prancis 

 

Ada beberapa teman Amerika, Belanda, Inggris yang mengeluh pada saya bahwa mereka tidak habis pikir mengapa undang-undang pelarangan simbol agama di sekolah negeri disahkan di Prancis, bahwa itu melanggar Hak Asasi Manusia. Dan saya selalu hanya bisa menjawab singkat: lepas dari setuju atau tidak, undang-undang ini tidak dapat dimengerti tanpa mengetahui lebih dulu sejarah Prancis.

Bagaimana menjelaskannya dengan singkat? Mungkin satu anekdot perlu diceritakan di sini, karena tidak mungkin terjadi di Inggris atau Amerika. Teman saya, seorang gadis Prancis beragama Katolik di SMA Negeri di Paris untuk anak-anak elit, ditegur di kelas karena dia sedang memainkan kalung salibnya. Oleh gurunya dia diminta untuk mememasukkan salib kecil itu ke dalam bajunya. Peraturannya, atribut agama di sekolah negeri tak boleh kelihatan. Itu terjadi tahun 1966.

Waktu itu agama islam belum dikenal di sekolah Prancis. Yang dikenai undang-undang laïcité (sekularisme) itu adalah agama Katolik, Protestan, dan Yahudi. Munculnya undang-undang itu memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Empat abad lamanya Prancis mengalami berbagai konflik yang terkait dengan agama dan politik. Pertama pada abad ke-16, beberapa perang agama terjadi antara kaum Protestan dan Katolik. Baik di Jerman maupun Prancis, muncul keinginan untuk mereformasi Gereja Katolik yang dianggap terlalu mementingkan hal-hal yang bersifat material dan mengabaikan yang bersifat spiritual.

Sejak permulaan abad ke-16, kaum Protestan memimpikan kembali ke “zaman keemasan”. Selain menilai buruk hierarki Katolik, kaum Protestan juga mengecam tradisi Prancis, seperti pesta rakyat, musik, komedia, patung santo-santo di gereja. Emosi orang Katolik makin besar setelah beberapa insiden, termasuk perusakan patung Bunda Maria, dan poster-poster anti-Paus di kota Meaux, dekat Paris.

Faktor politik yang melatarbelakangi perang antaragama tak dapat dipungkiri. Agama Protestan berjaya di Jerman karena para pangeran mempunyai keuntungan politik untuk mengikuti ajaran Luther pada 1524, yaitu mengambil alih tanah dan bangunan kepunyaan Gereja Katolik. Sebaliknya, di Prancis, pada 1516, adanya perjanjian antara Paus Léon X dan Raja Prancis François I, yang menguntungkan Raja, membuatnya tidak berminat untuk mengikuti model Jerman itu.

Selama dua abad, 17 dan 18, bermunculan kritik sosial yang makin tajam, yang akan membawa orang Prancis kepada Revolusinya pada 1789. “Abad Pencerahan” dikenal luas dengan filosof Prancis seperti Rousseau (1712-1778), Voltaire (1694-1778: akhlak Katolik dapat dijadikan akhlak “umum”, tanpa kaitan dengan agama), Montesquieu (1689-1755: yang mencetuskan ide pemisahan antara negara dan agama).

Masyarakat Prancis dihebohkan oleh kritik sosial yang juga muncul dari dunia sastra. Pengarang terkenal Molière (1622-1673) menulis komedi sajak yang menghebohkan saat itu. Di antaranya, ia mengecam kaum munafik, yang memakai agama untuk kepentingan sendiri. Salah satu karakter komedi ini, Cleante, mengatakan bahayanya orang yang suka memakai kedok agama untuk kepentingan sendiri (di sini, tokoh Tartuffe [munafik] digambarkan mencoba meraih hati ayah dari gadis dengan memamerkan ketaatannya pada agama Katolik, padahal dia hanya ingin kekayaan sang ayah itu).

Dan untuk mencelakakan orang, dendam angkuh mereka ditutupi dengan menyatakan secara keterlaluan/
Bahwa perbuatan mereka demi kepentingan Tuhan/
Yang semakin berbahaya dalam kemurkaan mereka yang ketir/
Karena mereka menghadapi kita dengan senjata yang terpuja/
Dan karena semangat mereka, yang tidak dapat dipungkiri/
Ingin membunuh kita dengan pedang suci (Molière, Tartuffe, 1669)

Bukan agama (yang memang suci bagi manusia) pada umumnya yang Molière serang, tapi mereka yang memakai agama (dapat menjadi senjata yang sangat kuat) untuk kepentingan sekelompok atau seseorang. Sampai sekarang anak-anak Prancis di semua sekolah diajarkan membaca karya Molière. Karya semacam ini mempengaruhi mentalitas orang Prancis sampai sekarang.

Waktu terjadi Revolusi Perancis (1789), agama (Katolik tentu) adalah suatu target kaum revolusioner. Minoritas radikal “yang juga antiagama” paling vokal dan akhirnya mengambil alih Parlemen dan kekerasan pun merajalela. Lebih dari 200 ribu orang mati selama represi kaum revolusi radikal terhadap mereka yang tidak ikut. Ribuan pastor yang tak mau memisahkan diri dari Roma dideportasi.

Pada 1905, setelah empat abad gejolak dalam hubungan antaragama dan negara, suatu undang-undang pemisahan antara agama dan negara disahkan. Selama empat dasawarsa kaum Katolik dengan susah payah menyesuaikan diri dengan undang-undang baru, sedangkan agama minoritas, yaitu Protestan dan Yahudi, akhirnya dapat menikmati perlakuan yang sama, hak yang sama seperti orang Katolik, tanpa diskriminasi.

Baru terutama pada 1950-an pemeluk agama Islam mulai banyak memasuki Prancis, dengan kedatangan kaum imigran muslim dari negara-negara Arab untuk bekerja di Prancis. Maka, agama Islam adalah agama “muda” di Prancis, jilbab juga belum dikenal waktu itu, karena perempuan Maghreb yang datang justru berbondong-bondong melepaskan jilbab atau kerudungnya. Jilbab adalah fenomena baru di Prancis akhir 1980-an, bahkan sekarang pun 80-90 persen perempuan muslim Prancis memilih tidak mengenakan jilbab.

Mulai tahun-tahun terakhir, terjadi ketegangan baru antarkaum imigran, karena persoalan Israel dan Palestina, sampai terjadi kekerasan di antara anak muda di Prancis. Setelah dilakukan penelitian oleh komisi independen, dipandang perlu mencari jalan untuk menjaga kerukunan di tempat belajar di sekolah negeri.

Undang-undang itu tidak berlaku untuk sekolah swasta, termasuk sekolah Katolik, yang membolehkan semua simbol agama, termasuk jilbab. Cara yang ditempuh Parlemen ialah kembali ke tradisi laïcité: menekankan persamaan daripada perbedaan di antara para murid, agar mereka belajar hidup berdampingan secara damai.[Andrée Feillard, Peneliti Senior di Centre National de La Recherche Scientifique, Paris]

Source: Koran Tempo, 29 February 2004

Sumber: MAULA 

About hmibecak

Kami adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal kampus Fakultas Hukum yang bergerak di lingkup kampus UNS Surakarta. Kami selaku OKP yang bergerak di dalam kampus selalu berusaha untuk mengusung berbagai isu kampus FH UNS pada khususnya dan UNS itu sendiri pada umumnya. kami juga selalu berusaha untuk bekerjasama dengan element eksternal lainnya dengan tujuan selain untuk mendukung usaha kami juga untuk membina tali silaturahmi kami dengan rekan seperjuangan dan sejalan dengan tujuan kami. personel kami terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dari segala angkatan, baik yang sekarang duduk di kursi kepengurusan atau berstatuskan anggota.dan rencana kami dalam waktu dekat ini akan berusaha untuk meningkatkan kader HMI kami, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Amienn.. YAKIN USAHA SAMPAI

Posted on Februari 27, 2008, in Artikel. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: