Mencurigai Hukum

Ini fakta, bukan asumsi. Semua institusi hukum bermasalah. Institusi penegak hukum—kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian—terlibat korupsi. Institusi pembuat hukum, DPR, juga terlibat korupsi.


Sekadar menyebut contoh. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Khaidir menelepon Artalyta Suryani (terdakwa penyuap Jaksa Urip Tri Gunawan) pada 1 Maret 2008 untuk membiayai dua hakim agung main golf ke China (Kompas, 1/7/2008).


Dua Jaksa Burdju Ronni Allan Felix dan Cecep Sunarto yang telah dijatuhi hukuman penjara dalam perkara korupsi telah dijatuhi hukuman disiplin berat (Kompas, 4/7/2008). Mantan Kepala Polri Rusdihadjo dipenjara. Polisi lalu lintas sering minta uang damai kepada pelanggar lalu lintas tanpa kuitansi dan tanpa sidang.


Anggota DPR, Bulyan Royan (Fraksi Bintang Reformasi), Saleh Djasit (Fraksi Partai Golkar), Al Amin Nur Nasution (Fraksi Persatuan Pembangunan), Sarjan Tahir (Fraksi Partai Demokrat), serta Antony Zeidra Abidin dan Hamka Yandhu kini berada di tangan KPK (Kompas, 1/7/2008).


Manifesto CLS


Realitas ini berpengaruh terhadap minimnya tingkat akseptabilitas dan legitimasi publik pada dua hal berikut.


Pertama, instansi hukum sekaligus orang-orang yang berada di dalamnya.


Kedua, produk hukum berupa undang-undang (DPR), keputusan (hakim), berita acara pemeriksaan (polisi), dan tuntutan/dakwaan (jaksa) dari institusi itu.


Dengan demikian, manifesto dari kelompok studi hukum kritis (critical legal studies/CLS) mendapatkan justifikasi. Menurut kelompok CLS ini, berprasangka terlalu baik pada hukum (teks-teks), institusi/kelembagaan, dan aktor-aktor/pelaku hukum (pengacara, hakim, jaksa dan kepolisian) adalah naif. Mereka membuktikan, hukum positif (in abstracto) maupun dalam penerapannya (in concreto) tetap sebagai sebuah proses.

Karena itu, amat sulit membayangkan dalam proses itu segalanya lantas dikatakan final sebagai netral dan bebas dari ”permainan” politik (Roberto Mangabeira Unger: 1983, Bdk. Khudzifah Dimyati, 1994).


Konon, bukan kejujuran yang berlaku dalam politik, melainkan arcanum (rahasia). Atas dasar itu, hukum sekaligus institusinya harus dilihat sebagai realitas, factum.


Realitas adalah sesuatu yang tampak, tetapi jangan percaya kepada yang tampak. Ada sesuatu yang melampaui yang tampak, yaitu krisis yang selalu membayangi tatanan karena itu membuatnya ada. Krisis adalah induk yang melahirkan tatanan karena itu lebih penting dari segala aturan (F Budi Hardiman: 2007).


Hal ini merupakan tanggapan sekaligus tantangan bagi kita yang selama ini percaya kepada institusi/orang dan hukum yang tampak atau bagi kaum positivis-Kelsenian yang kental dengan corak normologik. Bahwa hukum (dan institusinya) itu senantiasa netral (neutrality of law) dan terlepas dari politik (law politics distinction) patut dicurigai. Toh, hukum adalah produk politik, sarat kepentingan, penuh rekayasa dan manipulasi.


Hukum dibuat manusia (DPR), dan ditegakkan manusia (polisi, jaksa, hakim), sementara manusia pada dasarnya selalu didorong oleh hasrat alamiahnya (human nature) untuk menjadi manusia super, manusia berkuasa dalam arti ekonomis maupun politik (baca: kekuasaan).


Akhiri

Akibatnya, pemerintah, institusi hukum, serta hukum itu sendiri telah kehilangan kewibawaan. Kaum positivistik di satu pihak mungkin benar bahwa negara adalah sumber dari hukum, sejauh ia menciptakan hukum dan menjamin penegakan pelaksanaannya.

Namun, di lain pihak perlu pula ditegaskan, publik tidak bisa dipaksakan sejauh produksi hukum itu sewenang-wenang (bdk. Prof BA Sidharta, 2008: 22) dan perilaku orang-orangnya melanggar asas kepatutan (hukum).


Itu berarti sikap mencurigai hukum adalah pilihan yang paling sah di tengah krisis legitimasi institusi hukum. Namun, situasi ini tidak bisa terus berlanjut. Harus diakhiri. Karena itu, publik dan negara tidak boleh kalah (Kompas, 2/6).


Pertama, semua teks produk hukum yang mengandung ”kekerasan” dan menginjak-injak hak individu sebagaimana mandat konstitusi perlu diinterpretasi kembali. Di sini hermeneutika hukum menjadi penting. Judicial review menjadi mekanisme hukum untuk memaknai ulang teks hukum yang dihasilkan DPR. Argumentasi dan logika hukum diperlukan untuk polisi, jaksa, dan hakim.


Kedua, para penegak/pembuat hukum yang terbukti melanggar hukum perlu dihukum seberat-beratnya. Hukum harus bisa mengalahkan uang dan persahabatan serta mengadvokasi nilai kebenaran dan keadilan yang menjamin konstitusi.


Ketiga, membangun sistem dan mekanisme hukum yang memungkinkan para pejabat negara memiliki kekayaan dalam jumlah wajar dan berperilaku memenuhi asas kepatutan. Standar berperilaku (code of conduct) serta mekanisme verifikasi kekayaan pejabat negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) layak dipertimbangkan kembali.


Lexy Armanjaya Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum UKI, Jakarta

Sumber: KRHN

About hmibecak

Kami adalah sebuah organisasi kemahasiswaan eksternal kampus Fakultas Hukum yang bergerak di lingkup kampus UNS Surakarta. Kami selaku OKP yang bergerak di dalam kampus selalu berusaha untuk mengusung berbagai isu kampus FH UNS pada khususnya dan UNS itu sendiri pada umumnya. kami juga selalu berusaha untuk bekerjasama dengan element eksternal lainnya dengan tujuan selain untuk mendukung usaha kami juga untuk membina tali silaturahmi kami dengan rekan seperjuangan dan sejalan dengan tujuan kami. personel kami terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum UNS dari segala angkatan, baik yang sekarang duduk di kursi kepengurusan atau berstatuskan anggota.dan rencana kami dalam waktu dekat ini akan berusaha untuk meningkatkan kader HMI kami, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Amienn.. YAKIN USAHA SAMPAI

Posted on Juli 14, 2008, in Artikel and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 5 Komentar.

  1. Hukuman hanya berlaku kepada yang lemah, tukang copet, pencuri ayam, dan lain-lain. Hukum(an) hanya untuk orang yang tidak berdaya. Malang benar nasib kita…hehehe…

  2. Ya, memang kita harus senantiasa curiga untuk bisa kritis,,,Dan jelas bahwa hukum tidaklah bebas nilai k€arena hukum adalah hasil dari politik. Namun memang yang kita harapkan adalah politik hukum yang berpihak terhadap yang baik dan menuju ke yang ideal yaitu keadilan. Karena sejatinya posisi keadilan lebih tinggi dari hukum itu sendiri. ..keadilan melampaui hukum itu sendiri
    Keadilanlah yang harus selalu ditegakkan bukan semata hukumnya, hukum adalah alat an sich !!!

  3. Hukum khan ada 3 aspek, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Jika hakim dihadapkan pada 3 pilihan tersebut, manakah yang harus dipilih oleh hakim?

    kalau kata salah satu dosen pidana sih, yang dipilih itu keadilan. Karena dalam putusan hakim khan adanya kalimat “Demi keadilan…” tidak ada “Demi Kemanfaatan…”

    hehehehe,,,,,,,,,,,,

  4. salam hijau hitam.
    @ressay
    masih kurang itu, demi keuntungan, perdamaian (uang perdamaian), dan saling pengertian.
    haa…………….ha…………….aaaaaaaaaa
    dobooollllllllllll………………. tenan.

  5. Perubahan harus di mulai dari masing – masing individu, kita harus berani dan kritis apabila berhadapan dengan aparat penegak hukum, jangan mau diajak berdamai sehingga Anekdot UUD (Ujung-Ujungnya Duit)hilang. oooo kkkk bro……

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: