Lagi-Lagi Ahmadiyah!

Hingga hari ini, kasus penyerangan Front Pembela Islam (FPI) terhadap masa pendukung Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), di lapangan Monas, Jakarta, Ahad lalu, masih ramai dibicarakan oleh media-media utama Indonesia. Kasus penyerangan ini erat kaitannya dengan isu Ahamdiyah. Situs Republika Online menyebut isu Ahmadiyah kembali menjadi “bola panas” dan akan tetap menjadi “duri dalam daging” bagi pemerintah sebelum status aliran tersebut ditetapkan.

Menyikapi ancaman FPI yang akan menggugat pemerintah jika tidak segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membubarkan Ahmadiyah.

Dosen Antropologi FISIPOL USU, Drs.Irfan Simatupang, M.Si, menyatakan bahwa Pemerintah saat ini mengalami dilema dan kesulitan yang cukup tinggi antara menyahuti aspirasi mayoritas ummat Islam dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan penegakan hukum.

Seperti diketahui, Ketua Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq mengancam akan mengajukan gugatan hukum kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika tidak segera mengeluarkan Keppres untuk membubarkan Ahmadiyah yang telah dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kondisi itu menyebabkan pemerintah “bingung” karena berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 pemerintah harus memberikan kebebasan kepada rakyat memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah tidak mungkin melarang keberadaan aliran Ahmadiyah yang merupakan kepercayaan rakyatnya.

Namun di sisi lain, keberadaan Ahmadiyah dianggap meresahkan bagi mayoritas ummat Islam yang merasa kenyamanan beragamanya ternoda. Mayoritas ummat Islam tersebut mendesak agar pemerintah melarang dan membubarkan Ahmadiyah karena menganggap aliran itu menyebarkan ajaran sesat.

Jika pemerintah berpegang kepada peraturan maka keberadaan Ahmadiyah sulit dilarang karena adanya jaminan kebebasan beragama dalam UU. Namun keputusan tersebut diyakini akan memunculkan gelombang protes yang cukup besar dari mayoritas ummat Islam.

Sedangkan jika Ahmadiyah dilarang dan dibubarkan maka pemerintah akan dianggap melanggar UU dan HAM. Menurut Simatupang, langkah terbaik yang harus dilakukan pemerintah adalah mengintensifkan dialog antar pemuka agama. Tanpa dialog yang intensif maka “bola panas” Ahmadiyah akan selalu berada di tangan pemerintah, katanya.

Sementara itu, menanggapi upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat Polda Metro Jaya, Jakarta, terhadap anggota Front Pembela Islam (FPI) yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan di Monas 1 Juni, pengamat Kepolisian Neta S Pane menyatakan, bahwa Polri sudah dapat bersikap profesional dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Di sisi lain , Ketua Presidium Indonesia Police Watch itu juga menghargai sikap Ketua FPI Habib Rizieq Shihab yang kooperatif terhadap Kepolisian.Sikap kooperatif itu,menurut Pane, berlanjut hingga saat dilakukannya penggeledahan oleh aparat kepolisian.

Menyikapi aksi kekerasan anggota FPI ini, Situs Online Media Indonesia melansir komnter sejumlah kalangan DPR, seperti Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq. Menurutnya, penyelesaian kasus hukum atas kasus penyerangan Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) harus dilakukan terhadap kedua belah pihak.

Mahfudz menyatakan, “Penyelesaian hukum kasus Monas harus dilakukan terhadap kedua belah pihak secara adil dan obyektif”. Menurut Mahfudz, kepolisian jangan hanya fokus pada penyelidikan dan penangkapan Komando Laskar Islam dan FPI. Tapi, juga memeriksa pihak AKKBB terkait dugaan aksi tanpa izin, penggunaan senjata api dan pernyataan-pernyataan penghinaan terhadap pihak lain.

Hingga saat ini, terkait dengan penyerbuan oleh FPI dan Laskar Komando Islam terhadap AKKBB pada 1 Juni 2008 lalu di Monas, polisi sudah menetapkan 10 tersangka. Satu dari 10 tersangka itu disebut-sebut Munarman, Koordinator Komando Laskar Islam. Bersama FPI, mereka menyerang massa AKKBB yang hendak memperingati Hari Lahir Pancasila.

Sumber: IRIB Indonesia

About hmibecak

Kami adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal kampus Fakultas Hukum yang bergerak di lingkup kampus UNS Surakarta. Kami selaku OKP yang bergerak di dalam kampus selalu berusaha untuk mengusung berbagai isu kampus FH UNS pada khususnya dan UNS itu sendiri pada umumnya. kami juga selalu berusaha untuk bekerjasama dengan element eksternal lainnya dengan tujuan selain untuk mendukung usaha kami juga untuk membina tali silaturahmi kami dengan rekan seperjuangan dan sejalan dengan tujuan kami. personel kami terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dari segala angkatan, baik yang sekarang duduk di kursi kepengurusan atau berstatuskan anggota.dan rencana kami dalam waktu dekat ini akan berusaha untuk meningkatkan kader HMI kami, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Amienn.. YAKIN USAHA SAMPAI

Posted on Juni 5, 2008, in Reportase. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: