Arsip Blog

Aldian Andrew W
Undang Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang telah disahkan oleh DPR pada Jumat 13/8/2012 lalu menimbulkan banyak kontroversi. Di tengah berbagai penolakan yang belum tuntas mengenai masalah pendidikan tinggi UU ini disahkan dan harus dilaksanakan paling lambat dua tahun sejak diundangkan. UU Dikti ini sebenaranya adalah pengganti Undang Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu karena isinya dianggap tidak sejalan dengan konstitusi karena bermuatan komersialisasi dan privatisasi pendidikan tinggi. Lalu bagaimana dengan UU Dikti ini, apakah isinya telah berbeda dengan UU BHP? Read the rest of this entry

Mencurigai Hukum

Ini fakta, bukan asumsi. Semua institusi hukum bermasalah. Institusi penegak hukum—kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian—terlibat korupsi. Institusi pembuat hukum, DPR, juga terlibat korupsi.


Sekadar menyebut contoh. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Khaidir menelepon Artalyta Suryani (terdakwa penyuap Jaksa Urip Tri Gunawan) pada 1 Maret 2008 untuk membiayai dua hakim agung main golf ke China (Kompas, 1/7/2008).
Read the rest of this entry